Rabu, 03 August 2016

Bisakah Mendapatkan SKCK Jika Pernah Melakukan Tindak Pidana?

Bisakah Mendapatkan SKCK Jika Pernah Melakukan Tindak Pidana?

Pertanyaan

Saya ingin menanyakan kasus yang saya alami. Saya pernah terlibat kasus tawuran dan didakwa menggunakan pasal pengrusakan di tahun 2009. Saya menerima hukuman berupa hukuman percobaan selama 6 bulan tahanan kota. Saat ini saya ingin mengajukan permohonan SKCK. Pertanyaan saya apakah saya masih bisa mengajukan permohonan SKCK yang ingin saya gunakan untuk melanjutkan studi S2 saya?

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (“SKCK”) bisa diberikan kepada Anda sebagai pemohon yang menurut catatan kepolisian pernah melakukan tindak pidana pengrusakan di tahun 2009.

 

“Pernah atau tidaknya melakukan tindak pidana” bukan persyaratan untuk mendapatkan SKCK. SKCK justru merupakan surat keterangan resmi Kepolisian yang memuat hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang diri Anda, termasuk pernah atau tidaknya melakukan tindak pidana.

 

Jadi, Anda tetap dapat meminta SKCK. Sedangkan mengenai Anda pernah dihukum dengan hukuman percobaan selama 6 bulan tahanan kota karena melakukan tindak pidana pengrusakan, hal tersebut akan menjadi catatan yang dicantumkan dalam SKCK. 

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (“SKCK”)

SKCK adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”) kepada seorang/pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut.[1]

 

Sementara, Catatan Kepolisian adalah catatan tertulis yang diselenggarakan oleh Polri terhadap seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dia lakukan.[2]

 

SKCK digunakan sebagai kelengkapan persyaratan bagi pengguna, antara lain untuk:[3]

a.    menjadi calon pegawai pada perusahaan/lembaga/badan swasta; dan

b.    melaksanakan suatu kegiatan atau keperluan tertentu dalam lingkup wilayah Polsek, antara lain:

1.    pencalonan kepala desa;

2.    pencalonan sekretaris desa;

3.    pindah alamat; atau

4.    melanjutkan sekolah.

 

Cara Memperoleh SKCK

Permohonan untuk memperoleh SKCK dilakukan dengan cara:[4]

a.    pemohon mendaftar dan menyerahkan persyaratan pada loket yang telah disediakan dengan menunjukkan dokumen asli atau dikirim secara online melalui sarana elektronik;

b.    pemohon mengisi formulir daftar pertanyaan; dan

c.    pemohon menyerahkan kembali formulir daftar pertanyaan yang telah diisi kepada petugas pelayanan dikirim secara online melalui sarana elektronik.


Bagi Anda yang Warga Negara Indonesia, persyaratan untuk memperoleh SKCK adalah sebagai berikut:[5]

a.    fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP asli;

b.    fotokopi kartu keluarga;

c.    fotokopi akte lahir/kenal lahir;

d.    fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP; dan

e.    pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar, yang digunakan untuk:

1.    SKCK 1 (satu) lembar;

2.    arsip 1 (satu) lembar;

3.    buku agenda 1 (satu) lembar;

4.    Kartu Tik 1 (satu) lembar; dan

5.    formulir sidik jari 2 (dua) lembar.

 

Prosedur Penerbitan SKCK

Prosedur penerbitan SKCK dilakukan melalui:[6]

a.    pencatatan;

b.    identifikasi;

c.    penelitian;

d.    koordinasi; dan

e.    penerbitan.

 

Mengenai Anda yang pernah melakukan tindak pidana dan dipidana hukuman percobaan selama 6 bulan tahanan kota, hal ini memiliki keterkaitan dengan prosedur “penelitian” dan “koordinasi”.

 

Penelitian, salah satunya, dilakukan terhadap data menyangkut pemohon SKCK pernah atau tidak pernah dan/atau sedang tersangkut tindak pidana.[7] Terkait data ini, dilakukan juga koordinasi internal antara Reserse Kriminal, Lalu Lintas, Polair, dan Sabhara, terkait pemberian data ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh Anda sebagai pemohon SKCK.[8] Reserse Kriminal, Lalu Lintas, Polair, dan Sabhara secara berkala memperbarui data tentang masyarakat yang mempunyai catatan kriminal.[9]


Menjawab pertanyaan Anda, dari uraian kami di atas dapat diketahui bahwa “pernah atau tidaknya melakukan tindak pidana” bukan persyaratan untuk mendapatkan SKCK. SKCK justru merupakan surat keterangan resmi yang memuat hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang diri Anda, termasuk pernah atau tidaknya melakukan tindak pidana.

 

Jadi, Anda tetap dapat meminta SKCK. Sedangkan mengenai Anda pernah dihukum dengan hukuman percobaan selama 6 bulan tahanan kota karena melakukan tindak pidana pengrusakan, hal tersebut akan menjadi catatan yang dicantumkan dalam SKCK. 

 

Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.



[1] Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (“Perkapolri 18/2014”)

[2] Pasal 1 angka 3 Perkapolri 18/2014

[3] Pasal 5 ayat (3) Perkapolri 18/2014

[4] Pasal 9 Perkapolri 18/2014

[5] Pasal 10 ayat (1) Perkapolri 18/2014

[6] Pasal 12 Perkapolri 18/2014

[7] Pasal 15 ayat (1) huruf e Perkapolri 18/2014

[8] Pasal 16 ayat (2) huruf a Perkapolri 18/2014

[9] Pasal 16 ayat (3) Perkapolri 18/2014

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua