Senin, 28 Desember 2015

Apakah Pekerja Bisa Meminta PHK Jika Terjadi Akuisisi?

Apakah Pekerja Bisa Meminta PHK Jika Terjadi Akuisisi?

Pertanyaan

Perusahaan A sedang dalam proses penjualan 80% sahamnya ke perusahaan B. Penjualan saham disebabkan Perusahaan A sedang dalam kesulitan finansial. Yang menjadi pertanyaan: 1. Dengan adanya penjualan saham sebagian ke perusahaan B, apakah status karyawan menjadi berubah atau tetap seperti sebelumnya. 2. Bolehkah karyawan mengajukan PHK, dengan dasar hukum UU Ketenagakerjaan Tahun 2013 pasal 163 ayat 1? 3. Apa yang semestinya yang harus dilakukan karyawan dengan adanya kasus seperti ini, agar hak-hak karyawan tetap terlindungi? Terima kasih

Ulasan Lengkap

Intisari:
 
 

Pengambilalihan saham tidak mengakibatkan berakhirnya perjanjian kerja antara perseroan dengan pekerja.

 

Mengenai apakah pekerja bisa melakukan pemutusan hubungan kerja jika terjadi pengambilalihan perusahaan, pada dasarnya pekerja tidak bisa begitu saja mengakhiri hubungan kerja. Hubungan kerja hanya bisa diakhiri jika dilakukan restrukturisasi organisasi atau perampingan atau rotasi/mutasi yang mengakibatkan perubahan syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban.

 

Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.

 
 
 
Ulasan:
 

Pengambilalihan Saham

Jual beli saham sebagian sebesar 80% ini berarti terjadi pengambilalihan oleh perusahaan B (sebagai pembeli saham). Mengenai pengertian pengambilalihan atau akuisisi ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”):

 

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.”

 

Pengambilalihan tersebut mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan.[1]

 

Pengertian serupa juga dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (“PP 27/1998”):

 

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.”

 

Yang dimaksud dengan "sebagian besar" dalam hal ini meliputi baik lebih dari 50% (lima puluh perseratus) maupun suatu jumlah tertentu yang menunjukkan bahwa jumlah tersebut lebih besar daripada kepemilikan saham dari pemegang saham lainnya.[2]

 

Jadi, pada dasarnya dalam pengambilalihan perseroan, perseroan tersebut tetap ada, akan tetapi terjadi perubahan pihak yang mempunyai kendali dalam pengambilan keputusan di perseroan.

 
Status Pekerja

Mengenai bagaimana status pekerja setelah ada pengambilalihan perseroan, telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) bahwa perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah.[3] Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh.[4]

 

Ini berarti tidak ada perubahan status pekerja dan pekerja tetap bekerja untuk perseroan yang sama karena perubahan yang terjadi dalam perseroan tidak mengakibatkan berakhirnya perjanjian.

 

Pengajuan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pekerja

Walaupun tidak ada perubahan status pekerja, baik pengusaha dan pekerja dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (“PHK”) dalam hal terjadi perubahan status perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 163 UU Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

 

(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

(2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

 

Mengenai pelaksanaan Pasal 163 UU Ketenagakerjaan, Umar Kasim dalam artikel berjudul Mekanisme Pelaksanaan Pasal 163 UU No. 13/2003 menjelaskan antara lain sebagai berikut:

 

“… dalam hal terjadi corporate action: perubahan status, penggabungan (merger), konsolidasi, atau perubahan kepemilikan (take over/akuisisi), pekerja/buruh hanya dapat mengakhiri hubungan kerja (tidak bersedia lagi melanjutkan hubungan kerja) – setelah - dilakukan restrukturisasi organisasi dan/atau perampingan dan terjadi rotasi/mutasi (sesuai kebutuhan management) yang mengakibatkan adanya perubahan syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban yang berbeda dengan apa yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja dan/atau peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama sebelumnya. Kecuali telah diatur/diperjanjikan sebelumnya.

 

Dengan kata lain, apabila – setelah - dilakukan restrukturisasi organisasi dan/atau perampingan, namun tidak terjadi perubahan syarat-syarat kerja dan/atau tidak dilakukan rotasi/mutasi (termasuk reposisi atau demosi), maka karyawan yang bersangkutan tidak berhak untuk menyatakan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan alasan corporate action sebagaimana tersebut di atas. Apabila karyawan bersangkutan tetap menghendaki pengakhiran hubungan kerja tanpa adanya restrukturisasi, tidak ada rotasi/mutasi, reposisi atau demosi dan tidak ada perubahan syarat-syarat kerja, maka dianggap sebagai mengundurkan diri secara sukarela sebagaimana dimaksud pasal 162 ayat (1) UU No.13/2003.”

 

Ini berarti, pekerja tidak bisa begitu saja mengakhiri hubungan kerja. Hubungan kerja hanya bisa diakhiri jika dilakukan restrukturisasi organisasi atau perampingan atau rotasi/mutasi yang mengakibatkan perubahan syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban.

 

Perlindungan Bagi Pekerja

Pada dasarnya apa yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan cukup memberikan perlindungan dalam hal terjadi pengambilalihan/akuisisi. Yaitu bahwa pekerja tetap bekerja seperti biasa dan mempunyai status yang sama seperti sebelum terjadi pengambilalihan. Sedangkan jika terjadi perubahan terkait pekerjaan akibat pengambilalihan, baik pengusaha dan pekerja dapat memilih untuk mengakhiri hubungan kerja atau tidak.

 

Perlindungan bagi pekerja juga dapat dilihat dari uang pesangon yang lebih besar yang didapat pekerja jika terjadi pemutusan hubungan kerja dimana pengusaha tidak bersedia menerima pekerja di perusahaannya.

 

Lebih lanjut mengenai perhitungan uang pesangon, dapat dilihat dalam artikel Cara Menghitung Pesangon Berdasarkan Alasan PHK.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar Hukum:
  1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
  3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

 


[1] Pasal 125 ayat (3) UUPT

[2] Penjelasan Pasal 1 angka 3 PP 27/1998

[3] Pasal 61 ayat (2) UU Ketenagakerjaan

[4] Pasal 61 ayat (3) UU Ketenagakerjaan 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua