Senin, 07 Desember 2015

Izin yang Diperlukan oleh Pengolah Batu Bara Mentah

Izin yang Diperlukan oleh Pengolah Batu Bara Mentah

Pertanyaan

Saya mau memulai usaha produksi briket arang batubara. Saya mau mencoba mengirim sampel 1 kontainer ke buyer. Tapi izin usaha saya belum lengkap. Kira-kira izin apa saja yang harus saya punya? Jadi saya akan membeli batubara mentah dari penambang lalu saya olah sebelum dikirim ke buyer. Apakah kalau sudah jadi briket, saya masih membutuhkan surat seperti SKAB lagi untuk delivery produk briket saya ke buyer? Kalau saya meminjam izin usaha dagang teman untuk mengirim sampel 1 kontainer briket arang apa boleh? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Saudara memerlukan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (“IUP-OP”). IUP OP meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

 

Surat Keterangan Asal Barang (“SKAB”) dalam pengiriman barang yang sudah berupa briket, menurut pandangan kami tidak diperlukan. SKAB diperlukan pada saat Saudara mengambil batubara dari pemegang IUP sebelum diolah. Namun setiap daerah mempunyai aturan tersendiri terkait SKAB. Ada baiknya apabila Saudara melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait peraturan daerah mengenai SKAB yang berlaku di daerah Saudara.

 

Lebih lanjut Saudara menanyakan apakah boleh meminjam izin usaha rekan Saudara, terkait hal tersebut ada baiknya Saudara membuat perjanjian tersendiri dengan rekan Saudara.

 

Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas pertanyaan yang Saudara berikan.

 

Kami mencatat Saudara ingin melakukan pengolahan batubara menjadi briket. Terkait dengan pertanyaan Saudara, kami berpandangan bahwa Saudara memerlukan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (“IUP-OP”). Kami mencatat IUP-OP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012.

 

Pasal 34 ayat (3) PP 23/2010 kami kutip sebagai berikut:

 

“IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.”

 

Bahwa Pasal 34 ayat (3) di atas telah mengatur bahwa kegiatan pengolahan yang akan Saudara lakukan tercakup dalam IUP-OP.

 

Bahwa pada dasarnya ada empat syarat dalam pengajuan IUP-OP yakni:[1]

a.    persyaratan administratif;

b.    persyaratan teknis;

c.    persyaratan lingkungan; dan

d.    persyaratan finansial.

 

Persyaratan administratif badan usaha meliputi:[2]

1.     surat permohonan;

2.     susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan

3.     surat keterangan domisili.

 

Persyaratan teknis untuk:[3]

1.     peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;

2.     laporan lengkap eksplorasi;

3.     laporan studi kelayakan;

4.     rencana reklamasi dan pascatambang;

5.     rencana kerja dan anggaran biaya;

6.     rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan

7.     tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

 

Persyaratan lingkungan meliputi:[4]

1.     pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

2.     persetujuan dokumen lingkungan hidup Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

 

Persyaratan finansial untuk:[5]

1.     laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;

2.     bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan

3.     bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir,

 

Terkait mengenai pertanyaan Saudara apakah diperlukan Surat Keterangan Asal Barang (“SKAB”) dalam pengiriman barang yang sudah berupa briket, maka kami berpandangan bahwa hal tersebut tidak diperlukan. SKAB diperlukan pada saat Saudara mengambil batubara dari pemegang IUP sebelum diolah. Namun setiap daerah mempunyai aturan tersendiri terkait SKAB. Ada baiknya apabila Saudara melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait peraturan daerah mengenai SKAB yang berlaku di daerah Saudara.

 

Lebih lanjut Saudara menanyakan apakah boleh meminjam izin usaha rekan Saudara, terkait hal tersebut ada baiknya Saudara membuat perjanjian tersendiri dengan rekan Saudara.

 

Demikian kami sampaikan. Semoga membantu.

 

Dasar Hukum:

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012.



[1] Pasal 23 PP 23/2010

[2] Pasal 24 ayat (1) PP 23/2010

[3] Pasal 25 huruf b PP 23/2010

[4] Pasal 26 huruf b PP 23/2010

[5] Pasal 27 ayat (1) huruf b PP 23/2010

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua