Selasa, 27 Oktober 2015

Pembukaan Rahasia Bank Terkait Cek yang Dicairkan

Pembukaan Rahasia Bank Terkait Cek yang Dicairkan

Pertanyaan

Terkait dengan Rahasia Bank, apakah diperbolehkan oleh undang-undang apabila Bank memberikan data berupa warkat cek yang sudah dicairkan kepada pihak Jaksa yang sudah memperoleh izin untuk melakukan penyitaan dari Pengadilan?

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Cek merupakan salah satu instrumen penarikan dalam produk dana/simpanan (selain bilyet giro, pemindahbukuan, dan sarana perintah pembayaran lainnya). Sehingga data berupa warkat cek yang sudah dicairkan, termasuk dalam cakupan keterangan mengenai simpanan dari Nasabah Penyimpan tersebut. Yang berarti Bank dapat membuka rahasia Bank setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia yang ditujukan kepada jaksa tersebut.

 

Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Sehubungan dengan ketentuan perihal Rahasia Bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan”), cakupan Rahasia Bank ialah keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya.[1]

 

Dalam hal ini cek merupakan salah satu instrumen penarikan dalam produk dana/simpanan (selain bilyet giro, pemindahbukuan, dan sarana perintah pembayaran lainnya). Sehingga data berupa warkat cek yang sudah dicarikan, termasuk dalam cakupan keterangan mengenai simpanan dari Nasabah Penyimpan tersebut.

 

Sehubungan dengan permintaan dari pihak kejaksaan yang sudah memperoleh izin penyitaan dari pengadilan, maka Bank dapat membuka rahasia Bank setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia yang ditujukan kepada jaksa tersebut yang diterbitkan setelah ada permintaan sebelumnya dari jaksa bersangkutan untuk melakukan pembukaan Rahasia Bank.[2]

 

Demikian penjelasan kami, semoga membantu.

 

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

 



[1] Pasal 1 angka 28 UU Perbankan

[2] Pasal 42 UU Perbankan

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Advokat Peradi, alumnus S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Kekhususan Praktisi Hukum dan S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Kekhususan Hukum Bisnis. Saat ini bekerja sebagai Professional-Hired Manager di salah satu bank nasional di Indonesia.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua