Senin, 30 Mei 2016

Apakah Karyawan Baru Berhak Atas THR?

Apakah Karyawan Baru Berhak Atas THR?

Pertanyaan

Apakah karyawan yang baru bekerja di suatu perusahaan berhak atas THR? Bagaimana ketentuannya? Mohon jawabannya. Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 08 Juli 2014.

 

Intisari:

 

 

Anda kurang spesifik menjelaskan kepada kami berapa lama masa kerja karyawan baru yang bersangkutan. Secara prinsip, jika karyawan yang Anda tanyakan itu memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan, ia tidak berhak atas THR. Namun, apabila ia mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, maka ia berhak atas THR yang diberikan secara proporsional.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Sebelumnya, Anda kurang spesifik menjelaskan kepada kami berapa lama masa kerja karyawan baru yang bersangkutan.

 

Tunjangan Hari Raya Keagamaan (“THR Keagamaan”) adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.[1]

 

Cara menghitung besaran THR nya yaitu:[2]

a.    Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;

b.    Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan:

 

masa kerja x 1 (satu) bulan upah

12

 

Upah 1 (satu) bulan yang dimaksud itu terdiri atas komponen upah:[3]

a.    upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages); atau

b.    upah pokok termasuk tunjangan tetap. 

 

Seperti yang kami katakan di atas, Anda tidak menyebutkan seberapa baru karyawan yang bersangkutan bekerja di perusahaan tersebut. Secara prinsip, jika karyawan yang Anda tanyakan itu memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan, ia tidak berhak atas THR. Namun, apabila ia mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, maka ia berhak atas THR yang diberikan secara proporsional.[4]

 

Contoh

Sebagai contoh, karyawan tersebut baru bekerja selama 2 bulan dengan upah sebesar Rp. 3.500.000 per bulannya. Dengan demikian, perhitungan besaran THR yang berhak ia dapat adalah:

 

                                                2 X Rp.3.500.000 = Rp. 583.333,33

12

 

Namun demikian, jika berdasarkan Kesepakatan Kerja (“KK”), Peraturan Perusahaan (“PP”) atau Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) menyebutkan bahwa karyawan yang walaupun masa kerja kurangnya dari 1 (satu) bulan juga berhak atas THR, maka karyawan tersebut mendapatkan THR sesuai yang dituangkan dalam KK, PP, atau PKB. Jadi, karyawan tersebut perlu melihat kembali pengaturannya dalam KK, PP, atau PKB di perusahaan tempatnya bekerja.

 

Hal ini karena apabila ketentuan THR Keagamaan berdasarkan KK, PP, PKB, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih menguntungkan bagi pekerja daripada ketentuan THR Keagamaan dalam Permenaker 6/2016, THR Keagamaan yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan KK, PP, PKB atau kebiasaan yang telah dilakukan.[5]

 

Ini artinya, jika pengaturan mengenai THR yang terituang dalam KK, PP, atau PKB itu lebih menguntungkan bagi karyawan, maka besaran THR yang berhak diperoleh karyawan adalah sebesar apa yang tertuang dalam KK, PP, atau PKB tersebut.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;

2.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan

 



[1] Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (“Permenaker 6/2016”) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”)

[2] Pasal 3 ayat (1) Permenaker 6/2016

[3] Pasal 3 ayat (2) Permenaker 6/2016

[4] Pasal 2 ayat (1) Permenaker 6/2016

[5] Pasal 4 Permenaker 6/2016

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua