Selasa, 05 Januari 2016

Jerat Pidana Pelaku Mutilasi dan Pemerkosa Mayat

Jerat Pidana Pelaku Mutilasi dan Pemerkosa Mayat

Pertanyaan

Bagaimana kedudukan mayat dalam hukum? Apakah pelaku kejahatan kepada mayat seperti mutilasi dan memperkosa mayat digolongkan sebagai pembunuhan dan pemerkosaan orang yang tidak berdaya atau digolongkan pengrusakan benda?

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Ada kalangan yang menilai bahwa ada kasus-kasus pemerkosaan mayat yang lolos dari jeratan hukum KUHP. Perbuatan tersangka yang memperkosa mayat sulit dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Penegak hukum tidak memiliki yurisprudensi yang kuat sebagai acuan untuk menghukum pelaku kasus pemerkosaan mayat. Yang ada di KUHP hanya perbuatan menyetubuhi orang yang pingsan atau tidak berdaya, bukan mayat.

 

Namun dalam praktiknya, aparat penegak hukum menjerat pelaku pemerkosaan mayat antara lain dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau Pasal 285 KUHP tentang Pemerkosaan.

 

Sementara soal kejahatan mutilasi, dalam praktiknya mutilasi mayat didahului dengan pembunuhan sehingga pelaku dijerat dengan pasal di KUHP tentang pembunuhan; apakah itu pembunuhan biasa, pembunuhan yang disertai perbuatan pidana, hingga pembunuhan berencana.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Perbuatan Mutilasi

 

Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Kriminologi (Kejahatan Mutilasi), kata "mutilasi" belakangan memang sering dipakai, terutama oleh media massa, untuk menggambarkan tindakan pembunuhan yang disertai kekerasan berupa memotong bagian-bagian tubuh korban. Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka juga mengartikan "mutilasi" sebagai proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan. Dalam konteks hukum pidana, pengertian mutilasi tergambar dalam Black Law Dictionary. Berdasarkan kamus yang biasa dipakai orang hukum ini, mutilasi adalah the act of cutting off or permanently damaging a body part, esp. an essential one.

 

Masih bersumber dari artikel yang sama, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) perbuatan mutilasi merujuk pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) atau pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana (Pasal 339 KUHP). Bisa juga hanya merujuk pada pembunuhan biasa (Pasal 338). Dalam dua putusan Mahkamah Agung yang disertai kekerasan memutilasi bagian-bagian  tubuh korban, hakim sama sekali tak menyinggung istilah mutilasi.

 

Masih bersumber dari artikel yang sama, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 PK/Pid/2003, hakim hanya menyatakan terdakwa Siswanto alias Robot bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

 

Dalam kasus mutilasi yang lebih sadis, yakni perkara pembunuhan korban Soleh bin Zaidan di Musi Banyuasin Sumatera Selatan (terakhir dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 PK/Pid/2007), terdakwa Ibrahim bin Ujang dihukum karena secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Padahal para pelaku telah melakukan mutilasi terhadap tubuh korban dan menguburkan korban tanpa bagian kepala.

 

Lalu, bagaimana hukumnya jika perbuatan mutilasi itu tidak diawali dengan membunuh korban, tapi hanya memotong-motong mayat? Bisakah dijerat dengan pasal pengrusakan benda? Atau pasal soal pencurian benda?

 

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal 150) menjelaskan antara lain bahwa mayat bukanlah suatu harta benda atau barang milik orang. Oleh karena itu, pasal tentang “pencurian” (Pasal 362 KUHP) atau pasal tentang “merusak barang” (Pasal 406 KUHP) dan sebagainya tidak berlaku dalam hal ini.

 

Namun, pendapat berbeda diungkapkan oleh Is Heru Permana, Ketua LBH Kosgoro Kabupaten Banyumas dalam artikel Curi Mayat Bisa Dihukum 7 Tahun yang kami akses dari laman Suara Merdeka, media berita Perekat Komunitas Jawa Tengah. Ia menjelaskan bahwa dalam hukum pidana mayat manusia itu milik ahli warisnya, sehingga orang yang mengambil mayat manusia secara melawan hukum berarti mengambil mayat itu dari pemiliknya, yaitu ahli warisnya. Berarti ia melakukan pencurian mayat sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP (Sudikno, 1999: 118, Putusan HR tanggal 25 Juni 1946 dalam Algra, Rechtsingang, hal 69).

 

Jadi ada kemungkinan, pelaku bisa dijerat pasal pencurian.

 

Kemungkinan lain, jika perbuatan memutilasi mayat tersebut didahului dengan perbuatan mengeluarkan mayat dari kuburan dengan melawan hak (tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan tersebut); dapat diancam dengan Pasal 180 KUHP:

 

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak mengeluarkan mayat dari kuburan atau mengambil atau memindahkan atau mengangkat mayat yang sudah dikeluarkan itu, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.”

 

Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa memang pengaturan tentang perbuatan mutilasi mayat yang tidak diawali dengan membunuh korban [seperti mencuri mayat kemudian dipotong-potong] tidak diatur jelas di dalam KUHP.

 

Perbuatan Memperkosa Mayat

Sementara soal perbuatan memperkosa mayat, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari artikel Perlu Dicek Pemerkosaan Korban yang kami akses dari laman media Suara Merdeka, Dekan Fakultas Hukum Universitas Soedirman Purwokerto, Abdul Aziz Nasihudin menilai ada kasus-kasus yang lolos dari jeratan hukum KUHP. Perbuatan tersangka yang memperkosa mayat, sulit dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Penegak hukum tidak memiliki yurisprudensi yang kuat sebagai acuan untuk menghukum pelaku kasus pemerkosaan mayat.

 

Menurut Abdul, belum ada pasal yang bisa menjeratnya, sebab secara pasti tidak disebut dalam KUHP. Yang ada hanya perbuatan menyetubuhi orang yang tidak berdaya. Disini berarti ada unsur orang, bukan mayat yang sudah tidak berdaya.

 

Di lain kasus, seperti yang diinformasikan dalam artikel Setelah Dibunuh Dengan Kejam, Mayat Icha Diperkosa Tetangga yang kami akses dari laman media Merdeka.com; Kapolres Deliserdang AKBP Dicky Patria Negara menjerat tersangka salah satunya dengan Pasal Pasal 338 tentang pembunuhan dan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Ini berarti tidak ada pidana untuk tindakan memperkosa korban yang sudah menjadi mayat.

 

Atau pada kasus lain, penegak hukum menjerat pelaku pembunuhan dan pemerkosaan (setelah menjadi mayat menurut pengakuan tersangka) dengan pasal berlapis, salah satunya Pasal 285 KUHP tentang Pemerkosaan seperti yang diberitakan dalam artikel Pelaku Mengaku Memperkosa Livia Setelah Tewas yang kami akses dari laman media Viva.co.id.

 

Mahkamah Agung misalnya dalam perkara Nomor 1483/K/Pid/2013 mengubah hukuman terdakwa dari penjara seumur hidup menjadi hukuman mati. Salah satu pertimbangan majelis hakim kasasi adalah terdakwa melakukan tiga kejahatan sekaligus, yaitu pembunuhan berencana, memperkosa mayat dan menjual sepeda motor milik korban. Namun begitu, di dalam amar putusannya, hakim kasasi hanya menghukum terdakwa atas perbuatan pembunuhan berencana.

 

Pemerkosaan yang Diatur dalam KUHP

Pada dasarnya, pemerkosaan atau persetubuhan yang diatur dalam KUHP adalah pemerkosaan yang dilakukan terhadap orang atau orang dalam keadaan tidak berdaya, bukan yang sudah meninggal (mayat), sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan Pasal 286 KUHP sebagai berikut:

 

Pasal 285 KUHP:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

 

Pasal 286 KUHP:

Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

 

Contoh pelaku yang dijerat pasal ini dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 58 / Pid.B /2011/ PN. F. Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan dengan cara yaitu Terdakwa terlebih dahulu memantrai korban dengan menggunakan kapas yang sebelumnya sudah diberi air yang telah dimantrai lalu kapas tersebut ditaruh di hidung korban sehingga membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa menyetubuhi korban yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Korban tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya, karena pada saat itu korban dalam keadaan pingsan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915

 

Referensi:

1.    R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.

2.    http://www.suaramerdeka.com/harian/0302/03/dar34.htm, diakses pada 28 Desember 2015 pukul 17.55 WIB.

3.    http://www.merdeka.com/peristiwa/setelah-dibunuh-dengan-kejam-mayat-icha-diperkosa-tetangga.html, diakses pada 28 Desember 2015 pukul 18.00 WIB.

4.    http://www.suaramerdeka.com/harian/0301/20/nas9.htm, diakses pada 4 Januari 2016 pukul 15.44 WIB

5.    http://metro.news.viva.co.id/news/read/245009-pelaku-mengaku-memperkosa-livia-setelah-tewas, diakses pada 28 Desember 2015 pukul 18.08 WIB.

 

Putusan:

1.    Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 PK/Pid/2007;

2.    Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 PK/Pid/2003;

3.    Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 58 / Pid.B /2011/ PN. F;

4.    Putusan Mahkamah Agung Nomor 1483/K/Pid/2013.



 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua