Rabu, 10 December 2014

Bolehkah Bank Memblokir Rekening Nasabah yang Tidak Membayar Utang?

Bolehkah Bank Memblokir Rekening Nasabah yang Tidak Membayar Utang?

Pertanyaan

Apakah sebuah bank bisa dengan gampangnya menahan atau memblokir dana tabungan nasabah tersebut hanya karena adanya kecurigaan atau pun kesamaan data dengan pelanggan kredit dari bank tersebut yang belum melunasi hutangnya? Apabila bank tersebut secara langsung sudah memblokir saldo dari nasabahnya tanpa ada pemberitahuan ataupun crosscheck terlebih dahulu, apa yang harus dilakukan nasabah tersebut agar uang di tabungannya bisa diambil kembali? Terima kasih sebelumnya atas jawaban dan perhatian yang akan diberikan kepada kami.

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Intisari:
 

Bank seharusnya memberikan teguran atau somasi terlebih dulu kepada nasabahnya yang tidak membayar utang. Jika setelah disomasi nasabah masih tidak melaksanakan kewajibannya, berarti nasabah telah wanprestasi.

 

Sementara pemblokiran simpanan dapat dilakukan terhadap nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

 
 

Penjelasan lebih lengkap silakan baca ulasan di bawah ini.

 
Ulasan:
 

Pada dasarnya, Bank Indonesia mengatur bahwa pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Demikian yang disebut dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank (“PBI 2/ 19 /PBI/2000”).

 

Ini artinya, bank memang mempunyai hak untuk menahan ataupun memblokir dana tabungan nasabah, akan tetapi dalam hal si nasabah penyimpan telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak pidana. Yang dimaksud dengan tersangka menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) adalahseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. Sedangkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHAP).

 

Memang, berdasarkan penelusuran kami, tidak ada aturan secara eksplisit yang menyebutkan bahwa pemblokiran tabungan nasabah itu perlu diberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah yang bersangkutan. Akan tetapi, sepanjang memang ia telah dinyatakan sebagai tersangka, maka tabungan/rekening nasabah yang bersangkutan dapat diblokir, bahkan tanpa memerlukan izin dari pimpinan BI. Sebagai tambahan informasi mengenai pemblokiran simpanan nasabah dapat Anda simak dalam artikel Siapa Saja yang Berwenang Memblokir Rekening Nasabah?

 

Namun, ada yang perlu dicermati di sini. Anda menyebut soal belum dilunasinya kredit nasabah tersebut kepada bank. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah seperti ini bukan masuk pada ranah hukum pidana yang kemudian tata cara pemblokiran rekeningnya dilakukan dengan cara sebagaimana kami jelaskan di atas, melainkan hal ini masuk ke ranah hukum perdata soal perjanjian kredit antara nasabah dengan bank.

 

Hal ini karena yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan”).

 

Apabila nasabah tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang diperjanjikan, yakni kewajiban menyelesaikan kreditnya ke bank, maka nasabah yang bersangkutan dapat dinyatakan wanprestasi. Namun, tindakan yang harus dilakukan oleh bank sebelum menyatakan nasabah itu wanprestasi karena tidak melunasi utangnya bukanlah berupa tindakan pemblokiran rekening nasabah, melainkan dengan melakukan somasi. Secara umum, dalam hal adanya tunggakan dalam membayar angsuran kredit, maka bank selaku kreditur memiliki hak untuk memberikan surat peringatan atau somasi kepada debitur (nasabahnya) yang lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit. Penjelasan lebih lanjut mengenai somasi dan wanprestasi dalam perjanjian kredit dapat Anda simak dalam artikel Kreditor Harus Perhatikan Unsur Kepatutan dalam Pemberian Somasi.

 

Menurut hemat kami, jika memang pada akhirnya terbukti bukan nasabah tersebut yang seharusnya diblokir rekeningnya, maka langkah hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah itu adalah dengan melaporkan bank yang bersangkutan ke Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap perbankan. Hal ini karena bank tersebut telah keliru dalam menjalankan praktik perbankan. Hal ini sebagaimana terdapat dalam laman Otoritas Jasa Keuangan, yang mengatakan bahwa tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.

 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

2.    Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

3.    Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/ 19 /PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

  

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua