Jumat, 03 July 2015

Bisakah Sengketa Pajak Diselesaikan di Luar Pengadilan?

Bisakah Sengketa Pajak Diselesaikan di Luar Pengadilan?

Pertanyaan

Apakah dalam penyelesaian sengketa pajak bisa menggunakan upaya-upaya di luar pengadilan pajak? Kalau memang ada seperti apa ya? Dan dasar hukumnya seperti apa? Dan untuk sengketa pajak ini bisa diselesaikan dengan cara alternatif tidak ya, misalnya seperti mediasi, arbitrase, dan sebagainya? Terima kasih sebelum dan sesudahnya.

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 
Intisari:
 
 

Terhadap sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang hanya dapat dilakukan upaya banding atau gugatan kepada pengadilan, yakni Pengadilan Pajak, bukan di luar pengadilan.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 
 
 
Ulasan:
 

Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak di luar pengadilan (non litigasi) atau yang lazim dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli yang dikenal dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase dan APS”). Penjelasan selengkapnya tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat Anda simak dalam artikel Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.

 

Sedangkan sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (“UU 14/2002”). Penjelasan selengkapnya tentang penyelesaian sengketa pajak di pengadilan ini dapat Anda simak dalam artikel Cara Penyelesaian Sengketa Pajak.

 

Dari definisi di atas sekaligus menjawab pertanyaan Anda dapat kita ketahui bahwa penyelesaian sengketa pajak itu dilakukan melalui banding atau gugatan kepada pengadilan pajak, bukan di luar pengadilan seperti penyelesaian melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

 

Sekedar untuk dipahami, ada suatu pemikiran tentang penyelesaian sengketa pajak di luar pengadilan. Dalam sebuah artikel Perlu Terobosan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak yang kami akses dari laman Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia antara lain dikatakan bahwa butuh waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan sengketa pajak di pengadilan pajak. Ada yang bisa selesai sampai di proses keberatan saja, atau berlanjut ke proses banding, bahkan sampai ke peninjauan kembali. Masing-masing proses memakan waktu yang cukup panjang. Bahkan paling cepat bisa setahun lebih. Jika dihitung sampai ke proses banding, bisa membutuhkan waktu 3 tahun lamanya. Bisa dibayangkan bagaimana lamanya jika proses tersebut sampai ke upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

 

Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa dalam menyelesaikan sengketa pajak, wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan berbagai upaya hukum dengan berdasarkan ketentuan undang-undang. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, lalu banding ke Pengadilan Pajak dan bisa mengajukan upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali (apabila memenuhi syarat) ke Mahkamah Agung (MA). Perlu langkah terobosan untuk menyelesaikan sengketa pajak yang terus meningkat. Salah satunya dengan proses mediasi. Di kantor pajak Australia (ATO) dikenal adanya ADR intinya adalah proses mediasi. ADR adalah penyelesaian sengketa dengan cara alternatif. Ada beberapa cara alternatif untuk menyelesaikan sengketa pajak di Australia, dan yang paling populer adalah melalui proses mediasi.

 

Dalam artikel tersebut juga,Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi (PKE), Budi Christiadi mengatakan bahwa kalau kita bisa menyelesaikan sengketa pajak tanpa proses hukum berbelit dan panjang, itu akan mempermudah. Tidak hanya dari Ditjen Pajak dalam menyelesaikan permasalahan, tapi akan juga memberikan pelayanan ke wajib pajak dalam proses penyelesaian sengketa.

 

Jadi memang, untuk saat ini penyelesaian sengketa pajak yang dikenal adalah upaya banding atau gugatan kepada pengadilan, yakni Pengadilan Pajak. Sedangkan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi yang telah dilakukan di negara lain, belum dikenal di hukum Indonesia.

 
Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:

1.       Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

2.       Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

 
Referensi:

http://www.pajak.go.id/content/perlu-terobosan-dalam-penyelesaian-sengketa-pajak, diakses pada 26 Mei 2015 pukul 15.45 WIB. 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua