Kamis, 03 March 2016

Apakah Dana Pensiun BUMN Termasuk Keuangan Negara?

Apakah Dana Pensiun BUMN Termasuk Keuangan Negara?

Pertanyaan

Mohon informasi dan pencerahannya terkait dengan status Dana Pensiun BNI. Apakah termasuk dalam lingkup keuangan negara atau bukan? Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 disebutkan, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Yang dimaksud dengan “kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah” meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah. Mohon informasinya.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (“Dana Pensiun”) yaitu Badan Hukum yang didirikan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kekayaan Dana Pensiun merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pendirinya (PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk). Ini berarti kekayaan Dana Pensiun dapat dikatakan sudah terpisah dari keuangan Negara karena kekayaannya terpisah bahkan dari kekayaan pendirinya yang merupakan BUMN.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaannya.

 

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memang merupakan Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”) menyatakan bahwa Perusahaan Persero (“Persero”), adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 persen dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan.


Selanjutnya, Pasal 11 UU BUMN menyatakan
, terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, tata kelola BUMN, termasuk di dalamnya tata kelola keuangannya, berbeda dengan tata kelola pemerintahan.

 

Adapun yang merupakan bagian dari kekayaan Negara dan dikelola berdasarkan asas-asas keuangan Negara di dalam BUMN adalah merupakan Kekayaan Negara Dipisahkan, yang diberikan oleh Negara dalam bentuk penyertaan modal fisik/uang dengan mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah.[1]

 

Terkait dengan Pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, memang benar disebutkan bahwa keuangan Negara mencakup kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut kekayaan pihak lain meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

 

Sebagai informasi, perlu diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan No. 77/PUU-IX/2011 yang pada intinya mengeluarkan piutang BUMN dari kewenangan penagihan yang dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara. Hal ini semakin menguatkan dalil bahwasanya aset BUMN, yang dalam konteks ini adalah dana pensiun BNI, menurut kami bukanlah termasuk ke dalam bagian keuangan Negara.     

 

Ini berarti untuk kekayaan BUMN sendiri, masih tidak ada kesamaan pendapat di kalangan para pihak. Bagaimana dengan kekayaan dana pensiun yang didirikan oleh BUMN (dalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)?

 

Dana Pensiun PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (“Dana Pensiun”) yaitu Badan Hukum yang didirikan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: KP/085/DIR/R Tanggal 24 April 2009 (“Peraturan Dana Pensiun”).

 

Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan jo. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Dana Pensiun disebutkan bahwa Kekayaan Dana Pensiun merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pendirinya (PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk).

 

Ketentuan ini berfungsi untuk menegaskan bahwa apabila ada tuntutan terhadap kekayaan Bank Umum atau Perusahaan Asuransi Jiwa Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan, maka kekayaan Dana Pensiun lembaga Keuangan harus dikecualikan dari tuntutan dimaksud.

 

Ini berarti bahwa merujuk pada ketentuan tersebut, kekayaan Dana Pensiun sudah terpisah dari keuangan Negara karena kekayaannya terpisah bahkan dari kekayaan pendirinya yang merupakan BUMN.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

2.    Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3.    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan;

5.    Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

 

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-IX/2011.

 

Referensi:

Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: KP/085/DIR/R Tanggal 24 April 2009.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Mendapatkan gelar Ahli Madya dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada 2010 dengan mengambil spesialisasi Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, dan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Riau pada 2016. Saat ini bekerja sebagai Researcher di divisi Hukumonline English.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua