Rabu, 26 November 2014

Langkah Hukum Jika Pipa Air Bersih Rumah Diputus

Langkah Hukum Jika Pipa Air Bersih Rumah Diputus

Pertanyaan

Saya telah membeli salah satu rumah yang disediakan pengembang. Salah satu isi perjanjiannya adalah pihak konsumen berhak mendapat pelayanan PDAM. Namun dalam perkembangannya pihak pengembang menyerahkan pengelolaan air bersih kepada salah satu warga perumahan di kompleks kami. Karena harganya yang sangat mahal maka saya mengajukan keberatan ke pihak pengembang. Pada pertemuan terakhir pihak pengembang menyetujui untuk tidak membayar tagihan air sebelum ada penyesuaian harga yang disepakati. Namun dalam masa dua bulan, pihak pengelola air datang memotong/menggergaji pipa air saya tanpa adanya pemberitahuan secara tertulis dengan alasan saya tidak membayar rekening air selama 2 bulan. Apakah tindakan si pengelola ini melanggar hukum? Dan apa tindakan saya ke pengembang dengan tidak dipenuhinya perjanjian ini? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Saudara.
 

Sesuai dengan penjelasan Saudara di atas, Saudara telah membeli sebuah rumah dari seorang pengembang yang mana dalam perjanjiannya disebutkan pembeli (dalam hal ini Saudara) mendapatkan pelayanan PDAM. Asumsi kami pelayanan PDAM tersebut tanpa dipungut biaya.

 

Namun kemudian kenyataannya, pelayanan air bersih masih dipungut biaya oleh salah satu warga yang ditunjuk oleh pengembang. Berdasarkan kesepakatan bersama dengan pengembang, Saudara tidak membayar tagihan air selama dua bulan. Yang mana hal ini berdampak pada pengelola air bersih memotong dengan gergaji pipa air Saudara. Asumsi kami adalah pipa yang mengalirkan air ke rumah Saudara.

 

Terkait pertanyaan Saudara, apakah tindakan pengelola air bersih tersebut melanggar hukum? Asumsi kami, pipa tersebut adalah milik Saudara, sehingga tindakan pengelola air bersih tersebut dapat terjerat dengan ketentuan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

 

“Barangsiapa dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

 

Sementara itu, terkait pertanyaan Saudara yang kedua, tentang tindakan apa yang dapat diambil dengan tidak dipenuhinya perjanjian dengan pengembang, Saudara dapat merujuk pada ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi:

 

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

 

Merujuk pada ketentuan di atas, tindakan yang dapat diambil dalam hal ini adalah mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat. Namun demikian, ada baiknya masalah tersebut diselesaikan melalui musyawarah terlebih dulu. Apabila diperlukan, kami menyarankan Saudara untuk menghubungi advokat yang kompeten terhadap permasalahan Saudara.

 
Terima kasih.
 
Dasar Hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

  

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua