Rabu, 10 June 2015

Prosedur Pemanggilan Karyawan yang Diduga Melakukan Tindak Pidana

Prosedur Pemanggilan Karyawan yang Diduga Melakukan Tindak Pidana

Pertanyaan

Bagaimana seharusnya pemanggilan oleh aparat terhadap karyawan BUMN yang dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai karyawan diduga melakukan tindak pidana? Apakah langsung ke yang bersangkutan atau ke perusahaan/Direksi? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 
Intisari:
 
 

Penyidik yang melakukan pemeriksaan berwenang memanggil tersangka yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah. Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 
 
 
Ulasan:
 

Dalam hal seseorang diduga melakukan tindak pidana, maka aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik berwenang memanggil yang bersangkutan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU 2/2002”).

 

Dalam KUHAP, disebutkan bahwa karena kewajibannya, penyidik mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.[1] Hal serupa juga diatur dalam UU 2/2002, dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.[2]

 

Lalu bagaimana prosedur pemanggilannya?

 

Penyidik yang melakukan pemeriksaan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.[3] Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan surat panggilan yang sah, artinya, surat panggilan yang ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang.

 

Jadi, penyidik dalam melakukan pemanggilan harus berdasarkan surat panggilan yang sah dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas. Surat panggilan tersebut harus disampaikan langsung kepada orang yang dipanggil. Petugas yang melaksanakan panggilan harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.[4]

 

Menjawab pertanyaan Anda, pemanggilan terhadap karyawan yang diduga melakukan tindak pidana ini ditujukan langsung kepada yang bersangkutanTidak melalui direksi/ perusahaan tempatnya bekerja.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2.    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 

 


[1] Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP.

[2] Pasal 16 ayat (1) huruf f UU 2/2002.

[3] Pasal 112 ayat (1) KUHAP.

[4] Pasal 227 ayat (2) KUHAP.

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua