Apakah Setiap PHK Perlu Melalui Putusan Pengadilan?

Bacaan 6 Menit
Apakah Setiap PHK Perlu Melalui Putusan Pengadilan?
Pertanyaan

Kepada Yth. Admin Hukumonline.com, izin untuk bertanya, dalam hal PHK seperti apa yang tidak perlu Putusan Pengadilan? Terima kasih admin Hukumonline.com.

Ulasan Lengkap
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 

Pada dasarnya, tidak semua Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) perlu dilakukan melalui putusan pengadilan. Sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Umar Kasim dalam artikel Pesangon Bagi Korban PHK Karena Berakhirnya Proyek, dalam teori pemutusan hubungan kerja (PHK), Prof. Iman Soepomo, S.H. dalam bukunya Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja (hal. 162 dan 171), mengelompokkan ada 4 (empat) macam alasan/sebab terjadinya PHK, yakni:

a.    hubungan kerja yang putus demi hukum;

b.    hubungan kerja yang diputuskan oleh pihak buruh;

c.    hubungan kerja yang diputuskan oleh (atas kehendak) pihak majikan;
d.    hubungan kerja yang diputuskan oleh pengadilan, terutama berdasarkan alasan penting (gewichtige-reden).
 

Apa saja PHK yang dapat dimohonkan melalui putusan pengadilan itu? Untuk menjawabnya, kita mengacu pada Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) yang berbunyi:

 

Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

a.    menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;

b.    membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

c.    tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;

d.    tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh;

e.    memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau

f.     memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

 

Sebagai informasi untuk Anda, Pasal 169 ayat (1) huruf c UU Ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang dimaknai “pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu” (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IX/2011 pada 16 Juli 2012).

 

Menjawab pertanyaan Anda, penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Putusan Pengadilan) tidak diperlukan dalam hal: (Pasal 154 jo. Pasal 151 ayat (3) UU Ketenagakerjaan)

a.    pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya;

b.    pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali;

c.    pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan; atau

d.    pekerja/buruh meninggal dunia.
 

Selain itu, pada dasarnya selama PHK dapat dilakukan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, maka PHK tersebut dapat dilakukan tanpa melalui jalur pengadilan. Jalur gugatan ke pengadilan merupakan upaya terakhir setelah upaya musyawarah untuk mufakat tidak tercapai. Hal ini dipertegas dalam Pasal 136 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:

 

(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur denganundang-undang.

 

Adapun yang dimaksud dengan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”) salah satunya adalah gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Akan tetapi, gugatan kepada PHI dapat dilakukan salah satu pihak apabila penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, demikian yang disebut dalam Pasal 5 UU PPHI.

 

Akan tetapi, perlu diingat bahwa walaupun PHK tersebut disepakati oleh pengusaha maupun pekerja/buruh berdasarkan musyawarah mufakat, Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak wajib didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama (Pasal 7 ayat (3) jo. Pasal 7 ayat (1) UU PPHI). Tujuan dari didaftarkannya Perjanjian Bersama tersebut adalah untuk menjamin kepentingan apabila ada pihak yang dirugikan karena pihak yang lain tidak melaksanakan isi Perjanjian Bersama. Dalam hal Perjanjian Bersama sudah didaftarkan, pihak yang dirugikan bisa langsung mengajukan permohonan penetapan eksekusi atas isi Perjanjian Bersama tersebut.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:
 
Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IX/2011.  

Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika