Senin, 15 Juni 2015

Bolehkah Polantas Razia Kendaraan di Jalan Komplek Perumahan?

Bolehkah Polantas Razia Kendaraan di Jalan Komplek Perumahan?

Pertanyaan

Selain tanpa plang dan hanya berjumlah 2 orang, bolehkah polantas melakukan razia di jalan-jalan alternatif (bukan di jalan protokol/lintas)? Jalan alternatif yang terletak di daerah perumahan semi komplek. Saya memfokuskan ke lokasi razia polantas tersebut. Thanks.

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 
Intisari:
 
 

Razia kendaraan yang dilakukan polantas di jalan yang terletak di daerah perumahan “semi komplek” sah menurut hukum sepanjang “jalan alternatif” itu dimaknai sebagai jalan untuk lalu lintas umum. Dengan kata lain, selama jalan itu dilalui oleh umum, jalan tersebut termasuk jalan dimana polantas berwenang melakukan razia kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud dalam UU LLAJ.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 
 
 
Ulasan:
 

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“PP 80/2012”).

 
 

Pemasangan Plang Tanda Adanya Razia

 

Kami berkesimpulan bahwa plang yang Anda maksud adalah sebuah tanda adanya razia kendaraan bermotor. Pada dasarnya, pada tempat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, yang ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan jalan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.[1]

 

Jadi, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memberhentikan pengendara bermotor dan memeriksa surat-surat pada dasarnya wajib memasang tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan. Lebih lanjut, tanda tersebut harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan.[2] Jadi, polisi lalu lintas (“polantas”) yang melakukan razia/pemeriksaan dan tidak dilengkapi dengan tanda yang menunjukan adanya razia kendaraan bermotor, hal tersebut bertentangan dengan hukum. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel Jika Tiba-tiba Diberhentikan Polisi di Jalan.

 
 

Bolehkah Polantas Razia di Wilayah Komplek Perumahan?

 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud “jalan” dalam UU LLAJ, apakah termasuk jalan-jalan di wilayah “semi komplek” perumahan seperti yang Anda sebut.

 

Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.[3]

 

Menjawab pertanyaan Anda dengan mengacu pada definisi jalan di atas, maka razia kendaraan yang dilakukan polantas di jalan alternatif yang terletak di daerah perumahan semi komplek sah menurut hukum sepanjang “jalan alternatif” itu dimaknai sebagai jalan untuk lalu lintas umum. Dengan kata lain, selama jalan itu dilalui oleh umum, jalan tersebut termasuk jalan di mana polantas berwenang melakukan razia kendaraan bermotor.

 

Sebagai contoh, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura Dr. Erdi, M.Si dalam artikel Implikasi “Polisi Garang” BagiPenegakan Disiplin Lalin yang kami akses dari laman www.academia.edu, menceritakan bahwa seorang warga mengadu kepadanya dengan menyesalkan dirinya telah terkena razia oleh “polisi garang” yang tak mau berdamai di tempat razia. Warga ini sama sekali tak menduga kalau ada razia di jalan kampung seperti di jalan Sungai Landak, Kompleks Perumnas IV Tanjunghulu sana yang berhasil menilang banyak orang pelanggar lalin, termasuk pengguna sepeda motor di kalangan anak anak. Menurut Dr. Erdi, M.Si, itu menjadi hak polisi untuk melakukan razia pada semua titik di jalan raya, tidak harus pilih pilih tempat. Justru di jalan yang tidak pernah dirazia itulah tindak pelanggaran lalin selalu terjadi. Ketika sasaran razia adalah penegakan disiplin dan memberikan efek jera, maka razia di wilayah yang tidak terduga seperti itu akan sangat bermanfaat dalam mengurangi ketidakdisiplinan pengguna jalan raya.

 

Jadi, melakukan razia di jalan-jalan kampung atau komplek perumahan merupakan wewenang polisi yang justru di jalan itulah pelanggaran lalin selalu terjadi. Selama jalan itu memang dilalui lalu lintas umum, maka jalan itu tetap menjadi daerah hukum polisi untuk melakukan razia.

 

Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

 
Referensi:

http://www.academia.edu/9989185/Polisi_Garang_dan_Penegakan_Disiplin_Lalu_Lintas, diakses pada 12 Juni 2015 pukul 17.30 WIB.

 


[1] Pasal 22 ayat (1) dan (2) PP 80/2012.

[2] Pasal 22 ayat (4) PP 80/2012.

[3] Pasal 1 angka 12 UU LLAJ

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua