Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Tata cara pemberhentian pengendara bermotor oleh Polantas (Polisi Lalu Lintas) ini memiliki keterkaitan dengan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang diatur dalam Pasal 265 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”):

(1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 meliputi pemeriksaan:

KLINIK TERKAIT

Sanksi Bagi Pelajar yang Berkendara Tanpa SIM

03 Jul 2023

Prosedur Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor di Jalan

11 Feb 2016

Jika Tiba-tiba Diberhentikan Polisi di Jalan

23 Apr 2014

Ditilang Karena Knalpot Motor Tidak Standar

03 Apr 2014

a.    Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;

b.    tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;

c.    fisik Kendaraan Bermotor;

d.    daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau

e.    izin penyelenggaraan angkutan.

(2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

(3) Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

a.    menghentikan Kendaraan Bermotor;

b.    meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau

c.    melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Berdasarkan pasal di atas, berikut kami jawab pertanyaan-pertanyaan Anda:

Soal etika Polantas, pada dasarnya hal ini menyangkut kode etik kepolisian. Kode etik kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 14/2011”) yang ruang lingkupnya terdiri dari (Pasal 4 Perkapolri 14/2011):

a.    Etika Kenegaraan;

b.    Etika Kelembagaan;

c.    Etika Kemasyarakatan; dan

d.    Etika Kepribadian

Dari keempat etika di atas, berkaitan dengan perlakuan yang Anda alami, kami akan memberikan definisi etika kemasyarakatan dan etika kepribadian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 24 dan 25 Perkapolri 14/2011:

1.    Etika Kemasyarakatan adalah sikap moral Anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia.

2.    Etika Kepribadian adalah sikap perilaku perseorangan Anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Pasal 15 huruf e Perkapolri 14/2011, setiap anggota Polri dilarang bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang. Jadi mengacu pada kedua etika di atas, memang sudah sepatutnya dalam melakukan pemberhentian pengendara bermotor itu, Polantas melakukannya dengan cara santun dan tidak berucap atau bertindak sewenang-wenang, tidak secara kasar.

Pertanyaan 2:

Soal saat razia pengendara Polantas itu harus ada surat perintah atau tidak, kita mengacu pada hal-hal teknis yang wajib diperhatikan polisi pada saat melakukan pemeriksaan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“PP 80/2012”) antara lain:

Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala atau insidental atas dasar Operasi Kepolisian dan/atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas.

Jadi, memang saat razia kendaraan bermotor di jalan, Polantas harus melengkapinya dengan surat perintah tugas. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel Jika Tiba-tiba Diberhentikan Polisi di Jalan.

Anda benar bahwa Polantas berhak/berwenang untuk memberhentikan pengendara. Wewenang memberhentikan pengendara bermotor ini diberikan oleh Pasal 265 ayat (3) huruf a UU LLAJ yang mengatakan bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk menghentikan Kendaraan Bermotor.

Mengenai kewenangan pembenhentian dan penahanan, dapat juga dilihat dalam Pasal 260 ayat (1) huruf a dan h UU LLAJ. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan dan melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas.

Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

3.    Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.