Jumat, 05 September 2014

Bolehkah Guru Membuka Bimbingan Belajar?

Bolehkah Guru Membuka Bimbingan Belajar?

Pertanyaan

Kepada Yth. Admin Hukumonline.com, saya izin bertanya apakah jika guru SMA negeri/swasta membuka bimbingan belajar itu melanggar hukum administrasi/hukum pidana?

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Terima kasih untuk pertanyaan Anda kepada kami. Dari pertanyaan Anda, kami tidak mendapat informasi yang rinci mengenai bimbingan belajar yang dilakukan oleh guru tersebut atau dampak yang diakibatkan karena adanya bimbingan belajar tersebut. Bimbingan belajar yang dibuka oleh guru tersebut merupakan jenis pendidikan nonformal, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

 

“Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.”

 

Pada dasarnya, secara hukum belum ada ketentuan atau undang-undang, baik pidana maupun perdata, yang spesifik mengatur mengenai guru yang membuka bimbingan belajar. Namun jika guru tersebut telah membuat perjanjian dengan Pihak Sekolah maka ketentuan dalam perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi yang membuatnya. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1338 alinea ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

 

Untuk itu setiap perjanjian yang dibuat oleh guru dan Pihak Sekolah mengikat guru tersebut yang apabila melanggar ketentuan atau kewajiban dalam perjanjian tersebut maka dapat diberikan sanksi sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian yang telah disepakati.

 

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (“UU 14/2005”)  menyebutkan mengenai definisi guru, yaitu:

 

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”

 

Guru merupakan profesi yang mempunyai kode etik sebagai pedoman dalam menjalankan pengabdiannya terhadap peserta didik, orang tua, teman sejawat, dan dalam masyarakat. Dalam Kode Etik Guru Indonesia disebutkan kewajiban guru terhadap peserta didik yaitu bertindak profesional sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Kode Etik Guru Indonesia, yang selengkapnya berbunyi:

 

“Bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik.”

 
Dalam Pasal 20 UU 14/2005, mengamanatkan juga mengenai kewajiban guru, yaitu:
 

“Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

a.    Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

b.    Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

c.    Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran

d.    Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan

e.    Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.”

 

Sehingga bila dilihat dari peraturan-peraturan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum positif Indonesia belum mengatur secara terang mengenai larangan guru yang membuka bimbingan belajar.

 

Namun walaupun belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, kiranya permasalahan ini juga perlu dilihat dari akibat yang ditimbulkan oleh guru tersebut. Guru diwajibkan untuk profesional (Pasal 2 ayat (1) Kode Etik Guru Indonesia) dan merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu (Pasal 20 huruf a UU 14/2005), untuk itu guru yang mengajar pada sekolah tertentu diharapkan dapat melaksanakan proses pengajaran secara utuh dan profesional. Bila guru tersebut tidak bertindak secara profesional misal sering meninggalkan sekolah pada jam kerja, tidak memberikan materi pelajaran secara utuh dalam kelas, dan lain sebagainya maka guru tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 UU 14/2005, yang berbunyi:

 

1.    Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.    Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a.    Teguran;

b.    Peringatan tertulis;

c.    Penundaan pemberian hak guru;

d.    Penurunan pangkat;

e.    Pemberhentian dengan hormat; atau

f.     Pemberhentian tidak dengan hormat.

3.    Guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.

4.    Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

5.    Guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi oleh organisasi profesi.

6.    Guru yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mempunyai hak membela diri. 

 

Dengan adanya sanksi administratif yang diatur sebagaimana yang disebutkan di atas, maka jika terdapat indikasi ketidakprofesionalan guru tersebut dalam mengajar atau bekerja maka permasalahan ini dapat dibawa kepada pihak-pihak yang berwenang untuk diselesaikan.

 

Demikian jawaban kami, kiranya bermanfaat.

 
Dasar Hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2.    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3.    Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4.    Kode Etik Guru Indonesia. 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua