Jerat Hukum Penyalahguna LPG Bersubsidi

Bacaan 16 Menit
Jerat Hukum Penyalahguna LPG Bersubsidi
Pertanyaan
Apa yang dimaksud dengan industri kecil, menengah, dan apa saja kriterianya? Kalau ada industri rumahan yang memiliki pekerja kurang lebih 10 orang, apakah ini termasuk industri kecil atau termasuk apa? Jika industri tersebut untuk pembakaran menggunakan BBG bersubsidi, apa perbuatan tersebut termasuk tindak pidana atau pelanggaran? Sanksinya apa? Dasar hukumnya apa? Terima kasih.
Ulasan Lengkap
 
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Apakah Industri Kecil dan Menengah Berhak Menggunakan BBG Bersubsidi? yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan dipublikasikan pada Rabu, 20 Mei 2015, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada Selasa, 10 Oktober 2017, dan kedua kali pada Selasa, 26 Januari 2021.
 
Kriteria Industri Kecil dan Menengah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (“UU Perindustrian”), industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.[1]
 
Kegiatan usaha industri terbagi atas industri kecil, menengah, dan besar.[2] Adapun kriteria industri kecil dan industri menengah yaitu:
  1. Industri kecil adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.[3]
  2. Industri menengah adalah industri yang:[4]
  1. mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1 miliar; atau
  2. mempekerjakan paling sedikit 20 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp15 miliar.
 
Maka, menjawab pertanyaan Anda mengenai industri rumahan yang memiliki pekerja kurang lebih 10 orang, mengacu pada kriteria industri yang kami jelaskan di atas, maka industri rumahan tersebut termasuk industri kecil jika nilai investasinya kurang dari 1 miliar, dan termasuk industri menengah jika nilai investasinya sebesar 1 miliar atau lebih. 
 
Sanksi Penyalahgunaan BBG Bersubsidi
Kami asumsikan bahwa BBG (Bahan Bakar Gas) bersubsidi yang Anda maksud adalah LPG (Liquified Petroleum Gas) dalam kemasan tabung LPG 3 kg. Hal ini karena LPG yang merupakan bahan bakar gas yang disubsidi adalah LPG tertentu dalam kemasan tabung LPG 3 kg dengan harga diatur dan ditetapkan oleh Menteri Energi, dan Sumber Daya Mineral, dan penggunanya adalah konsumen rumah tangga dan usaha mikro.[5]
 
Apa usaha mikro itu? Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.[6] Lebih lanjut, kriteria usaha mikro ditentukan berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan.[7]
Sebuah usaha dikategorikan sebagai usaha mikro apabila memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,[8] atau hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2 miliar.[9]
 
 
Mengenai sanksi, dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram (“Perpres 104/2007”) diatur bahwa badan usaha dan masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan LPG tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan usaha dan masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[10]
Sanksi tersebut berkaitan dengan Pasal 40 angka 9 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU Minyak dan Gas Bumi”) yang berbunyi:
 
Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
 
Yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara termasuk di antaranya penyimpangan alokasi.[11]
 
Sehingga, bagi badan usaha dan masyarakat yang menyalahgunakan LPG tabung 3 kg dapat dijerat dengan ketentuan pidana di atas apabila unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut terpenuhi.
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
  1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 Tahun 2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan dan diubah kedua kalinya oleh  Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan dan diubah ketiga kalinya oleh Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan.
 

[1] Pasal 1 angka 2 UU Perindustrian
[2] Pasal 44 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 101 ayat (2) UU Perindustrian
[4] Pasal 1 angka 2 Permenperin 14/2019
[8] Pasal 35 ayat (3) huruf a PP 7/2021
[9] Pasal 35 ayat (5) huruf a PP 7/2021
[10] Pasal 14 Perpres 104/2007
[11] Penjelasan Pasal 55 UU Minyak dan Gas Bumi
 
Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika