Senin, 08 Desember 2014

Posisi Duduk Panitera Pengganti dalam Persidangan

Posisi Duduk Panitera Pengganti dalam Persidangan

Pertanyaan

Seringkali saya mengikuti jalannya persidangan di Pengadilan Agama, ada sebagian Pengadilan Agama yang panitera pengganti duduk satu meja dengan majelis hakim. Seharusnya panitera pengganti ada meja tersendiri. Namun pada saat sidang keliling ada Pengadilan Agama di mana majelis hakim dan panitera pengganti menggunakan satu meja. Saya ingin menanyakan, apakah diperbolehkan hal tersebut? Apakah ada peraturan dan undang-undangnya? Apa benar panitera pengganti dan hakim boleh duduk satu meja? Mohon bantuannya. Terima kasih.

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Intisari:

Penempatan posisi duduk panitera yang berada satu meja dengan hakim di dalam sidang keliling dapat dipahami sebagai salah satu cara untuk mempermudah komunikasi keduanya. Selain mungkin karena ada alasan lain seperti efisiensi dan hambatan dari fasilitas yang kurang memadai di lapangan.

 

Penjelasan lebih lengkap silakan baca ulasan di bawah ini.

 

Ulasan:

Terima kasih untuk pertanyaan Anda kepada kami. Pada dasarnya sistem hukum acara pada Peradilan Agama menggunakan Hukum Acara Perdata. Penggunaan Hukum Acara Perdata dalam Peradilan Agama diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi:

 

“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini. ”

Dalam peraturan yang terkait dengan Hukum Acara Perdata tidak diatur mengenai tata ruang sidang. Meskipun tidak ada pengaturan mengenai tata ruang sidang dalam Hukum Acara Perdata namun pengaturan tata ruang sidang dapat mengacu pada Pasal 230 ayat (3) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:

 

“tempat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang”

 

Peraturan yang terkait dengan tata ruang sidang pidana juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 22 Tahun 1969 tentang Formasi di Persidangan Pengadilan Negeri serta Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang yang mengacu pada Pasal 230 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

 

Tata ruang sidang sebagaimana yang disebutkan di atas berlaku secara khusus dalam Hukum Acara Pidana dan bukan pada Hukum Acara Perdata. Pengaturan tata ruang sidang tersebut merupakan contoh pengaturan yang mengatur tentang teknis persidangan.

 

Terkait dengan pertanyaan anda tersebut, konteksnya mungkin dalam penerapan sidang keliling. Berdasarkan buku Panduan Sidang Keliling yang kami unduh dari halaman Pengadilan Agama Banjarmasin, sidang keliling itu sendiri sebenarnya adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Pengadilan biasanya melaksanakan sidang keliling di balai sidang pengadilan, kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan.

 

Sidang keliling ini memang dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum dengan lebih cepat, sehingga memang tempat duduk dari Panitera Pengganti yang satu meja dengan Hakim yang Anda saksikan tersebut mungkin dimaksudkan untuk mempermudah kinerja sidang keliling itu sendiri, hal tersebut merupakan hal-hal teknis yang terjadi di dalam sidang keliling guna mempermudah komunikasi antara hakim dan panitera serta demi alasan efisiensi ataupun juga karena adanya hambatan dari fasilitas yang kurang memadai di lapangan.  

 

Demikian yang dapat kami jelaskan, kiranya dapat bermanfaat, terima kasih.

 
Dasar Hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

2.    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

3.    Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang;

4.    Surat Edaran Mahkamah Agung No. 22 Tahun 1969 tentang Formasi di Persidangan Pengadilan Negeri.

    

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua