Rabu, 03 August 2016

Keberlakuan Putusan Cerai Jika Suami Tidak Pernah Terima Panggilan Sidang

Keberlakuan Putusan Cerai Jika Suami Tidak Pernah Terima Panggilan Sidang

Pertanyaan

Istri saya menggugat cerai, tetapi saya tidak pernah hadir karena tidak mendapat surat panggilan. Apakah si istri sah menjadi janda atau sahkah surat cerainya?

Ulasan Lengkap

 

 

 

 

NAYARA Advocacy merupakan lawfirm yang mengkhususkan keahliannya dalam bidang hukum perorangan dan hukum keluarga.

Untuk berdiskusi lebih lanjut, silakan hubungi +6221 - 22837970 atau email ke: [email protected]

Website : http://www.nayaraadvocacycom


  

 

 

Intisari:

 

 

Apabila hakim berpendapat bahwa tergugat tersebut telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan, maka Hakim berwenang untuk tetap meneruskan pemeriksaan sidang cerai yang dilaksanakan serta mengambil keputusan. Putusan cerai yang diambil tanpa kehadiran tergugat tersebut dalam hukum acara perdata dinamakan sebagai putusan verstek.

 

Jika Anda merasa tidak pernah dipanggil oleh Pengadilan sampai dengan dijatuhkannya putusan verstek oleh Majelis Hakim dan Anda tidak setuju dengan putusan verstek dimaksud, maka Anda dapat melakukan upaya hukum perlawanan atau disebut sebagai verzet.

 

Apabila Anda tidak mengajukan upaya hukum verzet terhadap putusan cerai yang telah diambil tanpa kehadiran Anda tersebut, maka putusan tersebut akan dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan demikian, status hukum janda kepada istri Anda beserta putusan cerai yang dikeluarkan tersebut akan menjadi sah dan berlaku.

 

Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan Anda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, suami atau istri secara prinsip haruslah menghadiri sendiri sidang perceraian guna memungkinkan diusahakannya perdamaian secara maksimal di antara suami dan istri tersebut.

 

Bahkan, dalam hal adanya penunjukan kuasa sekalipun, Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri guna kepentingan pemeriksaan.[1].

 

Walau demikian, adakalanya dalam suatu sidang cerai, salah satu pihak (biasanya pihak tergugat), tidak menghadiri sidang pemeriksaan yang dilakukan. Apabila hakim berpendapat bahwa tergugat tersebut telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan, maka Hakim berwenang untuk tetap meneruskan pemeriksaan sidang cerai yang dilaksanakan serta mengambil keputusan. Putusan cerai yang diambil tanpa kehadiran tergugat tersebut dalam hukum acara perdata dinamakan sebagai putusan verstek.

 

Adapun yang menjadi dasar hukum bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan verstek adalah Pasal 125 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (S. 1941-44) (“H.I.R”) yang menyatakan :

 

Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.”

 

Apabila Anda merasa tidak pernah dipanggil oleh Pengadilan sampai dengan dijatuhkannya putusan verstek oleh Majelis Hakim dan Anda tidak setuju dengan putusan verstek dimaksud, maka Anda dapat melakukan upaya hukum perlawanan atau disebut sebagai verzet.

 

Dasar hukum atas upaya hukum verzet tercantum di dalam Pasal 129 ayat (1) H.I.R yang menyatakan sebagai berikut :

 

Tergugat yang dihukum dengan keputusan tanpa kehadiran dan tidak menerima keputusan itu, boleh mengajukan perlawanan.

 

Verzet dapat dilakukan dalam tenggang waktu 14 hari seteleh putusan verstek diberitahukan atau disampaikan kepada Anda selaku tergugat karena Anda tidak pernah menghadiri persidangan.[2]

 

Verzet diajukan oleh Anda selaku tergugat atau kuasa hukum Anda kepada pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan verstek. Verzet akan menjadi bantahan yang ditujukan kepada ketidakbenaran dalil gugatan Penggugat, dengan membuktikan bahwa putusan verstek yang dijatuhkan, keliru atau tidak benar. Selanjutnya Majelis Hakim verzet akan mempertimbangkan apakah putusan verstek yang dijatuhkan tersebut sudah tepat atau tidak. Tepat atau tidaknya putusan verstek tersebut dinilai dan dipertimbangkan oleh Hakim verzet yang tertuang di dalam putusan verzet.

 

Terkait dengan pertanyaan Anda, berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

 

Apabila Anda tidak mengajukan upaya hukum verzet terhadap putusan cerai yang telah diambil tanpa kehadiran Anda tersebut, maka putusan tersebut akan dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan demikian, status hukum janda kepada istri Anda beserta putusan cerai yang dikeluarkan tersebut akan menjadi sah dan berlaku.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (S. 1941-44);

2.    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4.    Kompilasi Hukum Islam.

 

 

 



[1] Pasal 142 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

[2] Pasal 129 ayat (2) H.I.R

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik Klinik Hukum disediakan khusus bagi member Hukumonline untuk mengajukan persoalan atau permasalahan hukum yang dihadapi.
Jika Anda sudah menjadi member Hukumonline, silakan Login, atau klik Daftar untuk bergabung.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : NAYARA Advocacy
MITRA : NAYARA Advocacy
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua

×

Belajar Hukum secara online
dari pengajar berkompeten
dengan biaya terjangkau.

Mulai dari:
Rp149.000