Jumat, 22 January 2016

Apakah BPK Berwenang Mengaudit Lembaga Amil Zakat?

Apakah BPK Berwenang Mengaudit Lembaga Amil Zakat?

Pertanyaan

Apakah BPK berwenang mengaudit lembaga amil zakat?

Ulasan Lengkap

Intisari:
 
 

Lembaga Amil Zakat (“LAZ”) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dilakukan diaudit syariat dan diaudit keuangan. Audit syariat dilakukan oleh Kementerian Agama dan audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik. Sehingga audit terhadap LAZ tidak dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 
 
 
Ulasan:
 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Guna menjawab pertanyaan Anda, pertama kita perlu ketahui apa itu Lembaga Amil Zakat dan apa lingkup tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”).

 
Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat (“LAZ”) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.[1]  

 

Terkait pelaksanaan audit terhadap LAZ, Pasal 18 ayat (2) huruf h UU Pengelolaan Zakat telah mengatur syarat pembentukan LAZ, salah satunya yaitu bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala dan LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Badan Amil Zakat Nasional (“BAZNAS”) secara berkala.[2] Lalu siapa yang mengaudit LAZ?

 
Tugas BPK

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.[3]

 

Yang dimaksud dengan “keuangan negara” meliputi semua unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan “lembaga atau badan lain” antara lain: badan hukum milik negara, yayasan yang mendapat fasilitas negara, komisi-komisi yang dibentuk dengan undang-undang dan badan swasta yang menerima dan/atau mengelola uang negara.[4]

 

Melihat dari tugas BPK di atas, apakah LAZ itu termasuk “lembaga atau badan lain” yang dimaksud di sini? Berarti harus dilihat apakah LAZ menerima dan/atua mengelola uang negara. Mengacu pada definisi LAZ yang kami sebut, yakni lembaga yang dibentuk masyarakat; maka LAZ bukanlah lembaga atau badan lain yang mengelola dan bertanggungjawab atas keuangan negara yang diperiksa oleh BPK.

 

Audit dan Pengawasan Terhadap LAZ

Sebagaimana dijelaskan dalam artikel Membaca Arah Regulasi Pengawasan Pengelolaan Zakat yang kami akses dari situs Badan Amil Zakat Nasional, dalam pelaksanaan pengawasan patut dicatat beberapa “directive principles” kepada Pemerintah yang meliputi kewenangan untuk mengeluarkan regulasi, kewenangan memberikan dan mencabut izin lembaga zakat, kewenangan mengangkat dan memberhentikan anggota BAZNAS di semua tingkatan, kewenangan melakukan audit syariat, serta kewenangan menjatuhkan sanksi terhadap lembaga atau amil zakat yang dengan sengaja melawan hukum melakukan pelanggaran dalam pengelolaan zakat. Ini artinya, pengawasan dalam bentuk audit dilakukan oleh pemerintah.

 

Pembinaan dan pengawasan terhadap LAZ ini dilaksanakan oleh Menteri Agama, Gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.[5]

 

Lebih khusus lagi, pelaporan dan pertanggungjawabanLAZ diatur dalam Bab IX Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (“PP 14/2014”). Pelaporan dan pertanggungjawaban ini dilakukan antara lain dalam bentuk audit syariat dan audit keuangan. Pasal 75 PP 14/2014 mengatur:

 

(1) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 harus di audit syariat dan keuangan.

(2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

(3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik.

(4) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS.

 

Jadi, menjawab pertanyaan Anda, yang melakukan audit ini bukanlah BPK. Audit syariat dilakukan oleh Kementerian Agama dan audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik.

 

Masih bersumber dari artikel di atas, dikatakan bahwa PP 14/2014, Pasal 75, menetapkan kewenangan Kementerian Agama untuk melakukan audit syariat atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ. Melalui audit syariat dapat diketahui dan dipastikan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan BAZNAS dan LAZ telah memenuhi prinsip-prinsip syariat Islam (shariah compliance) serta untuk mencegah penyimpangan dan pelanggaran oleh amil zakat.

 

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

2.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

 
Referensi:

http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/membaca-arah-regulasi-pengawasan-pengelolaan-zakat/, diakses pada 24 November 2015 pukul 16.26 WIB.

 


[1] Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (“UU Pengelolaan Zakat”)

[2] Pasal 19 UU Pengelolaan Zakat

[4] Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU BPK

[5] Pasal 34 UU Pengelolaan Zakat 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua