Selasa, 12 Januari 2016

Peraturan Terkait Rekening di Luar Negeri

Peraturan Terkait Rekening di Luar Negeri

Pertanyaan

Apakah ada batasan terhadap jumlah rekening di bank luar negeri (bukan bank asing yang memiliki perwakilan di Indonesia) yang boleh dimiliki perusahaan Indonesia? Atau adakah larangan tertentu bagi perusahaan Indonesia untuk memiliki rekening di bank luar negeri?

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Pada dasarnya tidak terdapat ketentuan khusus perihal pembatasan jumlah rekening di bank luar negeri yang boleh dimiliki oleh entitas Indonesia. Pembatasan lebih kepada teknis pengelolaan dan penggunaan dana simpanan tersebut.

 

Apabila dana tersebut akan ditransfer kembali ke Indonesia atau dana dari Indonesia akan ditransfer ke rekening bank luar negeri tersebut, maka tunduk Peraturan PPATK. Dalam Peraturan PPATK diatur bahwa bank, sebagai salah satu Penyedia Jasa Keuangan, yang menyediakan jasa transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri harus melapor ke PPATK.

 

Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Pada dasarnya tidak terdapat ketentuan khusus perihal pembatasan jumlah rekening di bank luar negeri yang boleh dimiliki oleh entitas Indonesia. Adapun pembatasan lebih kepada teknis pengelolaan dan penggunaan dana simpanan tersebut.

 

Apabila dana tersebut akan ditransfer kembali ke Indonesia atau dana dari Indonesia akan ditransfer ke rekening bank luar negeri tersebut, maka tunduk pada peraturan perihal penyampaian Laporan Transaksi Keuangan dari dan/atau ke luar negeri yang diatur oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”) sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan Ke Luar Negeri bagi Penyedia Jasa Keuangan (“Peraturan PPATK”). Dalam Peraturan PPATK ini diatur bahwa bank, sebagai salah satu Penyedia Jasa Keuangan, yang menyediakan jasa transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri harus melapor ke PPATK.

 

Selain itu, terkait dengan jumlah simpanan pada rekening tersebut, jumlah dana yang disetorkan pada rekening tersebut dapat sewaktu-waktu dianalisa dan dikaji berdasarkan  pada ketentuan peraturan perundang-undangan masing-masing negara perihal tindak pidana anti money laundering (pencucian uang) dan ketentuan internal masing-masing bank perihal Customer Due Dilligence (CDD).

 

Apabila dianggap tidak wajar serta mencurigakan/tidak sesuai dengan profil nasabah ataupun nasabah dianggap memiliki profil yang patut dicurigai, maka dapat dilakukan pemeriksaan yang mengarah ke dugaan adanya money laundering sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun ketentuan internal Bank sebagaimana tersebut sebelumnya.

 

Dasar Hukum:

Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan Ke Luar Negeri bagi Penyedia Jasa Keuangan.

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Advokat Peradi, alumnus S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Kekhususan Praktisi Hukum dan S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Kekhususan Hukum Bisnis. Saat ini bekerja sebagai Professional-Hired Manager di salah satu bank nasional di Indonesia.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua