Selasa, 21 October 2014

Bolehkah Gaji PNS Dipotong Tanpa Persetujuan?

Bolehkah Gaji PNS Dipotong Tanpa Persetujuan?

Pertanyaan

Saya seorang PNS salah satu dinas pemerintahan. Istri saya diharuskan ikut organisasi darma wanita, tetapi karena kesibukannya, ia tidak bisa ikut. Bila tidak ikut akan dikenakan sanksi pemotongan gaji setiap tiga bulan sekali Rp.50 ribu. Sedangkan setiap bulannya gaji kami juga telah dipotong Rp.50 ribu untuk organisasi tersebut tanpa persetujuan saya. Bagaimanakah perbuatan tersebut? Apakah masuk kategori penggelapan atau pencurian yang berulang-ulang?

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Sepanjang penelusuran kami, pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu hanya sah dilakukan apabila ada dasar hukum yang membenarkannya.

 

Sebagai contoh, dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/Pmk.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (“Permenkeu 262/2010”) antara lain dikatakan bahwa penghasilan neto Pejabat Negara, PNS, Anggota TNt atau Anggota POLRI ditentukan berdasarkan jumlah seluruh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota POLRI kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

 

Di samping itu, masalah pemotongan gaji PNS juga dilakukan untuk tarif Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (“PP 80/2010”).

 

Sebagai contoh lain, gaji PNS seperti PNS di daerah dipotong untuk tabungan perumahan seperti yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2008 tentang Tata Cara Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga Pegawai Negeri Sipil Daerah.

 

Dari aturan-aturan di atas sekiranya dapat memberikan gambaran bahwa pemotongan gaji PNS itu dilakukan apabila ada dasar hukum yang mengaturnya.

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) juga secara eksplisit menyebut bahwa sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan. Ini artinya, sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari iuran PNS, yakni dari penghasilan yang didapatnya.

 

Sebagai contoh lain menganai aturan tentang pemotongan gaji PNS dapat juga kita lihat dalam Pasal 3 ayat (3) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan (“PP 53/2014”):

 

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:

a.    PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum, dan tunjangan kinerja/ Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN);

b.    Penerima pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan; dan

c.    Penerima tunjangan hanya menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) 

(5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum dikenakan potongan iuran berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

Dari bunyi Pasal 3 ayat (5) PP 53/2014 di atas sekiranya dapat disimpulkan bahwa potongan iuran atas penghasilan PNS yang dibenarkan adalah potongan iuran yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

Dalam konteks pertanyaan Anda, apabila memang pemotongan gaji PNS dipotong tanpa persetujuan pihak PNS untuk kegiatan organisasi darma wanita, maka Anda dapat mengajukan keberatan atas pemotongan tersebut kepada atasan Anda. Namun, perlu diperhatikan pula apakah memang pemotongan gaji PNS untuk kegiatan organisasi itu didasarkan pada suatu aturan atau tidak, misalnya Keputusan Direketorat Jenderal di instansi terkait. Jika memang ada, maka menurut hemat kami, pemotongan gaji itu sah. Jika memang ada aturan yang mendasarinya, maka pemotongan gaji untuk kegiatan dharma wanita itu sah-sah saja dilakukan.

 

Anda menyebut istilah penggelapan atau pencurian. Penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Sebagaimana yang dijelaskan dalam artikel Penggelapan dan Penipuan, yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain (sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang.

 

Berkaitan dengan pertanyaan Anda, jika memang pemotongan gaji tersebut sah dan memang ada petugas yang karena tugas dan jabatannya kemudian mengambil gaji yang dipotong itu namun tidak digunakan untuk kegiatan organisasi, maka hal itu dinamakan dengan penggelapan. Kami tidak menyebut bahwa perbuatan ini masuk ke pencurian karena gaji itu ada pada orang yang memotongnya tidak dengan cara melawan hukum (tanpa hak). Dengan asumsi bahwa orang yang memotong gaji tersebut adalah orang yang berwenang atas penggajian PNS.

  

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;

3.       Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4.       Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 Tentangpemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan;

5.       Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2008 tentang Tata Cara Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga Pegawai Negeri Sipil Daerah;

6.    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/Pmk.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik Klinik Hukum disediakan khusus bagi member Hukumonline untuk mengajukan persoalan atau permasalahan hukum yang dihadapi.
Jika Anda sudah menjadi member Hukumonline, silakan Login, atau klik Daftar untuk bergabung.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua

×

Belajar Hukum secara online
dari pengajar berkompeten
dengan biaya terjangkau.

Mulai dari:
Rp149.000