Rabu, 13 May 2015

Putusan Pengadilan sebagai Alat Menilai Perilaku Hakim

Putusan Pengadilan sebagai Alat Menilai Perilaku Hakim

Pertanyaan

Apakah Komisi Yudisial berwenang dalam mengintervensi isi putusan seorang hakim? Sementara sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, kita melihat pada poin (2) yakni "Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim". Yang jadi pertanyaan mendasar saya adalah, apakah perilaku hakim mempunyai derajat koherensi terhadap isi putusannya? Mohon jawabannya.

Ulasan Lengkap

 
Intisari:
 
 

Pada dasarnya, Komisi Yudisial (“KY”) tidak memiliki wewenang dalam mengintervensi isi putusan seorang hakim. Hal ini berkaitan dengan prinsip independensi hakim dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan, yakni bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.

 

Namun, ada pendapat yang menyatakan bahwa putusan bisa dijadikan indikasi awal oleh KY ketika hendak menelusuri perilaku hakim. Tindakan KY yang melakukan eksaminasi putusan itu bertujuan untuk menilai sejauh mana perilaku hakim sebagai penegak hukum dapat dipertanggungjawabkan.

 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 

Anda benar bahwa Komisi Yudisial (“KY”) berwenang untuk menjaga dan menegakkan perilaku hakim sebagaimana disebut dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (“UU 18/2011”):

 
“Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

a.    mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;

b.    menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;

c.    menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan

d.    menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.”

 

Menjawab pertanyaan Anda yang pertama, dari sejumlah wewenang KY di atas, KY tidak memiliki wewenang dalam mengintervensi isi putusan seorang hakim. Hal ini juga berkaitan dengan prinsip independensi hakim yang telah dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 (“UUD 1945”):

 

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

 

Prinsip ini dipertegas kembali dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”):

 

“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.”

 

Yang dimaksud dengan kemandirian peradilan adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Jadi, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi oleh pihak luar, termasuk KY.

 

Bahkan, negara memberikan jaminan keamanan hakim dengan memberikannya perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun (lihat Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 48/2009). Penjelasan soal independesi hakim ini dapat Anda baca juga dalam artikel Masalah Independensi Hakim dan Rasa Keadilan Masyarakat.

 

Adapun keterkaitan KY atas perilaku hakim itu antara lain adalah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim yang merupakan tugas KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 18/2011.

 

Selanjutnya dalam Pasal 19A UU 18/2011 diatur bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, KY berpedoman pada Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh KY bersama Mahkamah Agung.

 

Adapun Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang dimaksud yaitu Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 atau 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (“Peraturan Bersama MA dan KY 2012”).

 

Untuk menjawab pertanyaan Anda yang kedua, kita perlu ketahui apa yang dimaksud dengan “perilaku hakim” itu sendiri. Kami menemukan definisi perilaku hakim dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Bersama MA dan KY 2012 yang berbunyi:

 

“Perilaku hakim adalah sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim dalam kapasitas pribadinya yang dapat dilakukan kapan saja termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu melaksanakan tugas profesi.”

 

Anda bertanya apakah perilaku hakim memiliki derajat koherensi dengan isi putusan yang dijatuhkan hakim. Arti koherensi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang kami akses dari laman resmi Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI adalah tersusunnya uraian atau pandangan sehingga bagian-bagiannya berkaitan satu dengan yang lain.

 

Peraturan Bersama MA dan KY ini tidak menjelaskan apakah perilaku hakim di sini termasuk pula perilakunya dalam menjatuhkan putusan suatu perkara yang diperiksanya. Namun yang jelas dinyatakan adalah perilaku hakim ini termasuk perbuatan yang dilakukan hakim pada waktu melaksanakan tugas profesi.

 

Oleh karena itu, kami tidak dapat menyimpulkan langsung apakah perilaku hakim ini memiliki derajat koherensi dengan isi putusan. Prinsipnya, putusan hakim tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun.

 

Namun, dalam artikel Perilaku Hakim dapat Ditelusuri Lewat Putusan dijelaskan bahwa Koordinator Monitoring Peradilan Indonesian Corruption Watch Emerson Yuntho membenarkan tindakan KY yang melakukan eksaminasi putusan untuk menilai sejauh mana perilaku hakim sebagai penegak hukum dapat dipertanggungjawabkan. Perilaku hakim dapat ditelusuri dari putusan. Bukan mustahil ada korelasi, pada akhirnya akan menyangkut pada perilaku hakim, tegasnya.

 

Pendapat senada disampaikan oleh Wakil Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Arsil. Menurutnya, putusan bisa dijadikan indikasi awal oleh KY ketika hendak menelusuri perilaku hakim.

 

Pendapat Arsil diamini oleh Sekretaris Jenderal Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Andri Gunawan. Putusan itu dianalisis oleh KY sebagai alat saja atau media untuk mengawasi perilaku dan kinerja hakim. Eksaminasi putusan akan efektif untuk mengurangi praktek mafia peradilan sepanjang KY melakukannya dalam koridor yang tepat.

 
Demikian jawaban dari kami. Semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

2.    Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3.    Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;

4.    Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 atau 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

 
Referensi:

http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php, diakses pada 4 Mei 2015 pukul 16.23 WIB. 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua