Selasa, 12 July 2016

Bolehkah Pengacara Mewakili PNS Mengajukan Permohonan Izin Cerai?

Bolehkah Pengacara Mewakili PNS Mengajukan Permohonan Izin Cerai?

Pertanyaan

Bisakah seorang PNS memohon izin cerai melalui kuasa hukum dalam hal ini pengacara? Bagaimana dengan aturan PP 45 tahun 1990?

Ulasan Lengkap

 

 

NAYARA Advocacy merupakan lawfirm yang mengkhususkan keahliannya dalam bidang hukum perorangan dan hukum keluarga.

Untuk berdiskusi lebih lanjut, silakan hubungi +6221 - 22837970 atau email ke: [email protected]

Website : http://www.nayaraadvocacycom


 

 

Intisari:

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tidak menyatakan dengan tegas bahwa permohonan cerai tersebut tidak boleh dikuasakan.

 

Namun demikian, Badan Administrasi Kepegawaian Negara mengeluarkan surat edaran yang mengatur teknis izin perkawinan dan perceraian bagi PNS yaitu Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

 

Dalam surat edaran tersebut, terdapat format permohonan izin cerai yang bentuk formatnya dikhususkan agar langsung diisi oleh pemohon dan tanpa ada opsi dapat dikuasakan kepada pihak lain. Oleh karena itu, menurut hemat kami permohonan izin untuk cerai sebaiknya diajukan secara langsung tanpa melalui kuasa untuk menghindari permohonan Anda ditolak oleh pejabat hierarki yang berwenang.

 

Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Prosedur dan tata cara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (“PP 10/1983”) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (“PP 45/1990”).

 

Dalam PP 10/1983 jo. PP 45/1990 telah ditentukan bahwa bagi PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.[1] Permohonan izin atau surat keterangan tersebut harus diajukan secara tertulis[2] dengan menyertakan alasan-alasannya[3]. Adapun cara memperoleh izin dilakukan melalui saluran hierarki.

 

Persoalan mengenai pemberian kuasa dalam permohonan izin tertulis untuk cerai, baik PP 10/1983 maupun PP 45/1990 tidak menyatakan dengan tegas bahwa permohonan cerai tersebut tidak boleh dikuasakan.

 

Namun demikian, Badan Administrasi Kepegawaian Negara (“BAKN”) mengeluarkan surat edaran yang mengatur teknis izin perkawinan dan perceraian bagi PNS yaitu Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (“SE 08/1983”) khususnya Bagian III Nomor 3 yang menyatakan sebagai berikut:

 

Surat permintaan ijin perceraian tersebut dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran IV Surat Edaran ini.”

 

Format permohonan izin cerai dalam surat edaran tersebut terbentuk dalam suatu format yang dikhususkan agar langsung diisi oleh pemohon dan tanpa ada opsi dapat dikuasakan kepada pihak lain. Lebih lanjut, format tersebut adalah format baku permohonan izin cerai.

 

Oleh karena itu, menurut hemat kami permohonan izin untuk cerai sebaiknya diajukan secara langsung tanpa melalui kuasa untuk menghindari permohonan Anda ditolak oleh pejabat hierarki yang berwenang.

 

Demikian kami sampaikan dan semoga dapat membantu persoalan Anda. Terima kasih.

 

Dasar Hukum:

1.    Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

2.    Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

 

 

 



[1] Pasal 3 ayat (1) PP 45/1990

[2] Pasal 3 ayat (2) PP 45/1990

[3] Pasal 3 ayat (3) PP 45/1990

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : NAYARA Advocacy
MITRA : NAYARA Advocacy
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua