Kamis, 23 April 2015

Jerat Hukum bagi Dokter yang Menggunakan Gelar Palsu

Jerat Hukum bagi Dokter yang Menggunakan Gelar Palsu

Pertanyaan

Apakah ada implikasi hukum penggunaan gelar yang tidak sah bagi dokter? Misalkan dokter umum yang menggunakan/menambahkan gelar SpPD (Spesialis Penyakit Dalam) padahal ia tidak memiliki kewenangan menggunakan gelar tersebut? Terima Kasih.

Ulasan Lengkap

  

Intisari:
 
 

Penggunaan gelar tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pada dasarnya merupakan pelanggaran disiplin profesional dokter. Dokter tersebut dapat diberikan sanksi disiplin. Selain itu dapat juga dipidana karena menggunakan gelar akademik palsu.

 

Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.

 
 
 
Ulasan:
 

Perlu Anda ketahui bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (“UU Praktik Kedokteran”), rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan disebut dengan praktik kedokteran (Pasal 1 angka 1 UU Praktik Kedokteran).

 

Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Praktik Kedokteran.

 

Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi (Pasal 29 ayat (1) UU Praktik Kedokteran). Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter, gigi tersebut diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (Pasal 29 ayat (2) UU Praktik Kedokteran). Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi berlaku selama 5 (lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan tetap memenuhi persyaratan untuk memperoleh surat tanda registrasi (Pasal 29 ayat (4) UU Praktik Kedokteran).

 

Syarat untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi antara lain: (lihat Pasal 29 ayat (3) UU Praktik Kedokteran)

a.    memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis;

b.    mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;

c.    memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;

d.    memiliki sertifikat kompetensi; dan

e.    membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

 

Surat tanda registrasi dokter/dokter gigi ini nantinya akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh surat izin praktik.

 

Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik (Pasal 36 UU Praktik Kedokteran). Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tahun 2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (“Permenkes 2052/2011”) dikatakan bahwa Surat Izin Praktik (“SIP”) adalah bukti tertulis yang diberikan dinas kesehatan kabupaten/kota kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.

 

SIP dokter atau dokter gigi hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat (Pasal 37 ayat (2) UU Praktik Kedokteran). Satu SIP hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.

 

Syarat-syarat untuk mendapatkan SIP yaitu: (lihat Pasal 38 ayat (1) UU Praktik Kedokteran)

a.    memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang masih berlaku;

b.    mempunyai tempat praktik; dan

c.    memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.

 

Dokter dan Dokter Gigi yang telah memiliki SIP dan menyelenggarakan praktik perorangan wajib memasang papan nama praktik kedokteran (Pasal 26 ayat (1) Permenkes 2052/2011). Papan nama tersebut harus memuat nama dokter atau dokter gigi, nomor STR, dan nomor SIP (Pasal 26 ayat (2) Permenkes 2052/2011).

 

Ini berarti papan nama yang tertera nama dokter tersebut adalah berdasarkan SIP yang diperolehnya. Untuk memperoleh SIP tersebut, diperlukan surat tanda registrasi, yang mana untuk memperoleh surat tanda registrasi dibutuhkan ijazah sebagai bukti dari kompetensi yang dimiliki oleh si dokter. Oleh karena itu, jika memang dokter tersebut bukan spesialis penyakit dalam, maka dalam surat tanda registrasi dan SIP-nya pun tidak akan ada gelar tersebut.

 

Kemudian mengenai penggunaan gelar yang tidak sesuai dengan faktanya (bukan spesialis penyakit dalam), ini merupakan salah satu pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi. Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter Dan Dokter Gigi (“PKKI 4/2011”) disebutkan bahwa Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi terdiri dari 28 bentuk, yaitu :

a.    melakukan Praktik Kedokteran dengan tidak kompeten;

b.    tidak merujuk pasien kepada Dokter atau Dokter Gigi lain yang memiliki kompetensi yang sesuai;

c.    mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;

d.    menyediakan Dokter atau Dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut;

e.    menjalankan Praktik Kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien;

f.     tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien;

g.    melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien;

h.    tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (adequate information) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan Praktik Kedokteran;

i.   melakukan tindakan/asuhan medis tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat, wali, atau pengampunya;

j.     tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja;

k.    melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

l.      melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri atau keluarganya;

m. menjalankan Praktik Kedokteran dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara Praktik Kedokteran yang layak;

n.  melakukan penelitian dalam Praktik Kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian tanpa memperoleh persetujuan etik (ethical clearance) dari lembaga yang diakui pemerintah;

o.    tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;

p.    menolak atau menghentikan tindakan/asuhan medis atau tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundangundangan yang berlaku;

q.    membuka rahasia kedokteran;

r.   membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut;

s.    turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan (torture) atau eksekusi hukuman mati;

t.     meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

u.    melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi, atau tindakan kekerasan terhadap pasien dalam penyelenggaraan Praktik Kedokteran;

v.    menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya;

w.   menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk, meminta pemeriksaan, atau memberikan resep obat/alat kesehatan;

x.    mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuan/pelayanan yang dimiliki baik lisan ataupun tulisan yang tidak benar atau menyesatkan;

y.    adiksi pada narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya;

z.   berpraktik dengan menggunakan surat tanda registrasi, surat izin praktik, dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah atau berpraktik tanpa memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

aa.  tidak jujur dalam menentukan jasa medis;

bb.  tidak memberikan informasi, dokumen, dan alat bukti lainnya yang diperlukan MKDKI/MKDKI-P untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.

 

Mengenai penggunaan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya, dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran PKKI 4/2011. Menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya maksudnya adalah dalam melaksanakan hubungan terapeutik Dokter atau Dokter Gigi dan pasien, Dokter atau Dokter Gigi hanya dibenarkan menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi sesuai dengan kemampuan, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan gelar dan sebutan lain yang tidak sesuai dinilai dapat menyesatkan masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan.

 

Dokter dan Dokter Gigi yang melanggar ketentuan disiplin dalam PKKI 4/2011 ini dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 4 PKKI 4/2011).

 

Jadi dalam hal dokter menggunakan gelar yang tidak sesuai dengan kemampuannya (menggunakan gelar spesialis penyakit dalam), dokter tersebut telah melanggar ketentuan disiplin dokter.

 

Pihak yang merasa dirugikan dapat mengadukan dokter tersebut kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI”)/Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di tingkat provinsi (“MKDKI-P”). Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi (“PKKI 2/2011”).

 

Yang dapat menjadi pengadu adalah setiap orang atau korporasi (badan) yang: (lihat Pasal 1 angka 1 PKKI 2/2011)

a.   mengetahui (menyaksikan dan/atau memiliki kewenangan dengan alat bukti) adanya dugaan pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran; dan/atau

b.    kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran.

 

Akan tetapi perlu diketahui peristiwa yang diadukan tidak dimaksudkan untuk penyelesaian atas tuntutan ganti rugi (Pasal 3 huruf c PKKI 2/2011).

 

Atas pelanggaran disiplin ini, keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin dapat berupa: (lihat Pasal 52 ayat (2) PKKI 2/2011)

a.    dinyatakan tidak melakukan pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi; atau

b.    pemberian sanksi disiplin, berupa:

1.    peringatan tertulis;

2.    kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan, yang dapat dilakukan dalam bentuk:

a)    reedukasi formal di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang terakreditasi; atau

b)    reedukasi nonformal yang dilakukan di bawah supervisi dokter atau dokter gigi tertentu di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang terakreditasi, fasilitas pelayanan kesehatan dan jejaringnya, atau fasilitas pelayanan kesehatan lain yang ditunjuk, sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun; dan/atau

3.    rekomendasi pencabutan STR atau SIP yang bersifat:

a)    sementara paling lama 1 (satu) tahun;

b)    tetap atau selamanya; atau

c)    pembatasan tindakan asuhan medis tertentu pada suatu area ilmu kedokteran atau kedokteran gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran.

 

Selain itu, orang yang menggunakan gelar akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan yang memang dimilikinya atau palsu, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

 

Dalam UU Praktik Kedokteran sendiri tidak diatur pidana jika menggunakan gelar spesialis yang tidak semestinya. Dalam UU Praktik Kedokteran, yang diatur adalah ancaman pidana bagi orang yang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik (Pasal 77 UU Praktik Kedokteran). Orang yang melakukan tindakan tersebut dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

 

Akan tetapi, jika memang dokter tersebut telah mempunyai SIP, maka menurut hemat kami, tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 77 UU Praktik Kedokteran.

 
Gugat perdata

Secara perdata, orang yang merasa dirugikan oleh dokter tersebut juga dapat mengajukan gugatan untuk meminta ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

 

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

 

Dalam artikel Merasa Dirugikan Tetangga yang Menyetel Musik Keras-keras dijelaskan antara lain bahwa Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya “KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan”, seperti dikutip Rosa Agustina dalam buku “Perbuatan Melawan Hukum” (hal. 36) menjabarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPer sebagai berikut:

a.    Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);

b.    Perbuatan itu harus melawan hukum;

c.    Ada kerugian;

d.    Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

e.    Ada kesalahan.

 

Yang termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum itu sendiri adalah perbuatan-perbuatan yang:

1.    Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

2.    Melanggar hak subjektif orang lain;

3.    Melanggar kaidah tata susila;

4.    Bertentangan dengan azas kepatutan ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

 

Yang mana dalam hal ini, jika Anda sebagai pasien merasa dirugikan atas tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tersebut, yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki (dokter tersebut bukan spesialis penyakit dalam tetapi bertindak seakan-akan itu adalah kompetensinya), berarti hak Anda untuk ditangani oleh dokter yang memang berkompetensi telah dilanggar. Dan apabila penanganan oleh dokter tersebut menimbulkan kerugian pada Anda, Anda dapat melakukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar Hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2.    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3.    Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

4.   Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tahun 2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

5.  Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi;

6.    Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter Dan Dokter Gigi

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua