Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 9 September 2015.

KLINIK TERKAIT

Aturan Pemberian Surat Peringatan Karyawan

05 Apr 2024

Siapa yang Berwenang Menerbitkan SP untuk Pekerja?

20 Nov 2020

Langkah Hukum Jika Karyawan Menolak Surat Peringatan

19 Nov 2020

Tanpa Kwitansi Hanya Ada Bukti Transfer, Bisakah Menagih Pelunasan?

30 Sep 2020

Surat Peringatan (“SP”) merupakan suatu bentuk pembinaan perusahaan kepada karyawan sebelum menjatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) terhadap karyawannya yang berupa surat peringatan kesatu, kedua dan ketiga, demikian antara lain yang dikatakan oleh Pengacara Publik LBH Jakarta Maruli Tua dalam Bank Bukopin Pecat Pengurus Serikat Pekerja.

Dasar pemberian SP tercantum dalam Pasal 81 angka 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) yang berbunyi:

(1) Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:

k. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

Penjelasan lebih lanjut soal SP dapat Anda simak dalam Pemberian Surat Peringatan dalam Jangka Waktu Berdekatan dan Langkah Hukum Jika Karyawan Menolak Surat Peringatan.

Jangka Waktu SP

Menjawab pertanyaan Anda soal karyawan yang telah memperoleh SP 2, apabila setelah 6 bulan karyawan yang bersangkutan bersikap lebih baik dan memperbaiki kinerjanya, apakah jika ia di bulan ke 7 melakukan kesalahan lagi, orang tersebut akan dikenakan SP 3 atau kembali ke SP 1, jawabannya adalah ia akan kembali diberikan SP 1, jika perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama tidak mengatur masa berlaku yang lebih lama untuk setiap SP.

Hal ini karena masing-masing SP berlaku untuk paling lama 6 bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Oleh karena itu, Anda harus memastikan lagi ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang mengatur mengenai masa berlaku SP.

Jika tidak diatur lebih lanjut, maka masa berlaku SP 2 itu adalah 6 bulan. Sehingga, jika pada bulan ke-7 karyawan yang bersangkutan melakukan pelanggaran lagi, maka ia diberikan SP 1 dan begitu seterusnya.

Penurunan Jabatan

Jika memang peraturan perusahaan tempat Anda bekerja mengatur bahwa seseorang yang memperoleh SP 2 akan dikenakan sanksi pemindahan atau penurunan jabatan, maka karyawan wajib mematuhinya. Jika memang demikian, maka penurunan status staf menjadi tenaga harian bisa saja dilakukan.

Terkait hak-hak yang didapatkan oleh karyawan tersebut, sepanjang penelusuran kami, tidak ada peraturan yang melarang penurunan jabatan. Adapun berkaitan dengan hak-haknya, penurunan jabatan dapat diikuti dengan penurunan gaji/upah karyawan sehingga dalam konteks pertanyaan Anda, bisa saja karyawan yang diturunkan jabatannya sebagai tenaga harian akan memperoleh penurunan hak-hak juga.

Penurunan hak berupa upah dan hak-hak lainnya tersebut juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2020. Dalam putusan, Mahkamah Agung membenarkan putusan judex facti yaitu Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus bahwasannya sebagai konsekuensi dari hukuman disiplin yaitu turun jabatan maka sudah semestinya juga diikuti penurunan tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta penurunan upah pokok dan komponen upah lainnya, sehingga tuntutan pembayaran selisih upah yang diajukan oleh penggugat dalam kasus tersebut adalah tidak beralasan (hal. 6).

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Putusan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2020.