Jumat, 03 Juli 2015

Jasa Penukaran Uang di Pinggir Jalan Menjelang Lebaran

Jasa Penukaran Uang di Pinggir Jalan Menjelang Lebaran

Pertanyaan

Menjelang lebaran banyak sekali orang yang menyelenggarakan penukaran uang di pinggir jalan. Apakah hal tersebut diperbolehkan?

Ulasan Lengkap

 
Intisari:
 
 

Berdasarkan UU Mata Uang serta Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia, penukaran uang rupiah dapat dilakukan di kantor Bank Indonesia dan/atau di kantor bank lain yang disetujui oleh Bank Indonesia; dan/atau di luar kantor Bank Indonesia dan/atau di luar kantor pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

 

Akan tetapi, dalam peraturan-peraturan tersebut tidak diatur mengenai sanksi bagi orang yang melakukan usaha penukaran uang rupiah tanpa izin dari Bank Indonesia.

 

Yang biasanya menjadi masalah adalah usaha penukaran uang rupiah ini bisa berakibat pada pelanggaran peraturan daerah terkait ketertiban umum jika usaha tersebut dilakukan di pinggir jalan.

 

Penjelasan lebih lanjut, dapat disimak dalam ulasan di bawah ini.

 
 
 
 
Ulasan:
 

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (“UU Mata Uang”), sendiri telah diatur mengenai penukaran uang.

 

Untuk memenuhi kebutuhan Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, Rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan dengan ketentuan sebagai berikut:[1]

a.    penukaran Rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan/atau

b.    penukaran Rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.

 

Penukaran Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia, bank yang beroperasi di Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.[2]

 

Mengenai penukaran rupiah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (“PBI 14/2012”) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/8/DPU Tahun 2008 tentang Penukaran Uang Rupiah (“SEBI 10/2008”) sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/12/DPU Tahun 2011.

 

SEBI 10/2008 dan perubahannya masih berlaku karena dalam PBI 14/2012 diatur bahwa walaupun Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/10/PBI/2007 tanggal 30 Agustus 2007 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, akan tetapi peraturan pelaksananya (termasuk SEBI 10/2008) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PBI 14/2012.[3]

 

Berdasarkan SEBI 10/2008, layanan penukaran adalah kegiatan penerimaan uang oleh Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia dari masyarakat dengan memberikan penggantian berupa uang yang masih layak edar dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya.

 

Dalam SEBI 10/2008 diatur mengenai penukaran uang sebagai berikut:

1.    Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia memberikan Layanan Penukaran kepada masyarakat untuk menukarkan:

a.    Uang yang masih layak edar dengan uang yang masih layak edar dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya; atau

b.    Uang tidak layak edar dengan uang yang masih layak edar dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya.

2.    Pelaksanaan Layanan Penukaran dilakukan:

a.    di kantor Bank Indonesia dan/atau di kantor pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia; dan/atau

b.    di luar kantor Bank Indonesia dan/atau di luar kantor pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

 

Penukaran Uang yang dilakukan di kantor Bank Indonesia, hanya dapat dilayani dalam waktu Layanan Penukaran yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

 

Memang berdasarkan peraturan-peraturan di atas jelas bahwa penukaran uang hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang telah disetujui oleh Bank Indonesia. Akan tetapi, baik dalam UU Mata Uang maupun dalam PBI dan SEBI tidak diatur mengenai sanksi apabila ada pihak yang melakukan penukaran uang tanpa seizin Bank Indonesia.

 

Pada praktiknya, memang hal tersebut sering terjadi selama bulan Ramadhan. Hal ini juga tidak dipermasalahkan. Akan tetapi, masyarakat dihimbau untuk menukarkan uangnya ke Bank Indonesia untuk menghindari masyarakat diberikan uang palsu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

 

Dalam artikel BI Minta Masyarakat Waspada Uang Palsu, Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Antonius Lambok Siahaan, mengatakan uang palsu semakin marak beredar terlebih lagi menjelang berlangsungnya Hari Raya Idul Fitri (Lebaran). Atas dasar itu, penukaran uang harus di tempat-tempat yang resmi. Misalnya, di bank, atau tempat penukaran uang sementara seperti lapangan Monumen Nasional (Monas). Menurutnya, penukaran uang di tempat resmi lantaran petugasnya telah dilatih untuk mengetahui ciri-ciri uang palsu.

 

Hal sama diutarakan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ronald Waas. Ia mengimbau agar masyarakat tak membeli uang di tepi-tepi jalan, lantaran dikhawatirkan akan memperoleh pecahan uang palsu. Keberadaan uang palsu ini sangat mengkhawatirkan. Bank Indonesia mencatat bahwa setiap satu juta lembar uang terdapat lima lembar uang palsu. Bank Indonesia menghimbau masyarakat untuk menukarkan uang pecahan yang lebih kecil ke tempat-tempat resmi. Selain terjamin keasliannya, juga gratis.

 

Pada praktiknya yang dapat menjadi masalah dari penjualan uang menjelang lebaran adalah jika si penjual berjualan di tepi jalan. Seperti dalam artikel Pak Hansip Tertibkan Jasa Penukaran Uang Baru, yang kami akses dari laman Solo Pos, diberitakan bahwa sejumlah petugas Linmas Kota melakukan operasi penertiban kepada penjual jasa penukaran uang baru di Jl. Slamet Riyadi dan JL. Jenderal Sudirman, Solo. Penertiban tersebut merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan sejak awal bulan Ramadan. Hal tersebut dilakukan karena masih ada penjual jasa yang memajang papan berisi berbagai pecahan uang baru agak ke tengah jalan sehingga dikhawatirkan mengganggu kelancaran lalu laintas di jalan protokol tersebut.

 

Seperti misalnya di Jakarta, ada peraturan yang mengatur mengenai ketertiban umum yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (“Perda DKI Jakarta 8/2007”). Dalam Perda DKI Jakarta 8/2007 ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penjual dan pembeli dalam usaha penukaran uang rupiah, sebagai berikut:

1.    Setiap orang atau badan dilarang menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya, kecuali dengan izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.[4] Ini berarti orang tidak bisa dengan seenaknya melakukan usaha penukaran rupiah di trotoar.

2.    Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Gubernur mengenai penunjukan/penetapan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.[5]

3.    Setiap orang/badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Gubernur.[6]

4.    Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima, selebaran dari orang yang melakukan usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Gubernur.[7]

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

2.    Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;

3.    Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah;

4.    Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/8/DPU Tahun 2008 tentang Penukaran Uang Rupiah sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/12/DPU Tahun 2011.

 
 


[1] Pasal 22 ayat (1) UU Mata Uang

[2] Pasal 22 ayat (4) UU Mata Uang

[3] Pasal 37 PBI 14/2012

[4] Pasal 3 huruf I Perda DKI Jakarta 8/2007

[5] Pasal 25 ayat (2) jo. ayat (1) Perda DKI Jakarta 8/2007

[6] Pasal 27 ayat (2) Perda DKI Jakarta 8/2007

[7] Pasal 27 ayat (3) Perda DKI Jakarta 8/2007 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua