Dapatkah Rekaman Telepon Digunakan sebagai Alat Bukti?

Bacaan 6 Menit
Dapatkah Rekaman Telepon Digunakan sebagai Alat Bukti?
Pertanyaan

Apakah rekaman telepon bisa jadi sebagai alat bukti perdata? Kalau bisa, masuk ke dalam alat bukti apa?

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 
Intisari:
 
 

UU ITE telah mempertegas kedudukan rekaman telepon sebagai salah satu Dokumen Elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu, rekaman telepon dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 
 
Hukumonline.com 
 
Ulasan:
 

Dalam perkara perdata pada dasarnya berlakulah Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Perdata sendiri mengenal limamacam alat bukti yang sah, yaitu:[1]

1.    Surat

2.    Saksi

3.    Persangkaan

4.    Pengakuan

5.    Sumpah

 

Terkait alat-alat bukti di atas, M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal. 623) menjelaskan bahwa tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataan bisa terjadi sama sekali penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatan. Dalam peristiwa yang demikian, jalan keluar yang dapat ditempuh penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya ialah dengan jalan menghadirkan saksi-saksi yang kebetulan melihat, mengalami, atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan.

 

Mengenai apakah rekaman telepon dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata, kita perlu merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”). Hal ini diatur dalam Pasal 5 UU ITE sebagai berikut:

 

Pasal 5 UU ITE:

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

a)    surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

b)    surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notarilatau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

 

Jadi, menjawab pertanyaan Anda, UU ITE telah mempertegas kedudukan rekaman telepon sebagai salah satu Dokumen Elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah. Oleh karena itu, rekaman telepon dapat saja dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata.

 

Sebagai contoh penggunaan rekaman telepon pada perkara perdata sebagai alat bukti dapat kita lihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 328 K/AG/2011. Dalam putusan tersebut diketahui bahwa hakim menimbang salah satu bukti berupa rekaman suara telepon dalam perkara perdata agama soal perceraian. Dalam rekaman telepon yang diperdengarkan di persidangan itu menegaskan kedekatan anak yang sangat rindudengan ayahnya tetapi dilarang oleh ibunya (Penggugat). Alat bukti percakapan rekaman telepon ini didukung dengan bukti-bukti lainnya seperti keterangan saksi.

 

Dari contoh kasus di atas juga menunjukkan bahwa rekaman telepon hanyalah sebagai salah satu bukti, tetapi perlu didukung oleh alat bukti lain untuk keperluan pembuktian di persidangan, misalnya keterangan saksi. Pada akhirnya, hakimlah yang melakukan penilaian pembuktian berdasar keterangan dan penjelasan yang diberikan di persidangan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

 
Referensi:

M. Yahya Harahap, S.H. 2009. Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika: Jakarta.

 

Putusan:

 


[1] Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”):

Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika