Pro
Pusat Data
Koleksi terlengkap dan terkini berisi peraturan putusan pengadilan preseden serta non-preseden
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab tentang berbagai persoalan hukum, mulai dari hukum pidana hingga perdata, gratis!
Berita
Informasi terkini tentang perkembangan hukum di Tanah Air, yang disajikan oleh jurnalis Hukumonline
Jurnal
Koleksi puluhan ribu artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk berbagai penelitian hukum Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
Saya laki-laki berumur 30 tahun dan seorang mualaf. Saya berencana untuk melangsungkan pernikahan, tetapi terkendala izin dari orang tua saya. Untuk syarat menikah terkendala tanda tangan pihak kelurahan/kepala desa karena orang tua saya tidak mengizinkan dan telah meminta pihak kelurahan untuk tidak mengeluarkan surat pengantar nikah atau surat keterangan dari kelurahan dalam bentuk apapun kepada saya, juga permintaan dari kelurahan untuk menyerahkan Kartu Keluarga asli di mana hal tersebut pun tidak boleh dipinjam dari orang tua. Yang saya tanyakan: Apakah saya bisa mendaftar ke KUA tanpa tanda tangan pihak kelurahan/kepala desa? Apakah bisa saya ke pengadilan agama untuk mencari surat rekomendasi (untuk pihak laki-laki) untuk bisa digunakan di KUA agar dibuatkan surat pengantar nikah? Terima kasih.
Setiap pendaftaran untuk menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) harus melakukan pemberitahuan kehendak nikah secara tertulis dengan mengisi formulir serta melampirkan persyaratan, yang salah satunya adalah surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin. Jika tidak ada surat pengantar perkawinan dari pihak kelurahan, apakah akibat hukumnya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh NAYARA Advocacy dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 18 Februari 2016, yang pertama kali dimutakhirkan oleh Sovia Hasanah, S.H. pada 31 Desember 2018.
Sebelumnya kami berempati atas permasalahan Anda. Kami akan mencoba menelaah pertanyaan Anda dan menjawab pertanyaan Anda satu persatu, sebagai berikut:
Merujuk pada Pasal 4 huruf a Permenag 20/2019 setiap pendaftaran untuk menikah di Kantor Urusan Agama harus melakukan pemberitahuan kehendak perkawinan secara tertulis dengan mengisi formulir serta melampirkan persyaratan yang salah satunya adalah surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin.
Apabila Anda tidak memberikan surat keterangan dari kelurahan pada saat mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, persyaratan dalam Pasal 4 huruf a Permenag 20/2019 menjadi tidak terpenuhi dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Permenag 20/2019, kehendak perkawinan tersebut ditolak.
Terkait permasalahan tidak adanya izin dari orang tua Anda sehingga membuat orang tua Anda meminta pihak kelurahan tidak mengeluarkan surat keterangan apapun untuk Anda, kami tanggapi sebagai berikut:
Pertama, Anda seorang laki-laki yang telah berusia 30 tahun dan tidak mendapatkan izin dari orang tua Anda. Atas fakta tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 4 ayat (1) huruf g Permenag 20/2019, Anda tidak perlu meminta izin dari orang tua Anda untuk menikah. Hal ini dikarenakan Anda telah berusia di atas 21 tahun.
Kedua, terkait permintaan orang tua Anda agar pihak kelurahan tidak mengeluarkan surat keterangan apapun untuk keperluan pernikahan Anda, dengan mendasarkan pada asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang diatur berdasarkan Pasal 17 jo. Pasal 4 UU 25/2009, pihak kelurahan wajib mengeluarkan surat keterangan untuk Anda dan tidak dibenarkan untuk menolak mengeluarkan surat keterangan dengan alasan tidak ada izin dari orang tua Anda.
Apabila pihak kelurahan tetap menyatakan menolak untuk mengeluarkan surat keterangan untuk Anda, maka sikap pihak kelurahan tersebut melanggar asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang diatur dalam UU 25/2009, khususnya asas kepastian hukum, kesamaan hak, keprofesionalan, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, serta keterbukaan.
Kami informasikan bahwa dalam kaitannya dengan perizinan pernikahan, lembaga pengadilan memiliki 2 fungsi yaitu:[1]
Kemudian mengenai pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mengeluarkan keputusan yang memperbolehkan Anda menikah, perlu diketahui bahwa dalam Permenag 11/2007, memang diatur bahwa calon suami atau wali nikah dapat mengajukan keberatan atas penolakan kehendak perkawinan kepada Pengadilan Agama setempat.[2]
Namun setelah Permenag 19/2018 mencabut Permenag 11/2007 yang kini telah dicabut pula dengan Pemenang 20/2019, saat ini pengajuan keberatan atas penolakan kehendak perkawinan kepada pengadilan agama setempat tidak diatur. Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan kehendak perkawinan tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka kehendak perkawinan ditolak. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Penghulu memberitahukan penolakan kepada calon suami, calon istri, dan wali disertai alasan penolakan.[3]
Berdasarkan penjelasan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan yang Anda hadapi, maka selama syarat dalam Pasal 4 Permenag 20/2019 belum terpenuhi, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Penghulu akan memberitahukan kepada calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya untuk memenuhi kelengkapan dokumen perkawinan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum peristiwa perkawinan.[4]
Atas penjelasan di atas, kami menyarankan agar Anda tetap meminta kepada pihak kelurahan untuk mengeluarkan surat keterangan (surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal Anda) untuk Anda sebagai salah satu syarat pada Pasal 4 Permenag 20/2019 dan menjelaskan keadaan sebenarnya. Apabila kelurahan menolak mengeluarkan surat keterangan, maka Anda dapat menyurati kelurahan untuk meminta alasan dan penjelasan terkait penolakan pengeluaran surat keterangan untuk Anda.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami tentang surat pengantar nikah dari kelurahan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 4 ayat (1) huruf i dan j Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (“Permenag 20/2019”)
[2] Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
[3] Pasal 6 Permenag 20/2019
[4] Pasal 6 ayat (1) dan (2) Permenag 20/109
Butuh lebih banyak artikel?
