Rabu, 08 April 2015

Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Perusakan Hutan

Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Perusakan Hutan

Pertanyaan

Bagaimana pertanggungjawaban korporasi secara pidana dalam UU P3H? Jika bisa bagaimana cara melakukan upaya hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan hutan?

Ulasan Lengkap

 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Intisari:
 
 

Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan perusakan hutan dengan diwakili oleh pengurusnya. Sedangkan pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda. Tidak hanya dimintakan tanggung jawab pidana, korporasi juga dikenai sanksi administratif berupa: paksaan pemerintah, uang paksa; dan/atau pencabutan izin atas perbuatan perusakan hutan tertentu.

 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (“UU P3H”).

 

Sebagai informasi untuk Anda, dalam artikel  Mantan Anggota Panja: UU P3H Berikan “Affirmative Action” Bagi Peladangan Tradisional yang kami akses dari laman Mahkamah Konstitusi diberitakan, Mantan Wakil Ketua Komisi IV sekaligus Mantan Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU P3H) Firman Soebagyo mengatakan bahwa bila dari aspek yuridis, sebenarnya sudah lama dilakukan upaya penanganan perusakan hutan. Namun, upaya yuridis sebelumnya dianggap belum efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal karena peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi.

 

Dengan kata lain, lanjut Firman, pelaku perusakan hutan secara terorganisasi, terutama korporasi belum dapat dijerat oleh hukum yang ada. Aturan sebelumnya hanya mengatur kejahatan kehutanan yang dilakukan oleh orang perseorangan dengan ancaman pidana yang belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien, serta pemberian efek jera kepada pelakunya yakni yang tertuang dalam UU P3H.

 

Korporasi itu sendiri diistilahkan juga sebagai “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 21 UU P3H yang berbunyi:

 

Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

 

Sedangkan arti korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 22 UU P3H.

 

Pada dasarnya, pencegahan perusakan hutan sudah menjadi tanggung jawab masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan. Demikian yang disebut dalam Pasal 7 UU P3H.

 

Menjawab pertanyaan Anda, korporasi bisa dimintakan pertanggungjawaban terhadap perusakan hutan. Hal ini terlihat dari sejumlah aturan larangan perusakan hutan yang terdapat ancaman pidananya bagi korporasi seperti antara lain:

 

1.    Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c UU P3H:

Larangan untuk:

a.    melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan

b.    melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

c.    melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah

 

Korporasi yang melanggar larangan pada Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (3) UU P3H.

 

2.    Pasal 17 ayat (1) huruf b dan huruf a UU P3H:

Larangan untuk:

a.    melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (Pasal 17 ayat (1) huruf b UU P3H)

b.    membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (Pasal 17 ayat (1) huruf a UU P3H)

 

Korporasi yang melanggar larangan pada Pasal 17 ayat (1) huruf b dan huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (2) UU P3H.

 

Sedangkan korporasi yang melanggar larangan pada Pasal 17 ayat (1) huruf c UU P3H, yaitu mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) UU P3H.

 

3.    Pasal 17 ayat (2) huruf b dan huruf a UU P3H:

Larangan untuk:
 

a.    melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan (Pasal 17 ayat (2) huruf b UU P3H)

b.    membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (Pasal 17 ayat (2) huruf a UU P3H)

 

Korporasi yang melanggar larangan ketentuan di atas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (2) UU P3H.

 

Sedangkan korporasi yang melanggar larangan pada Pasal 17 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e UU P3H dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (3) UU P3H.

                                                                                     

Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa: [Pasal 18 ayat (1) UU P3H]

a.    paksaan pemerintah;

b.    uang paksa; dan/atau

c.    pencabutan izin

 

Jadi, tentu saja korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, namun diwakili oleh pengurusnya. Selain tanggung jawab pidana, korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban sanksi administratif.

 

Di samping itu, menjawab pertanyaan Anda, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah tuntutan dan penjatuhan pidana korporasi dan atau pengurusnya yang telah melakukan perusakan hutan. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 109 ayat (3) UU P3H:

 

Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

 

Dalam hal ini pengurus adalah direksi yang bertindak selaku wakil dari korporasi yang diduga melakukan perusakan hutan. Hakim juga dapat memerintahkan pengurus korporasi agar menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan agar pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan [lihat Pasal 109 ayat (4) UU P3H].

 

Namun, karena tanggung jawab pidana hanya dapat dijatuhkan pada pengurusnya (diwakili oleh pengurusnya), maka terhadap korporasi tersebut hanya dapat dijatuhkan sanksi administratif. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 109 ayat (5) dan (6) UU P3H yang berbunyi:

 

(5) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103.

(6) Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

 

Masih soal pertanggungjawaban korporasi dalam suatu tindak pidana, untuk korporasi yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (“PT”), pertanggungjawaban pidana ada pada direksinya. Hal ini diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

 

Definisi direksi diatur dalam Pasal 1 angka 5 UUPT yang berbunyi:

 

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

 

Penjelasan lebih lanjut soal tanggung jawab direksi dapat Anda simak dalam artikel Menggugat Direktur Yang Merugikan Perusahaan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2.    Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

 
Referensi:

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10580, diakses pada 7 April 2015 pukul 18.06 WIB.

  

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua