Kamis, 27 July 2017

Penggabungan Putusan Perkara Pailit dan PKPU

Penggabungan Putusan Perkara Pailit dan PKPU

Pertanyaan

Saya mengalami kebingungan ketika melihat sebuah putusan pengadilan Kepailitan yang dalam nomor putusannya ada juncto, yang mana dua putusan dijadikan satu. Contoh dalam Putusan Pailit Nomor: 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor: 27 Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pertanyaannya, apakah putusan itu ada dasar hukumnya dalam Hukum Acara Kepailitan dan PKPU? Apakah pemberian juncto dalam putusan itu diperbolehkan dan kenapa seperti itu? Terima kasih.  

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Penulisan jo. (juncto) adalah untuk menunjukan riwayat perkara dimana sebelumnya Debitor berada dalam keadaan PKPU dan selanjutnya dinyatakan dalam keadaan Pailit. Jadi, pemberian atau penulisan juncto pada contoh putusan yang Anda berikan memang sudah sewajarnya demikian, mengingat Debitor yang telah dinyatakan Pailit sebelumnya telah dinyatakan dalam proses PKPU pada dua nomor registrasi yang berbeda.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Berdasarkan contoh putusan yang Anda berikan (Putusan Perkara Pailit Nomor: 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan Perkara PKPU Nomor: 27 Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst), maka pertanyaan Anda merupakan pertanyaan terkait putusan dalam perkara Pailit ataupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”), dimana asumsi kami, Debitor atau Termohon dalam contoh putusan yang Anda berikan adalah sama.

 

Nomor putusan sebagaimana Anda sampaikan lumrah terjadi dalam proses Kepailitan maupun PKPU. Untuk lebih lanjutnya, akan kami jelaskan melalui ilustrasi sebagai berikut:

 

PT. A selaku Debitor mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh PT. B dan PT. C selaku Kreditor.

 

Kemudian, PT. B dan PT. C menempuh upaya permohonan pernyataan PKPU terhadap PT. A ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (“Pengadilan Niaga”) dengan Nomor register perkara 27/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, lalu Pengadilan Niaga mengabulkannya.

 

Selanjutnya, PT. A masuk atau dinyatakan dalam keadaan PKPU Sementara atau tetap untuk melakukan proses restrukurisasi utang kepada para Kreditor melalui mekanisme Proposal Perdamaian.

 

Di kemudian hari, ternyata keadaan PKPU PT. A dinyatakan berakhir atau Proposal Perdamaian yang diajukan oleh PT. A tidak disetujui oleh mayoritas Kreditor dalam Proses PKPU sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan atau keadaan-keadaan berikut dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”):

 

Pasal 255 ayat (1) dan (6) UU KPKPU

 

(1)  Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri, atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan dalam hal:

a.   Debitor selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;

b.    Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya;

c.    Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1);

d.   Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitor;

e. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta Debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang; atau

f.     Keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya.

(6) Jika penundaan kewajiban pembayaran utang diakhiri berdasarkan ketentuan pasal ini, Debitor harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama.

 

Pasal 285 ayat (2) dan (3) UU KPKPU

 

(2)  Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:

a.  harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;

b.    pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;

c.   perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau

d.    imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya

 

(3)  Apabila Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian, maka dalam putusan yang sama Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dan putusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2(dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator.

 

Sehingga, dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan di atas, PT A selaku Debitor yang telah dinyatakan dalam keadaan PKPU dapat berstatus Pailit sebagaimana sebab-sebab dalam ketentuan di atas.

 

Oleh karena itu, penulisan jo. (juncto) adalah untuk menunjukan riwayat perkara dimana sebelumnya Debitor berada dalam keadaan PKPU dan selanjutnya dinyatakan dalam keadaan Pailit dengan nomor registrasi baru, misalnya  Putusan Pailit Nomor: 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan Nomor: 27/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.

 

Dengan demikian menurut kami, pemberian atau penulisan juncto pada contoh putusan yang Anda berikan memang sudah sewajarnya demikian, mengingat Debitor yang telah dinyatakan Pailit, sebelumnya telah dinyatakan dalam proses PKPU pada dua nomor registrasi yang berbeda.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua