Peraturan Perundang-undangan Vs Perjanjian Kerja

Bacaan 7 Menit
Peraturan Perundang-undangan Vs Perjanjian Kerja
Pertanyaan

Selamat malam, saya mau tanya tentang asas hukum. misalnya ada kasus bahwa telah terjadi kenaikan UMP ketika kontrak pekerja tersebut belum berakhir, dasar pemberian upah kepada pekerja tersebut mengacu pada aturan yang mana? Apakah tetap mengacu pada kontrak kerja? seperti asas Lex spesialis derogat legi generalis. Karena dalam hal ini kontrak kerja bersifat khusus dari pada aturan pemerintah tentang UMP. Atau mengacu pada kenaikan UMP terbaru tersebut? Seperti pada asas lex superiori derogat legi inferiori? dalam hal ini kedudukan dari keputusan gubernur mengenai UMP lebih tinggi dari pada kontrak kerja. terima kasih.

Ulasan Lengkap

Sebelumnya kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan lex specialis derogat legi generalis dan lex superior derogat legi inferiori.

 

Menurut Bagir Manan dalam bukunya Hukum Positif Indonesia (hal. 56), sebagaimana kami kutip dari artikel yang ditulis A. A. Oka Mahendra berjudul Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, lex superior derogat legi inferiori artinya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah. Sedangkan lex specialis derogat legi generalis adalah salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

 

Lebih jauh lagi, dijelaskan dalam artikel tersebut bahwa ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex specialis derogat legi generalis, yaitu:

1.    Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;

2.  Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan lex generalis (undang-undang dengan undang-undang);

3.   Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

 

Melihat pada ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa asas-asas tersebut berlaku bagi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”) menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a.    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c.    Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d.    Peraturan Pemerintah;

e.    Peraturan Presiden;

f.     Peraturan Daerah Provinsi; dan

g.    Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

 

Selain itu, menurut Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

 

Peraturan perundang-undangan dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011).

 

Melihat pada ketentuan di atas, asas-asas yang Anda sebutkan tersebut tidak bisa digunakan untuk membandingkan peraturan perundang-undangan dengan perjanjian antara para pihak.

 

Selain itu, kita juga bisa merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (“Permenaker 7/2013”).

 

Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman (Pasal 1 angka 1 Permenaker 7/2013).

 

Berdasarkan Pasal 90 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, baik upah minimum berdasarkan wilayah propinsi atau kabupaten kota maupun upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah propinsi atau kabupaten/kota (Upah Minimum Sektoral – UMS).

 

Walaupun mengenai upah telah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian kerja, akan tetapi harus diingat bahwa isi dari perjanjian itu sendiri (terutama mengenai upah) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan:

 

(1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat:

a.    nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;

b.    nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;

c.    jabatan atau jenis pekerjaan;

d.    tempat pekerjaan;

e.    besarnya upah dan cara pembayarannya;

f.     syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;

g.    mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;

h.    tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan

i.     tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Oleh karena itu, perjanjian kerja tersebut harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai upah minimum.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

3.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

 
Referensi: