Selasa, 03 May 2016

Kewenangan Jaksa Melakukan Penyelidikan

Kewenangan Jaksa Melakukan Penyelidikan

Pertanyaan

Apakah jaksa juga punya kewenangan melakukan penyelidikan?

Ulasan Lengkap

 

Intisari

 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan UU Kejaksaan memang tidak secara eksplisit memberikan kewenangan penyelidikan kepada jaksa. Tapi pelaksanaan penyelidikan oleh jaksa sendiri tidak pernah dipermasalahkan karena beberapa alasan praktis.

 

Penjelasan lebih lengkap silakan baca ulasan di bawah ini.

 

Ulasan

 

Penyelidikan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) didefiniskan sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan[1].

 

Dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana dan kewenangan Jaksa, yaitu KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan)  memang tidak ada ketentuan yang secara eksplisit memberikan kewenangan penyelidikan kepada Jaksa.

 

Meskipun demikian, pelaksanaan penyelidikan oleh Jaksa sendiri tidak pernah dipermasalahkan. Alasannya, pertama, karena secara praktis fungsi penyelidikan adalah untuk membantu proses penyidikan. Dalam arti, mengumpulkan bukti dan petunjuk yang meyakinkan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan atas suatu tindak pidana. Dapat dikatakan penyelidikan pada dasarnya adalah bagian dari penyidikan. Hal ini terlihat dari kewenangan yang dimiliki Penyelidik yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu:

1)    Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

2)    Mencari keterangan dan barang bukti;

3)    Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan

4)    Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

 

Kewenangan-kewenangan tersebut dimiliki juga oleh Penyidik, dimana kewenangan yang dimiliki Penyidik lebih luas dari pada itu, yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP.

 

Selain itu dalam KUHAP sendiri bagian penyelidikan diletakkan dalam bab tentang Penyidikan, yaitu Bab XIV. 

 

Kedua, dalam tahap penyelidikan, penyelidik tidak memiliki kewenangan melakukan upaya-upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, atau kewenangan-kewenangan yang dapat merampas atau mengurangi hak asasi seseorang. Sehingga hampir tidak ada pihak yang kepentingannya “terancam” dirugikan dengan dilakukannya kegiatan penyelidikan.

 

Terakhir, proses penyelidikan biasanya dilakukan secara tertutup/rahasia untuk menjamin keberhasilan terungkapnya kejahatan dan menjaga hak-hak terduga Pelaku yang belum tentu menjadi Tersangka. 

 

Dasar hukum:

  1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

 



[1] Pasal 1 angka 5 KUHAP 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Arsil
MITRA : LeIP
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua