Senin, 14 December 2015

Apakah TAP MPR Dapat Dipersamakan dengan UUD 1945 atau UU?

Apakah TAP MPR Dapat Dipersamakan dengan UUD 1945 atau UU?

Pertanyaan

Apakah eksistensi TAP MPR dapat dipersamakan dengan UUD atau dengan UU ketika adanya kejelasan kedudukan TAP MPR dalam hirarki peraturan perundang-undangan? 

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Intisari:

 

 

Adanya kejelasan kedudukan TAP MPR yang kini tertuang dalam UU 12/2011 tidak serta merta menjadikan kedudukan TAP MPR dapat dipersamakan dengan UUD 1945 atau UU. Hal ini karena Kedudukan TAP MPR ditetapkan secara hierarkis berada di bawah UUD 1945 dan di atas UU.

 

Memang UU 12/2011 pernah dimohonkan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi agar kedudukan TAP MPR itu setara dengan Undang-undang, namun MK menolak permohonan uji materiil ini.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (“TAP MPR”)

Guna menjawab pertanyaan Anda, terlebih dahulu kita perlu memahami kedudukan TAP MPR. TAP MPR merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dapat kita ketahui kedudukannya pada hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”):

 

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a.    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c.    Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d.    Peraturan Pemerintah;

e.    Peraturan Presiden;

f.     Peraturan Daerah Provinsi; dan

g.    Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

 

Dalam Penjelasan Umum UU 12/2011 antara lain disebutkan bahwa sebagai penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam UU 12/2011 yaitu penambahan TAP MPR sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”). Di samping itu, UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.[1] Oleh karena itu menurut hemat kami, TAP MPR tidak dapat dipersamakan dengan UUD 1945.

 

Dari hierarki ini juga dapat kita ketahui bahwa TAP MPR berada di bawah UUD 1945 dan di atas undang-undang (“UU”). Menjawab pertanyaan Anda, adanya kejelasan kedudukan TAP MPR yang kini tertuang dalam UU 12/2011 berarti TAP MPR tidak dapat dipersamakan dengan UUD 1945 atau UU. Hal ini karena Kedudukan TAP MPR ditetapkan secara hierarkis berada di bawah UUD 1945 dan di atas UU.

 

Sebagai tambahan referensi Anda dapat membaca artikel Lembaga Mana yang Berwenang Menguji TAP MPR?

 

Memang UU 12/2011 ini pernah diuji materiil agar TAP MPR disamakan kedudukannya dengan undang-undang, namun Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 86/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Mahkamah Konstitusi tidak menerima karena menilai posita dan petitum permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak konsisten.

 

Kedudukan Tap MPR Pernah Diperdebatkan

Saat itu, TAP MPR memang telah disepakati untuk dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi Pemerintah dan DPR belum sepakat mengenai posisi TAP MPR dalam hierarki tersebut.

 

Dalam artikel TAP MPR Akan Dihidupkan Kembali Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar (yang menjabat saat itu) berpandangan bahwa TAP MPR diletakkan di atas UUD 1945. Ia berargumentasi bahwa pengesahan perubahan UUD 1945 melalui Ketetapan MPR sehingga menurutnya wajar saja bila TAP MPR diletakan di atas UUD 1945. Namun ada juga yang berpandangan bahwa UUD 1945 merupakan norma hukum tertinggi di Indonesia jadi tidak mungkin TAP MPR bisa melewati UUD 1945.

 

Dalam artikel Jika UU Bertentangan dengan TAP MPR, Ke Mana Mengujinya?, juga terdapat beberapa pendapat terkait kedudukan TAP MPR dalam UU 12/2011. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie menyatakan sebenarnya penempatan TAP MPR di atas UU adalah keliru. Menurutnya, TAP MPR seharusnya sederajat dengan UU sehingga bisa dibatalkan jika bertentangan dengan konstitusi melalui pengujian ke MK.

 

Dalam artikel yang sama, pendapat senada juga dikemukakan Pengajar Ilmu Peraturan Perundang-undangan Universitas Indonesia Sonny Maulana Sikumbang, yang menilai masuknya TAP MPR ke dalam hierarki merupakan langkah mundur. Karena, menurut Sonny, dahulu TAP MPR sudah dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan. Sonny menilai kembalinya TAP MPR ke dalam hierarki lebih kental muatan politisnya daripada ilmiahnya (baca Tarik Menarik dalam Menyusun Hierarki Peraturan Perundang-undangan).

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang Dasar 1945;

2.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

 

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XI/2013.



[1] Pasal 3 ayat (1) UU 12/2011

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik Klinik Hukum disediakan khusus bagi member Hukumonline untuk mengajukan persoalan atau permasalahan hukum yang dihadapi.
Jika Anda sudah menjadi member Hukumonline, silakan Login, atau klik Daftar untuk bergabung.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua

×

Belajar Hukum secara online
dari pengajar berkompeten
dengan biaya terjangkau.

Mulai dari:
Rp149.000