Bolehkah Calon Gubernur Berasal dari Daerah Lain?

Bacaan 17 Menit
Bolehkah Calon Gubernur Berasal dari Daerah Lain?
Pertanyaan

Bagaimana mengenai calon gubernur yang bukan berasal dari daerah tersebut?

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 18 Juli 2014.

 

Intisari:

 

 

Dalam persyaratan calon gubernur pada peraturan perundang-undangan diatur bahwa “gubernur berhenti dari jabatannya jika mencalonkan diri di daerah lain”. Ini berarti dipersilahkan calon gubernur berasal dari daerah lain.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Kepala Daerah

Setiap daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah.[1] Kepala daerah untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota.[2]

 

Guna menjawab pertanyaaan Anda mengenai calon gubernur yang bukan berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan, terlebih dahulu perlu kita ketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon gubernur, yang diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 kemudian diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (“UU 10/2016”).

 

Untuk menjadi calon kepala daerah (termasuk gubernur yang Anda tanyakan) atau calon wakil kepala daerah, seorang Warga Negara Indonesia harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh Pasal 7 UU 10/2016, yaitu:

a.    bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.    setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c.    berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

d.    berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

e.    mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;

f.     tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

g.    tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

h.    tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

i.      menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

j.     tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

k.    tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

l.      memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

m.  belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

n.    belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;

o.    berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

p.    tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;

q.    menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;

r.     menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan

s.    berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

 

Jadi, selama calon gubernur memenuhi sejumlah persyaratan di atas, maka ia dapat mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

 

Menjawab pertanyaan Anda, dalam persyaratan di atas bahkan diatur bahwa “gubernur berhenti dari jabatannya jika mencalonkan diri di daerah lain”. Ini berarti dipersilahkan calon gubernur berasal dari daerah lain.

 

Kesimpulannya adalah jika calon gubernur bukan berasal dari daerah pemilihan tersebut, hal itu tidak menjadi halangan baginya untuk maju sebagai calon gubernur.

 

Berbeda halnya dengan kepala desa. Dalam pengaturannya, kepala desa wajib berasal dari daerah yang bersangkutan. Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak dalam artikel Bolehkah Calon Kepala Desa Tidak Berasal dari Desa yang Bersangkutan?

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

 

Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika