Senin, 07 September 2020

Syarat Menjadi Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Pajak

Syarat Menjadi Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Pajak

Pertanyaan

Bagaimana syarat-syarat seseorang diangkat menjadi konsultan hukum pajak? Apakah berbeda dengan konsultan pajak? Haruskah bergelar sarjana hukum atau sarjana ekonomi?

Ulasan Lengkap

 
Perbedaan Konsultan Pajak dengan Kuasa Hukum Pajak
Diakses dari laman Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, konsultan pajak adalah orang/badan yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tidak semua orang dapat menjadi konsultan pajak di Indonesia.
 
Sementara, dalam artikel Perbedaan Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Pajak, tidak ada terminologi ‘konsultan hukum pajak’. Yang ada adalah konsultan hukum (advokat) dan kuasa hukum pajak. Mengenai advokat, silakan simak artikel kami, Perbedaan Advokat dengan Lembaga Bantuan Hukum.
 
Maka, kami akan menjelaskan mengenai kuasa hukum pajak.
 
Kuasa hukum pajak adalah orang perseorangan yang telah mendapat izin menjadi kuasa hukum dari ketua pengadilan pajak dan memperoleh surat kuasa khusus dari pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat mendampingi dan/atau mewakili pihak-pihak yang bersengketa dalam berperkara pada pengadilan pajak.[1]
 
Sedangkan yang dimaksud dengan pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.[2]
 
Syarat Menjadi Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Pajak
Dalam laman Pendaftaran Konsultan Pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, syarat menjadi konsultan pajak, antara lain:
  1. menjadi anggota pada salah satu asosiasi konsultan pajak yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
  2. memiliki sertifikat konsultan pajak, yaitu surat keterangan tingkat keahlian sebagai konsultan pajak yang dapat diperoleh melalui Ujian Sertifikasi Konsultasi Pajak (“USKP”).
 
USKP dapat diikuti secara berjenjang dari tingkat A, tingkat B, hingga tingkat C sesuai dengan materi yang ingin diampu oleh calon konsultan pajak.
 
Dari laman yang sama, syarat lain untuk menjadi konsultan pajak adalah:
  1. merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia dan berkelakuan baik;
  2. tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada pemerintah/negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan
  3. telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
 
Menjawab pertanyaan Anda, konsultan pajak tidak harus bergelar sarjana ekonomi, namun yang sudah lulus dan mengerti bidang perpajakan, karena latar belakang pendidikan tidak harus bergelar sarjana hukum atau sarjana ekonomi, akan tetapi cukup secara kompetensinya mempunyai keahlian di bidang perpajakan yang dibuktikan dengan sertifikasi brevet perpajakan.
 
Untuk menjadi kuasa hukum pajak, berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, terdapat dua syarat utama, antara lain, kuasa hukum pajak harus warga negara Indonesia dan mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan.
 
Persyaratan di atas berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak (“Permenkeu 184/2017”), disebut juga persyaratan umum menjadi kuasa hukum.
 
Sementara Pasal 5 Permenkeu 184/2017, menguraikan persyaratan khusus menjadi kuasa hukum:
  1. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak;
  2. mempunyai bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 tahun terakhir;
  3. memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  4. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pejabat negara;
  5. menandatangani pakta integritas;
  6. telah melewati jangka waktu 2 tahun setelah diberhentikan dengan hormat sebagai hakim pengadilan pajak untuk orang yang pernah mengabdikan diri sebagai hakim pengadilan pajak; dan
  7. memiliki izin kuasa hukum.
 
Setiap orang yang menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak harus mempunyai izin kuasa hukum dari ketua pengadilan pajak sebagaimana kami terangkan di atas. Tata cara permohonan untuk mendapatkan izin kuasa hukum diatur dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak 1/2018.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
  1. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, diakses pada 7 September 2020, pukul 10.44 WIB;
  2. Pendaftaran Konsultan Pajak, diakses pada 7 September 2020, pukul 11.15 WIB.

[2] Pasal 1 angka 1 Peraturan Ketua Pengadilan Pajak 1/2018

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua