Jumat, 18 Oktober 2019

Sanksi Jika Membantu Menghilangkan Jejak Pelaku Kejahatan

Sanksi Jika Membantu Menghilangkan Jejak Pelaku Kejahatan

Pertanyaan

A baru saja meretas sebuah situs. Saya membantu untuk menghilangkan jejak A, karena ia adalah orang yang dekat dengan saya. Apa konsekuensi hukum bagi saya menurut UU ITE atau peraturan lainnya jika saya ketahuan menghilangkan jejak tindak pidana?

Ulasan Lengkap

 
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. yang pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 25 Februari 2015.
 
Perbuatan Menyembunyikan Jejak Kejahatan
Kami kurang mendapatkan informasi mengenai tindakan yang dilakukan oleh Anda dalam membantu menghilangkan jejak A. Kami mengasumsikan peretasan tersebut sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh A, sehingga Anda telah melakukan perbuatan yang menghilangkan informasi elektronik untuk menghapus jejak kejahatan.
 
 
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
 
Selain itu, Pasal 221 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) juga mengatur mengenai perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan dan menghalang-halangi penyidikan:
 
  1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
    1. barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian;
    2. barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.
Mengenai bunyi pasal tersebut, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 174), menjelaskan bahwa pasal ini mengancam hukuman kepada:
    1. Orang dengan sengaja menyembunyikan orang yang telah melakukan kejahatan atau yang dituntut karena sesuatu kejahatan, atau menolong orang untuk melarikan diri dari penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh polisi dan yustisi. (Pelanggar pasal ini harus tahu bahwa orang yang ia sembunyikan atau ia tolong itu betul telah melakukan kejahatan atau dituntut karena perkara kejahatan).
    2. Orang yang membinasakan dan sebagainya benda-benda tempat melakukan atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan atau membinasakan dan sebagainya bekas-bekas kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu dan sebagainya. (Pelanggar harus mempunyai maksud ini, jika tidak, tidak dapat dihukum).
 
Patut diperhatikan bahwa aturan diatas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/ istrinya atau bekas suami/istrinya.[1]
 
Merusak Barang Bukti
Berdasarkan bunyi pasal dan pemaparan R. Soesilo, ketentuan dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP dapat pula mengacu pada barang bukti. Yang dimaksud dengan barang bukti menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 14/2012”) yaitu:
 
Barang Bukti adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan Hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.
 
Menurut Alfitra dalam buku Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia, apabila dalam penggeledahan atau pemeriksaan surat, terdapat barang-barang yang diperlukan untuk pembuktian suatu tindak pidana, maka terhadap barang-barang tersebut dilakukan penyitaan (hal. 127). Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“UU 8/1981”) menerangkan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
  1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
  2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
  3. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
  4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
  5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan
 
Jika yang Anda lakukan adalah merusak barang bukti, maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 233 KUHP:
 
Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
 
Adapun R. Soesilo memberikan penjelasan terkait Pasal 233 KUHP (hal. 179), yaitu bahwa kejahatan dalam pasal ini terdiri dari tiga macam:
  1. Sengaja menghancurkan dan sebagainya barang yang digunakan untuk meyakinkan atau menjadi bukti bagi kuasa yang berhak (bukti bagi hakim perdata dan hakim pidana);
  2. Sengaja menghancurkan dan sebagainya surat akta, surat keterangan atau daftar yang selalu atau sementara disimpan menurut perintah kekuasaan umum (akta dan daftar yang atas perintah hakim disimpan oleh pegawai atau notaris untuk bukti); dan
  3. Sengaja menghancurkan dan sebagainya surat akta, surat keterangan atau daftar yang diserahkan kepada seorang pegawai maupun kepada orang lain untuk keperluan jabatan umum (misalnya akta dan daftar yang diserahkan pada polisi, jaksa, hakim atau orang lain guna bukti).
 
Perbuatan Merusak Barang Bukti oleh Penyidik/Penyelidik Kepolisian
Sebagai tambahan informasi, apabila perusakan barang bukti dilakukan oleh petugas penyidik dan/atau penyelidik dari kepolisian, maka berlaku ketentuan dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b Perkapolri 14/2012 yang menerangkan bahwa pengawasan dan pengendalian terhadap petugas penyelidik dan penyidik, salah satunya, meliputi perlakuan dan pelayanan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti. Lebih lanjut, pengawasan melekat dilaksanakan oleh atasan penyidik dan meliputi pula cara pengawasan dan pengendalian penanganan tahanan dan barang bukti.[2]
 
Jika dari hasil pengawasan ditemukan dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik profesi Polri yang dilakukan penyidik/penyidik pembantu, sebelum diproses melalui mekanisme acara hukuman disiplin, harus dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh atasan penyidik, pengawas penyidikan atau pejabat atasan pengawas penyidikan. Kemudian jika pemeriksaan pendahuluan ditemukan petunjuk:[3]
  1. diduga telah terjadi pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik profesi Polri, pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada fungsi profesi pengamanan Polri paling lambat 7 hari setelah dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan; dan
  2. diduga telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam pelaksanaan penyidikan, proses penyidikannya diserahkan kepada fungsi reserse kriminal.
 
Salah satu ketentuan dalam kode etik yang dimaksud diatur dalam Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 14/2011”) menerangkan bahwa setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang untuk melakukan perbuatan tertentu, seperti:[4]
  1. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka penegakan hukum;
  2. melakukan   penyidikan   yang   bertentangan   dengan   ketentuan   peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
  3. melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas   dengan   pihak-pihak   terkait dengan perkarayang sedang ditangani;
 
Selanjutnya jika terbukti melanggar hal-hal di atas, penyidik/penyelidik dapat dijatuhi sanksi antara lain:[5]
  1. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
  2. kewajiban Pelanggar untuk   meminta   maaf   secara lisan dihadapan Sidang Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
  3. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 minggu dan paling lama 1 bulan;
  4. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 tahun;
  5. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 tahun;
  6. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 tahun; dan/atau
  7. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
 
Jika yang Anda maksud dengan menghilangkan jejak adalah menyembunyikan si A, atau menghilangkan bekas kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu, atau menghancurkan barang bukti yang akan digunakan di pengadilan, maka Anda dapat dihukum. Jika pelaku merupakan penyidik/penyelidik dari kepolisian, maka tidak hanya dikenai sanksi pidana berdasarkan KUHP, namun juga pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perkapolri 14/2011 dan Perkapolri 14/2012.
 
Contoh Kasus
Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 148/Pid.B/2011/PN.Kng, Terdakwa dipidana, karena menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP (hal 26). Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 bulan (hal. 27).
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Putusan:
 
Referensi:
  1. Alfitra. Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011;
  2. R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia. 1994.
 

[1] Pasal 221 ayat (2) KUHP
[2] Pasal 87 huruf f jo. Pasal 83 huruf b Perkapolri 14/2012
[3] Pasal 92 Perkapolri 14/2012
[4] Pasal 14 huruf c, f, dan k Perkapolri 14/2011
[5] Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 20 Perkapolri 14/2011

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua