Kamis, 22 Januari 2015

Hukuman Tambahan Bagi Koruptor yang Tidak Membayar Uang Pengganti

Hukuman Tambahan Bagi Koruptor yang Tidak Membayar Uang Pengganti

Pertanyaan

Mohon penjelasannya, seorang koruptor yang telah dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 200juta atau pidana kurungan enam bulan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 100juta. Jika koruptor tersebut tidak sanggup membayarnya, apakah semua hartanya diambil oleh negara sehingga tidak memiliki harta lagi? Atau apakah pidana penjaranya ditambah lagi? Terima kasih.

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

 
Intisari:
 
 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah memuat ketentuan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

 

Jika terpidana kasus korupsi tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Dengan kata lain, pidana penjaranya ditambah lagi.

 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:

Anda menyebut bahwa koruptor tersebut telah dijatuhi pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp 200 juta atau pidana kurungan enam bulan. Oleh karena itu, kami asumsikan sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa orang tersebut bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi.

 

Tindak pidana korupsi memiliki keterkaitan dengan adanya kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara inilah yang wajib diganti oleh terpidana kasus korupsi (koruptor). Arti kerugian keuangan negara itu sendiri telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU 20/2001”):

 

“Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

 

Penjelasan selengkapnya mengenai kerugian keuangan negara dapat Anda simak dalam atikel Cara Menentukan Adanya Kerugian Keuangan Negara.  

 

Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya. Demikian antara lain yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (“UU Perbendaharaan Negara”).

 

Selanjutnya Anda menyebut soal uang pengganti. Perlu Anda ketahui, UU Pemberantasan Tipikor memuat ketentuan soal pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara (Penjelasan Umum UU Pemberantasan Tipikor). Artinya, uang pengganti adalah pidana tambahan yang mana apabila koruptor tidak mampu membayar uang pengganti, maka sebagai gantinya, ia harus menjalani pidana penjara.

 

Hal ini berkaitan juga dengan sanksi pidana bagi koruptor yang dijatuhkan hakim di pengadilan. Adapun pasal-pasal dalam UU Pemberantasan Tipikor yang memuat sanksi di dalamnya antara lain adalah Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Pemberantasan Tipikor jo. UU 20/2001. Pasal-pasal tersebut memuat sanksi pidana penjara dan denda.

 

Menjawab pertanyaan Anda lainnya soal dapatkah aset koruptor tersebut diambil atau dirampas oleh negara, jawabannya bisa. Menurut Pasal 17 UU Pemberantasan Tipikor, selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor:

 

“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

a.    perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

b.    pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

c.    penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

d.    pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.”

 

Dari bunyi pasal di atas dapat diketahui bahwa perampasan aset atau harta koruptor dan uang pengganti keduanya merupakan pidana tambahan. Jadi, bisa saja aset koruptor tersebut disita oleh negara.

 

Jika terpidana kasus korupsi tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut [Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor].

 

Kemungkinan selanjutnya adalah aset koruptor tidak cukup untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka ia dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan [Pasal 18 ayat (3) UU Pemberantasan Tipikor].

 
Demikian jawaban dari kami. Semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2.    Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

 

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua