Senin, 08 Juni 2015

Kapan Suatu Bangunan Gedung Bisa Ditempati?

Kapan Suatu Bangunan Gedung Bisa Ditempati?

Pertanyaan

Apakah bisa sebuah bangunan atau gedung (mall) sudah dipergunakan atau ditempati walaupun gedung atau bangunannya belum selesai secara keseluruhan?

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

 
Intisari:
 
 

Suatu bangunan sudah dapat dipergunakan atau ditempati, jika atas bangunan tersebut telah diterbitkan sertifikat laik fungsi oleh pemerintah daerah.

 

Penjelasan lebih lanjut, dapat disimak dalam ulasan di bawah ini.

 
 
 
 
 
Ulasan:
 

Mengenai bangunan gadung, pengaturannya dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“UU Bangunan Gedung”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“PP Bangunan Gedung”).

 
 

Persyaratan Bangunan Gedung

 

Bangunan yang dipergunakan sebagai mall, pada dasarnya tergolong bangunan gedung dengan fungsi usaha.[1]

 

Setiap bangunan gedung, harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.[2]

 
Persyaratan administratif bangunan gedung terdiri dari:

1.    persyaratan status hak atas tanah;

2.    status kepemilikan bangunan gedung; dan

3.    izin mendirikan bangunan.

 
Persyaratan teknis bangunan gedung dibagi menjadi:

1.    persyaratan tata bangunan, meliputi:[3]

a.    persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung;

b.    arsitektur bangunan gedung; dan

c.    persyaratan pengendalian dampak lingkungan.

2.    persyaratan keandalan bangunan gedung, meliputi:[4]

a.    persyaratan keselamatan, meliputi:[5]

                              i.        persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan;

                             ii.        kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.

b.    persyaratan kesehatan, meliputi:[6]

                              i.        persyaratan sistem penghawaan:

merupakan kebutuhan sirkulasi dan pertukaran udara yang harus disediakan pada bangunan gedung melalui bukaan dan/atau ventilasi alami dan/atau ventilasi buatan.

                             ii.        persyaratan pencahayaan:

merupakan kebutuhan pencahayaan yang harus disediakan pada bangunan gedung melalui pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat.

                            iii.        persyaratan sanitasi:

merupakan kebutuhan sanitasi yang harus disediakan di dalam dan di luar bangunan gedung untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan.

                           iv.        persyaratan penggunaan bahan bangunan gedung:

harus aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

c.    persyaratan kenyamanan:

                              i.        kenyamanan ruang gerak dan hubungan antarruang;

                             ii.        kenyamanan kondisi udara dalam ruang;

                            iii.        kenyamanan pandangan;

                           iv.        kenyamanan tingkat getaran dan tingkat kebisingan.

d.    persyaratan kemudahan:

                              i.        kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung;

                             ii.        kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.

 
 

Pemanfaatan Bangunan Gedung

 

Pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.[7]

 

Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi.[8]Yang dimaksud laik fungsi, yaitu berfungsinya seluruh atau sebagian dari bangunan gedung yang dapat menjamin dipenuhinya persyaratan tata bangunan, serta persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

 

Bangunan gedung dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi apabila telah memenuhi persyaratan teknisyang telah disebutkan di atas.[9]Suatu bangunan gedung dinyatakan laik fungsi apabila telah dilakukan pengkajian teknis terhadap pemenuhan seluruh persyaratan teknis bangunan gedung, dan Pemerintah Daerah mengesahkannya dalam bentuk sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

 

Sertifikat laik fungsi ini diterbitkan oleh pemerintah daerah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.[10] Sertifikat laik fungsi bangunan gedung diberikan atas dasar permintaan pemilik untuk seluruh atau sebagian bangunan gedung sesuai dengan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.[11]

 

Sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 20 (dua puluh) tahun untuk rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret, serta berlaku 5 (lima) tahun untuk bangunan gedung lainnya.[12]

Melihat pada ketentuan di atas, ini berarti suatu bangunan sudah dapat dipergunakan atau ditempati, jika atas bangunan tersebut telah diterbitkan sertifikat laik fungsi oleh pemerintah daerah.

 

Hal serupa juga dijelaskan dalam laman Layanan Jasa & Konsultasi Perizinan Bangunan, yang mengatakan bahwa Sertifikat Laik Fungsi harus dimiliki bangunan gedung, sebelum bangunan gedung tersebut dimanfaatkan/ digunakan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

 
Referensi:

http://www.izinbangunan.com/perizinan.php?sid=2, yang diakses pada 8 Juni 2015 pukul 14.20 WIB.



[1] Pasal 5 ayat (4) UU Bangunan Gedung.

[2] Pasal 7 UU Bangunan Gedung.

[3] Pasal 9 ayat (1) UU Bangunan Gedung.

[4] Pasal 16 ayat (1) UU Bangunan Gedung.

[5] Pasal 17 ayat (1) Bangunan Gedung.

[6] Pasal 21 UU Bangunan Gedung.

[7] Pasal 1 angka 3 UU Bangunan Gedung.

[8] Pasal 37 ayat (1) UU Bangunan Gedung.

[9] Pasal 37 ayat (2) UU Bangunan Gedung.

[10] Pasal 71 ayat (1) PP Bangunan Gedung.

[11] Pasal 71 ayat (4) PP Bangunan Gedung.

[12] Pasal 71 ayat (3) PP Bangunan Gedung. 

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua