Jumat, 05 Desember 2014

Aturan Hukum Pemberian Informasi Terkait Pengguna Kartu Seluler

Aturan Hukum Pemberian Informasi Terkait Pengguna Kartu Seluler

Pertanyaan

Selain sebagai sarana SMS dan telepon, fungsi kartu seluler semakin berkembang, kartu seluler sudah bisa melakukan berbagai transaksi keuangan, pengiriman pulsa dan sebagainya. Pertanyaan: 1. Bagaimana kedudukan masyarakat yang menggunakan kartu seluler dalam Pasal 42 UU No. 36 Tahun 1999? Apakah termasuk “pelanggan” atau “pemakai” atau “pengguna”? 2. Bolehkah operator seluler memberikan informasi-informasi transaksi yang terjadi melalui kartu seluler tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemakai kartu seluler? 3. Selain Undang-Undang No 36 Tahun 1999, undang-undang mana saja yang melindungi informasi dalam pemakaian kartu seluler?

Ulasan Lengkap

Intisari:
 
 

Kedudukan masyarakat sebagai pengguna kartu seluler dapat disebut sebagai “pelanggan” maupun “pemakai”. Dikatakan sebagai “pelanggan” jika orang tersebut sebagai pengguna kartu seluler mendaftarkan diri dan menyetujui kontrak elektronik antara dirinya dengan operator kartu seluler tersebut. Sebaliknya, dikatakan sebagai “pemakai” jika tidak ada kontrak di antara si pengguna dan operator. Misalnya orang tersebut menelpon dengan meminjam telepon genggam milik temannya.

 

Pada dasarnya informasi terkait pelanggan yang wajib dirahasiakan Namun kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi pelanggan tidak berlaku dalam hal informasi dibutuhkan untuk proses peradilan pidana atau diminta oleh pengguna jasa telekomunikasi itu sendiri.

 

Penjelasan lengkapnya silakan baca ulasan di bawah ini.

 
 
 
Ulasan:

 

 

Sahabat hukumonline, terima kasih atas pertanyaannya.

 

Sebelum kami menguraikan jawaban, perlu kami jelaskan definisi “pelanggan” dan “pemakai” berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (“UU Telekomunkasi”).

 

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 dan 10 UU Telekomunikasi, yang dimaksud dengan “pelanggan” adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak. Sedangkan yang dimaksud dengan “pemakai” adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak.

 

Kedua istilah tersebut sekilas hampir sama, yang membedakan adalah bahwa “pelanggan” adalah “pengguna” yang memanfaatkan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak sedangkan “pemakai” adalah “pengguna” jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak.

 
Contoh sederhana dari keduanya adalah sebagai berikut:

1.    Seseorang yang menggunakan nomor seluler pada handphone miliknya baik pra bayar maupun pasca bayar disebut sebagai pelanggan, karena sebelum kartu diaktifkan oleh operator telekomunikasi, orang tersebut harus mendaftarkan diri dan dianggap telah membaca dan menyetujui kontrak elektronik dalam syarat dan ketentuan penggunaan yang berada di kemasan kartu seluler ataupun yang diumumkan dalam layanan web site operator.

2.    Seseorang yang meminjam telepon seluler orang lain, hanya bisa disebut sebagai pemakai, karena orang tersebut hanya menggunakan manfaat dari nomor seluler tersebut dan tidak memiliki hubungan hukum langsung dalam kontrak dengan operator telekomunikasi atas nomor seluler yang digunakannya.

 

Definisi tersebut memberikan makna bahwa kedudukan masyarakat sebagai pengguna kartu seluler dapat disebut sebagai “pelanggan” maupun “pemakai”.  

 

Dengan demikian, dalam konteks Pasal 42 UU Telekomunikasi, yang dimaksud pelanggan yang wajib dirahasiakan informasinya dalam pasal tersebut adalah pengguna kartu seluler baik pra bayar maupun pasca bayar. Namun kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi pelanggan tidak berlaku dalam hal informasi dibutuhkan untuk proses peradilan pidana (Pasal 42 ayat [2] UU Telekomunikasi) dan diminta oleh pengguna jasa telekomunikasi itu sendiri (Pasal 41 UU Telekomunikasi). Tidak ada eksepsi atau pengecualian lain selain 2 pengecualian tersebut.

 

Bunyi lengkap Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) dan (2) UU Telekomunikasi adalah sebagai berikut:

 
Pasal 41

Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 42 ayat (1) dan (2)

(1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.

(2) Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

a.    permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;

b.    permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

 

Lalu, bolehkah operator memberikan informasi transaksi yang terjadi melalui kartu seluler tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemakai kartu seluler?

 

Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (“PP Telekomunikasi”) mengatur bahwa “apabila pengguna memerlukan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara telekomunikasi wajib memberikannya”. 

 

Dengan memahami keseluruhan kalimat dan norma dari Pasal 41 UU Telekomunikasi dan Pasal 16 ayat (2) PP Telekomunikasi sudah cukup jelas dikatakan bahwa hanya pengguna jasa telekomunikasi yang berhak mendapatkan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi “dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi.” 

 

Artinya pengguna sebagaimana dimaksud menurut pendapat kami adalah “pelanggan”, karena pembuktian kebenaran secara de facto maupun de jure hanya diberikan kepada pihak yang memiliki hubungan hukum. Dalam hal ini hanya pelangganlah “pengguna” yang memiliki hubungan hukum dengan operator telekomunikasi.

 

Jika penyelenggara jasa telekomunikasi (operator telekomunikasi) terbukti membuat klasul kontrak yang membolehkan data transaksi pelanggan diberikan kepada pihak lain dan menerapkannya, maka menurut pendapat kami dapat dikatakan operator tersebut melanggar UU Telekomunikasi maupun PP Telekomunikasi.

 

Selain UU Telekomunikasi, informasi dalam pemakaian kartu seluler juga dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP PSTE”).

 

Kedua aturan tersebut secara tegas mengatur bagaimana tata kelola sistem elektronik harus dipatuhi oleh penyelenggara sistem elektronik (termasuk operator telekomunikasi). Tata kelola tersebut di dalamnya memuat tentang mekanisme dan kebijakan pengamanan, tata kelola perlindungan data pribadi, mekanisme audit terhadap sistem elekronik, dan lain-lain. Operator telekomunikasi wajib mengikuti semua aturan dalam UU dan PP tersebut.

 

Pelanggaran atas UU ITE dan PP PSTE dapat dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah dan dapat digugat secara perdata oleh masyarakat.

 

Demikian jawaban dan pendapat kami.

 

Semoga membantu. Terima kasih.

 
Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

2.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

  

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua