Senin, 19 January 2015

Sanksi Hukum Jika Menolak Pembayaran Dengan Uang Receh

Sanksi Hukum Jika Menolak Pembayaran Dengan Uang Receh

Pertanyaan

Apakah ada sanksi hukum jika seseorang membayar dengan uang receh tetapi ditolak?

Ulasan Lengkap

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 
Intisari:
 
 

Setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah negara Indoensia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian rupiah. Jadi, pengecualian penolakan rupiah hanya berlaku dalam hal terdapat keraguan atas keaslian uang rupiah. Di luar itu pengecualian itu, setiap orang dilarang menolak, termasuk dalam bentuk receh sekalipun.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 
 
 
Ulasan:
 

Istilah uang receh pada dasarnya tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (“UU Mata Uang”). Namun istilah uang receh dapat kita temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kami akses dari laman resmi Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yakni pecahan uang kecil. Dalam hal ini, kami asumsikan bahwa uang receh yang dimaksud di sini antara lain adalah uang logam.

 

Prinsipnya, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uangrupiah wajib digunakan dalam:

a.    setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;

b.    penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau

c.    transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

 

Masih berkaitan dengan Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang di atas, Pasal 33 ayat (1) UU Mata Uang berbunyi:

 

Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

a.    setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;

b.    penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau

c.    transaksi keuangan lainnya,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

 

Lalu bagaimana jika menolak uang receh dalam suatu pembayaran? Menjawab pertanyaan Anda, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 23 UU Mata Uang berbunyi:

 

(1) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.

 

Adapun sanksi bagi setiap orang yang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) [lihat Pasal 33 ayat (2) UU Mata Uang].

 

Jadi, pengecualian penolakan rupiah hanya berlaku dalam hal terdapat keraguan atas keaslian uang rupiah. Di luar itu pengecualian itu, setiap orang dilarang menolak, termasuk dalam bentuk receh sekalipun.

 

Dalam artikel BI: Menolak Pembayaran dengan Uang Logam Bisa Dipenjara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Aceh, Zulfan Nukman, menegaskan bahwa uang rupiah logam masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Bagi yang enggan menerima/menolak pembayaran dengan uang logam, dapat dihukum pidana berupa penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 33 ayat (1) UU Mata Uang.

 

Lebih lanjut Zulfan menjelaskan bahwa pihaknya mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan bahwa sebagian masyarakat sudah tidak mau lagi menerima atau menggunakan uang logam sebagai alat pembayaran. Meski secara nominal nilai uang logam murah, namun sangat disayangkan jika uang logam tidak diperlakukan sebagaimana mestinya sebagai alat tukar yang sah.

 

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

 
Referensi:

1.    http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php, diakses pada 15 Januari 2015 pukul 18.01 WIB;

2.    http://aceh.tribunnews.com/2014/12/02/bi-menolak-pembayaran-dengan-uang-logam-bisa-dipenjara, diakses pada 15 Januari 2015 pukul 18.10 WIB.

    

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua