Jumat, 26 June 2015

Disuruh Pulang karena Terlambat Sampai Kantor

Disuruh Pulang karena Terlambat Sampai Kantor

Pertanyaan

Apakah berdasarkan undang-undang, boleh karyawan yang terlambat datang bekerja/absen diwajibkan untuk pulang tanpa ada dispensasi apapun (dianggap mangkir)? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Intisari:
 
 

Pekerja yang datang terlambat sehingga melanggar peraturan perusahaan hendaknya disikapi pengusaha dengan sebuah peringatan, baik itu lisan maupun tertulis, bukan dengan menyuruh pekerjanya pulang dan dianggap mangkir. Jika memang pekerja sering terlambat masuk kantor, pengusaha dapat memberikan surat peringatan kepada pekerja yang bersangkutan.

 

Jika pengusaha memulangkan pekerja yang datang terlambat, padahal pekerja bersedia melakukan pekerjaannya, pengusaha tetap berkewajiban membayar upah kepada pekerja.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 
 
 
Ulasan:
 

Pekerja yang datang terlambat sehingga melanggar peraturan perusahaan hendaknya disikapi pengusaha dengan sebuah peringatan, baik itu lisan maupun tertulis, bukan dengan menyuruh pekerjanya pulang dan dianggap mangkir. Jika memang pekerja sering terlambat masuk kantor, pengusaha dapat memberikan surat peringatan kepada pekerja yang bersangkutan. Surat Peringatan (“SP”) merupakan suatu bentuk pembinaan perusahaan kepada karyawan sebelum menjatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawannya yang berupa surat peringatan kesatu, kedua dan ketiga. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel Pemberian Surat Peringatan dalam Jangka Waktu Berdekatan.

 

Kami tidak mengatakan pengusaha boleh melakukan tindakan seperti itu, hanya saja menurut kami, pengusaha kurang tepat menyikapi pekerja yang sering terlambat masuk kantor dengan tindakan menyuruh pulang seperti itu.

 

Jika pekerja sesekali terlambat masuk kantor kemudian pengusaha langsung menyuruhnya pulang, hal ini menyangkut kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah pekerja yang bersangkutan. Ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(“UU Ketenagakerjaan”).

 

Prinsipnya upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. Prinsip ini dikenal dengan nama prinsip no work, no pay.[1] Ketentuan ini merupakan asas yang pada dasarnya berlaku untuk semua pekerja/buruh, kecuali apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan bukan karena kesalahannya.

 

Pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.[2]

 

Dalam konteks ini, pekerja dalam keadaan bahwa dia bersedia melakukan pekerjaan, hanya saja ia tiba di kantor terlambat, namun pengusaha tidak mempekerjakannya malah menyuruh pulang. Jika demikian, maka pengusaha tetap wajib membayar upah kepada pekerja tersebut. Meski pekerja tidak mendapatkan “kompensasi” sebagaimana istilah yang Anda sebut, tapi pekerja tetap dapat menuntut haknya atas upah hari itu.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar Hukum:

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

 
 
 

 


[1] Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

[2] Pasal 93 ayat (2) huruf f UU Ketenagakerjaan.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua