Senin, 29 September 2014

Bertransaksi dengan Pihak Asing Menggunakan Mata Uang Asing di Wilayah Indonesia

Bertransaksi dengan Pihak Asing Menggunakan Mata Uang Asing di Wilayah Indonesia

Pertanyaan

Apakah nelayan Indonesia yang menjual ikan dengan pihak asing di laut melanggar aturan? Dan juga pembayaran dengan mata uang asing melanggar aturan?

Ulasan Lengkap

Sebelumnya, kami berasumsi bahwa laut yang Anda maksud di sini masih merupakan laut yang berada di wilayah Indonesia. Prinsipnya, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (“UU Mata Uang”), rupiah wajib digunakan dalam:

  1. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
  2. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
  3. transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 

Ketentuan ini mempertegas bahwa transaksi penjualan ikan yang mempunyai tujuan pembayaran di wilayah Indonesia wajib menggunakan rupiah. Masih berkaitan dengan Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang di atas, Pasal 33 ayat (1) UU Mata Uang berbunyi:

“Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

a.    setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;

b.    penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau

c.    transaksi keuangan lainnya,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

 

Kemudian, apa yang dimaksud dengan wilayah negara Indonesia itu? Untuk menjawabnya, kita mengacu pada definisi wilayah negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 UU Mata Uang, yaitu seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia, dan kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri.

 

Hal ini berarti, pihak asing yang melakukan transaksi jual beli ikan dengan nelayan Indonesia di perairan Indonesia wajib menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Jika ia melanggar ketentuan, maka ia diproses hukum sesuai hukum Indonesia dan diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

 

Lalu bagaimana jika dilihat dari sisi nelayan? Ia berhak menolak mata uang asing yang ia terima dari pihak asing tersebut. Terkait dengan hal ini, Pasal 23 UU Mata Uang berbunyi:

 

(1) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.

 

Dari ketentuan ini dapat ditafsirkan pula bahwa setiap orang yang justru menerima mata uang (valuta) asing sebagai pembayaran di wilayah Indonesia (kecuali ia ragu atas keaslian rupiah atau kewajiban pembayaran dalam valuta asing telah diperjanjikan secara tertulis), maka hal tersebut dilarang. Dengan kata lain, apabila nelayan Indonesia menerima mata uang asing yang diberikan oleh pihak asing, maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum.

 

Adapun sanksi bagi setiap orang yang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan/ atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) [lihat Pasal 33 ayat (2) UU Mata Uang].

 

Kemudian kami akan menjawab pertanyaan Anda lainnya soal menjual atau memperdagangkan ikan dengan pihak asing. Pihak asing yang membeli ikan di wilayah perairan di Indonesia boleh saja, asalkan menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayarannya sebagaimana kami sebutkan di atas. Beda halnya jika nelayan Indonesia  ingin memperdagangkan ikannya ke pihak asing dengan cara ekspor (dikeluarkan dari wilayah Indonesia).

 

Pada dasarnya, boleh saja nelayan Indonesia menjual ikan ke pihak asing, namun ada ketentuan dari menteri yang membidangi urusan perikananlah perihal penetapan jenis ikan apa yang boleh diperdagangkan ke dan dari wilayah Indonesia. Ketentuan ini dapat kita lihat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf t Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (“UU Perikanan”) yang pada intinya mengatakan bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, menteri menetapkan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia.

 

Dalam hal ini, perlu dipastikan terlebih dahulu jenis ikan yang boleh diperdagangkan atau dikeluarkan dari wilayah Indonesia itu merupakan jenis ikan yang dilarang atau tidak. Seperti contohnya jenis ikan tertentu yang disebut dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21/PERMEN-KP/2014 Tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hias Anak Ikan Arwana, Benih Ikan  Botia Hidup, dan Ikan Botia Hidup dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.

                                               
Dasar Hukum:
  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
  2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
  3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21/PERMEN-KP/2014 Tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hias Anak Ikan Arwana, Benih Ikan  Botia Hidup, dan Ikan Botia Hidup dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua