Selasa, 12 Januari 2016

Aturan Tentang Penomoran Rumah

Aturan Tentang Penomoran Rumah

Pertanyaan

Saya mempunyai masalah dengan nomor rumah. Rumah saya nomor 1, yang resmi ada sejak tahun 1990. Namun sekarang ada minimarket dekat rumah saya bernomor sama, sehingga merugikan dan mengganggu saya untuk urusan pos, surat menyurat dan usaha saya. Hal  ini sudah saya beritahukan dan tidak dihiraukan oleh pihak manajemen minimarket sejak 3 bulan berdirinya perusahaan waralaba tersebut. Apakah ada jalan atau delik hukum yang berlaku untuk hal ini? Terima kasih.

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Berdasarkan penelusuran kami, aturan soal pemasangan nomor rumah ini ada dalam peraturan daerah setempat. Oleh karena itu, kami sarankan agar Anda memeriksa kembali bagaimana aturan soal pemasangan nomor rumah di daerah tempat Anda tinggal.

 

Dalam peraturan daerah tertentu, setiap ada bangunan atau rumah baru, Ketua RT dan RW wajib melakukan pendataan dan melaporkan kepada Dinas, guna dilakukan pengaturan nomor baru. Jadi, bangunan minimarket yang baru didirikan itu perlu didata dan dilaporkan untuk diberikan nomor baru.

 

Penjelasan lebih lanjut mengenai langkah yang dapat dilakukan, silakan Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Kami asumsikan Anda telah memastikan bahwa nomor rumah 1 yang Anda miliki berkedudukan di Rukun Tetangga (“RT”)/ Rukun Warga (“RW”), dusun/jalan, desa/kelurahan, kecamatan, dan kode pos yang sama dengan minimarket tersebut. Dalam hal ini, Anda merasa dirugikan atas kesamaan nomor rumah Anda dengan minimarket tersebut.

 

Berdasarkan penelusuran kami, aturan soal pemasangan nomor rumah ini diatur dalam peraturan daerah setempat. Oleh karena itu, kami sarankan agar Anda memeriksa kembali bagaimana aturan soal pemasangan nomor di daerah tempat Anda tinggal.

 

Penomoran Rumah dan Bangunan

Sebagai contoh di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, aturan soal pemasangan nomor rumah di kota ini dapat kita temukan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 12 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penomoran Rumah Dan Bangunan Di Kota Batu (“Perwalkot Batu 12/2014”).

 

Pasal 1 angka 16 Perwalkot Batu 12/2014:

 

Nomor rumah dan bangunan adalah urutan nomor rumah dan bangunan.

 

Secara umum, penomoran rumah ini diatur dalam Pasal 2 Perwalkot Batu 12/2014:

 

(1)  Setiap rumah dan bangunan harus memiliki nomor yang tertulis pada papan dengan mencantumkan tulisan RT, RW, dusun/jalan, desa/kelurahan, kecamatan, kode pos, logo Pemerintah Kota Batu dan Lambang Burung Garuda.

(2)  Setiap pemilik/penguasa/penanggung jawab rumah dan bangunan wajib memasang papan nomor rumah dan bangunan.

(3)  Setiap penghuni rumah dan bangunan wajib memelihara papan nomor rumah dan bangunan masing-masing agar tetap kelihatan jelas dan rapi.

(4)  Papan nomor rumah dan bangunan yang rusak atau hilang wajib dilaporkan kepada Ketua RT setempat untuk diteruskan kepada Dinas.

(5)  Setiap bangunan rumah baru, Ketua RT dan RW wajib melakukan pendataan dan melaporkan kepada Dinas, guna dilakukan pengaturan nomor rumah baru.

 

Ini artinya, Anda sebagai pemilik rumah yang telah lebih dulu memiliki nomor rumah 1 berhak atas nomor 1 tersebut dibandingkan bangunan minimarket yang baru itu. Sebagai bangunan baru, seharusnya Ketua RT dan RW setempat melakukan pendataan dan melaporkan kepada Dinas Perumahan setempat guna diberikan nomor bangunan yang baru.

 

Langkah yang Anda dapat Dilakukan

Dalam hal ini, Anda dapat meminta bantuan ketua lingkungan setempat seperti Ketua RT dan RW agar dilakukan pendataan dan pelaporan atas bangunan minimarket tersebut kepada Dinas Perumahan setempat agar bangunan minimarket itu diberikan nomor yang baru.

 

Sanksi Bagi Penomoran Rumah atau Bangunan yang Melanggar Peraturan

Masih mengacu pada Perwalkot Batu 12/2014, Kepala Dinas dapat memerintahkan mengambil/ menyingkirkan papan nomor rumah dan bangunan yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.[1]

 

Jadi jika memang pemilik bangunan minimarket itu memasang papan nomor bangunan tanpa didata terlebih dahulu oleh ketua lingkungan setempat dan menyalahi aturan, nomor tersebut dapat diambil atau disingkirkan.

 

Berikut ketentuan sanksi terkait pemasangan nomor rumah atau bangunan yang diatur dalam Pasal 10 Perwalkot Batu 12/2014 minimarket:

 

(1)  Dalam hal terdapat papan nomor rumah dan bangunan milik warga yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini, Ketua RT dan/atau Ketua RW setempat memberikan teguran secara lisan.

(2)  Apabila teguran secara lisan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tidak ditindaklanjuti oleh warga, Ketua RT dan/atau Ketua RW memberikan teguran secara tertulis.

(3)  Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak teguran diterima oleh warga dan belum ditindaklanjuti, Ketua RT dan/atau Ketua RW melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah

 

Sebagai contoh lain, aturan soal penomoran rumah/bangunan ini diatur juga di Kabupaten Pasaman, seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Nama-Nama Jalan dan Penomoran Rumah/Bangunan (“Perda Pasaman 1/2013”).

 

Penomoran rumah/bangunan dimaksudkan dalam rangka pendataan pontensi sumber daya yang ada, tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan serta mempermudah pelaksanaan tugas-tugas bagi aparatur maupun masyarakat dalam mencapai alamat yang dituju.[2]

 

Nomor rumah/bangunan diatur secara berurutan dengan nomor ganjil di sebelah kiri dan nomor genap di sebelah kanan jalan/gang yang dimulai dari pangkal jalan/gang.[3]

 

Aturan penomoran rumah juga terdapat dalam sejumlah peraturan daerah sebagai berikut, antara lain:

1.    Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penamaan Jalan dan Penomoran Bangunan.

2.    Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Nama-Nama Jalan, Gang dan Nomor Rumah/Bangunan.

3.    Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pemberian Nomor Rumah/Bangunan dan Pemasangan Papan Nama Kepala Keluarga.

 

Oleh karena itu, kami sarankan Anda memeriksa kembali bagaimana aturan soal pemasangan nomor rumah di daerah tempat Anda tinggal, guna mengetahui langkah apa yang sekiranya dapat Anda lakukan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1.    Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pemberian Nomor Rumah/Bangunan dan Pemasangan Papan Nama Kepala Keluarga;

2.    Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penamaan Jalan dan Penomoran Bangunan;

3.    Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Nama-Nama Jalan, Gang dan Nomor Rumah/Bangunan;

4.    Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Nama-Nama Jalan dan Penomoran Rumah/Bangunan;

5.    Peraturan Walikota Batu Nomor 12 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penomoran Rumah Dan Bangunan Di Kota Batu.

 

 


[1] Pasal 9 Perwalkot Batu 12/2014

[2] Pasal 2 ayat (1) Perda Pasaman 1/2013

[3] Pasal 14 ayat (1) Perda Pasaman 1/2013

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua