Adakah Sanksi Bagi Penjual Produk Impor yang Tidak Berlabel Halal?

Bacaan 7 Menit
Adakah Sanksi Bagi Penjual Produk Impor yang Tidak Berlabel Halal?
Pertanyaan

Kepada Yth. Admin Hukumonline.com, saya ingin bertanya, apakah obat dan makanan impor dari Negara Tiongkok wajib ber-label halal? Adakah sanksi pidana jika saya menjual obat dan makanan impor yang tidak ada label halalnya? Terima kasih admin hukumonline.com.

Ulasan Lengkap

Sebagaimana yang pernah dikatakan dalam artikel Bagaimana Pengaturan Sertifikasi Halal bagi Produk Makanan?, keterangan tentang kehalalan pangan mempunyai arti yang sangat penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram).

 

Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.

 

Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

 

Dari bunyi pengaturan dalam UU Perlindungan di atas jelas kiranya bahwa jika penjual mencantumkan label halal, maka barang yang dijual harus sesuai dengan label yang dicantumkan. Namun UU Perlindungan Konsumen tidak mengatur mengenai apakah barang yang diperjualbelikan harus mencantumkan label halal atau tidak.

 

Pertama-tama kami akan jelaskan tentang label halal pada pangan. Adapun pengaturan mengenai label halal pada produk makanan sebagai wujud perlindungan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (“UU Pangan”) dan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (“PP 69/1999”).

 

Sebelumnya, kami perlu menjelaskan secara terpisah mengenai aturan label halal pada produk makanan/minuman (pangan) dan aturan label halal pada produk obat. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Pasal 1 angka 1 UU Pangan).

 

Kami perlu menjelaskan secara terpisah mengenai aturan label halal pada produk makanan/minuman (pangan) dan aturan label halal pada produk obat karena pangan berbeda dengan obat. Masing-masing mempunyai karakter yang spesifik, yaitu pangan tidak menyembuhkan sedangkan obat untuk penyembuhan. Pangan tidak dapat berfungsi sebagai obat, demikian antara lain yang dikatakan dalam Penjelasan Pasal 53 PP 69/1999.

 

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU Pangan,pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap pangan.

 

Menjawab pertanyaan Anda pengaturan spesifik mengenai produk pangan impor yang diperdagangkan di wilayah Indonesia, kita mengacu pada Pasal 97 UU Pangan yang berbunyi:

 

(1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.

(2)Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

a.    nama produk;

b.    daftar bahan yang digunakan;

c.    berat bersih atau isi bersih;

d.    nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;

e.    halal bagi yang dipersyaratkan;

f.     tanggal dan kode produksi;

g.    tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;

h.    nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan

i.     asal usul bahan Pangan tertentu.

(4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

 

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) UU Pangan wajib mengeluarkan dari dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau memusnahkan pangan yang diimporDemikian yang disebut dalam Pasal 102 ayat (2) UU Pangan.

 

Mencermati pasal-pasal di atas, bisa dilihat bahwa kewajiban untuk mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Indonesia itu terletak pada orang yang mengimpor pangan yang bersangkutan untuk diperdagangkan. Selain itu, pencatuman label halal itu sifatnya wajib untuk pangan impor yang akan diperjualbelikan di wilayah Indonesia.

 

Dalam konteks pertanyaan Anda, jika Anda bukan selaku importir yang kemudian memperdagangkan pangan tersebut, maka menurut hemat kami, tidak ada sanksi bagi Anda. Namun demikian, kami menyarankan kepada Anda sebaiknya tidak menjual produk makanan tersebut karena sudah aturan yang melarangnya.

 

Selanjutnya kami akan jelaskan mengenai pencantuman label halal pada obat-obatan. Berdasarkan penelusuran kami, untuk produk obat-obatan tidak seperti aturan label pada pangan yang jelas pengaturannya. Untuk obat-obatan, sepanjang ia memenuhi standar dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM), maka obat tersebut layak diperjualbelikan di wilayah Indonesia.

 

Dalam artikel berjudul Sertifikasi Halal Obat Dinilai Tidak Perlu yang kami akses dari laman jpnn.com, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI, Hasbullah Thabrany, menilai antara lain bahwa konsumsi obat tidak bisa disamakan dengan konsumsi makanan atau minuman. Obat merupakan produk yang dikonsumsi dalam kondisi darurat sehingga dari sisi hukum, soal halal haram mestinya tidak dipermasalahkan.

 

Dalam artikel tersebut, Hasbullah juga mengatakan bahwa justru yang dikhawatirkan adalah penetapan halal itu akan membahayakan rakyat. Misalnya ada obat yang dikatakan haram oleh pemerintah, orang sakit kemudian tidak makan obat itu, padahal jika tidak makan, bisa meninggal. Hal tersebut dinilai berbahaya.

 

Dasar Hukum:

 
Referensi:

http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=194851#, diakses pada 16 Juli 2014 pukul 14.03 WIB.

 
Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika