Selasa, 22 July 2014

Prosedur dan Persyaratan Magang Calon Advokat

Prosedur dan Persyaratan Magang Calon Advokat

Pertanyaan

Salam. Saya mau bertanya mengenai berkas persyaratan apa saja yang harus dilengkapi dan dikirim ke SekNas PERADI untuk membuat laporan ke Sekretariat Nasional PERADI bagi yang belum lulus ujian profesi advokat (UPA) tetapi sudah selesai mengikuti pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) dan menerima sertifikat PKPA. Bagaimana konsep berkasnya? Terima kasih sebelumnya.

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Merujuk pada pertanyaan Anda, kami menilai bahwa pertanyaan ini berhubungan dengan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia (“PERADI”) No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PERADI No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat (“Peraturan PERADI 1/2013”).

 

Perlu Anda ketahui bahwa Peraturan PERADI 1/2013 mengubah ketentuan dalam Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat, dengan merubah Pasal 5 huruf e dengan menghapus frasa : “dan telah lulus ujian advokat”, sehingga Pasal 5 huruf e tersebut menjadi berbunyi sebagai berikut: “telah selesai mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (“PKPA”) yang diselenggarakan PERADI.

 

Ini berarti setiap orang yang telah selesai mengikuti PKPA namun belum lulus Ujian Profesi Advokat (“UPA”) dapat melakukan magang di kantor hukum dan pelaksanaan magang tersebut dihitung sejak ia lulus PKPA. Peraturan ini berlaku sejak tanggal 9 Januari 2013.

 

Akan tetapi, peraturan ini dapat juga diberlakukan pada pihak-pihak yang telah magang di kantor hukum namun belum memberikan laporan awal sebelum Peraturan PERADI 1/2013 ini berlaku.

 

Sebagaimana diumumkan lewat laman resmi PERADI,dijelaskan bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI pada tanggal 13 November 2013, sepanjang yang berkaitan dengan perhitungan masa magang calon Advokat, telah diputuskan perhitungan masa peralihan pelaksanaan Magang Calon Advokat, adalah sebagai berikut:

1.    Perhitungan pelaksanaan Magang Calon Advokat adalah dihitung sejak tanggal dikeluarkannya Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (“PKPA”) PERADI;

2.    Perhitungan pelaksanaan Magang Calon Advokat sebagaimana disebutkan di dalam butir 1 di atas, hanya berlaku selama 6 (enam) bulan, dihitung sejak tanggal 01 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2014;

3.    Setelah tanggal 30 Juni 2014, maka perhitungan pelaksanaan Magang Calon Advokat akan dihitung sejak tanggal berkas laporan awal Magang diserahkan dan diterima di Sekretariat Nasional (“SEKNAS”) PERADI dan tentu semua syarat lainnya termasuk telah selesai menyelesaikan PKPA dan memperoleh sertifikat PKPA.

 

Akan tetapi, keberlakuan mundur Peraturan PERADI 1/2013 hanya berlaku selama 6 (enam) bulan.Artinya,mereka yang belum memberikan laporan awal dapat tetap dihitung masa magang yang telah dilakukannya apabila ia melaporkan masa magangnya dalam kurun waktu 1 Januari 2014 hingga 30 Juni 2014.

 

Setelah tanggal 30 Juni 2014, maka ketentuan yang berlaku adalah masa magang dihitung sejak laporan awal diberikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan PKPA.

 

Hal serupa juga dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal PERADI, Hasanuddin Nasution, S.H., melalui wawancara yang kami lakukan via telepon. Hasanuddin mengatakan bahwa ketentuan tersebut dikeluarkan karena ada banyak peserta UPA yang tidak lulus ujian hingga 4 (empat) kali ujian. Jika orang tersebut baru lulus setelah mengikuti UPA yang ke-5 kali, padahal ia sudah magang dari sebelum UPA, maka peraturan yang mengatakan magang dihitung sejak lulus UPA akan membuat orang tersebut lama menunggu untuk dapat menjadi advokat.

 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pemberlakuan mundur Peraturan PERADI 1/2013 selama 6 (enam) bulan dilakukan untuk membantu orang-orang yang telah melakukan magang namun belum melakukan laporan awal.

 

Sebagai informasi, dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Sekretariat Nasional PERADI dalam rangka memenuhi persyaratan magang Calon Advokat, yaitu:

1.    Laporan Penerimaan Calon Advokat Magang;

2.    Surat pernyataan Kantor Advokat;

3.    Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Pimpinan Kantor Advokat dan Advokat Pendamping;

4.    Formulir Data Diri Calon Advokat;

5.    Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon Advokat;

6.    Pas foto berwarna (berlatar belakang warna merah) dari Calon Advokat ukuran 2x3 dan 3x4 masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar;

7.    Fotokopi ijazah pendidikan tinggi hukum yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi hukum yang mengeluarkan;

8.    Fotokopi sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh PERADI.

 

Mengenai prosedur untuk menjadi advokat, dapat dibaca lebih lanjut Prosedur Menjadi Advokat Sejak PKPA Hingga Pengangkatan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia (“PERADI”) No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PERADI No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat. 

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua