Senin, 01 Pebruari 2016

Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Label Bahasa Indonesia

Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Label Bahasa Indonesia

Pertanyaan

Apakah kosmetik yang masuk ke Indonesia harus disertai dengan keterangan bahasa Indonesia pada produknya? Apabila iya, apakah mencantumkan keterangan bahasa Indonesia sebelum masuk ke Indonesia atau setelah di Indonesia? Dan siapa yang mengharuskan untuk mencantumkan keterangan bahasa Indonesia tersebut? Terima kasih.

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor kosmetika untuk diperdagangkan di Pasar dalam negeri wajib mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia. Kewajiban mencantumkan label dalam bahasa Indonesia itu ada pada importir.

 

Pelabelan dalam bahasa Indonesia ini dilakukan oleh importir ini wajib sifatnya pada saat barang diperdagangkan di pasar dalam negeri. Bukan pada saat barang masuk wilayah pabean Indonesia.

 

Penjelasan lebih lanjut dan contoh kasusnya dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Aturan tentang Impor Kosmetika

Kosmetika tergolong obat dan makanan.[1] Pemasukan kosmetika ke Indonesia itu sendiri disebut importasi obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia.[2]

 

Sedangkan mengenai apa yang dimaksud dengan kosmetika, dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan BPOM 12/2015:

 

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.”

 

Kosmetika yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan adalah kosmetika yang telah memiliki izin edar. Selain harus memiliki izin edar, kosmetika juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.[3]

 

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini, dapat dikenai sanksi administratif berupa:[4]

a.    peringatan tertulis;

b.    penghentian sementara kegiatan pemasukan dan/atau peredaran;

c.    pemusnahan atau re-ekspor;

d.    pembekuan izin edar; dan/atau

e.    pencabutan izin edar.

 

Barang yang Wajib Label Berbahasa Indonesia

Jika dilihat dari definisi barang dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang (“Permendag 2015”), maka kosmetik dapat dikategorikan sebagai barang.

 

Barang adalah setiap Benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.

 

Namun, barang-barang yang dimaksud dalam Permendag 2015 ini adalah:[5]

a.    Barang elektronika keperluan rumah tangga, telekomunikasi, dan informatika;

b.    Barang bahan bangunan;

c.    Barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya);

d.    Barang tekstil dan produk tekstil; dan

e.    Barang lainnya.

 

Menjawab pertanyaan Anda, pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor Barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia.[6] Penjelasan lebih lanjut tentang Permendag 2015 ini dapat Anda simak dalam artikel Ini Aturan Baru Kewajiban Pencantuman Label Bahasa Indonesia.

 

Siapa pelaku usaha yang dimaksud di sini? Kewajiban mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia ini dilakukan oleh:

a.    produsen untuk Barang produksi dalam negeri; dan

b.    importir untuk Barang asal Impor.

 

Jadi, dalam hal kosmetik itu diimpor, maka kewajiban mencantumkan label dalam bahasa Indonesia itu dilakukan oleh importir. Menjawab pertanyaan Anda lainnya soal kapan dilakukan pelabelan itu, maka mengacu pada kalimat “mengimpor barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri” di atas, dapat kita ketahui bahwa pelabelan dalam bahasa Indonesia ini dilakukan oleh importir sesudah barang itu tiba di wilayah pabean Indonesia, yakni saat barang tersebut diperdagangkan di Indonesia.

 

Masih soal kapan pencantuman label berbahasa Indonesia ini, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Widodo menjelaskan bahwa pencantuman label berbahasa Indonesia sifatnya wajib pada saat barang diperdagangkan di pasar dalam negeri. Bukan pada saat barang masuk wilayah pabean Indonesia. Pencatuman label ini merupakan bentuk pemberantasan penyelundupan. Demikian informasi dalam artikel Kemendag Gencarkan Sosialisasi Aturan Label dan SNI yang  kami akses dari laman Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

 

Selain itu, sebenarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) juga sudah mengatur kewajiban pelaku usaha mencantumkan informasi barang dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j UU Perlindungan Konsumen:

 

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

Ancaman sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan di atas adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.[7]

 

Contoh Kasus

Contoh 1

Dalam praktiknya, untuk menjerat pelaku usaha yang tidak mencantumkan keterangan/informasi/petunjuk dalam Bahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkannya ini, digunakan UU Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukumnya.

 

Sebagai contoh kasus dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1210/Pid.B/2014/PN.Bjm. Terdakwa adalah penjual handphone replika dan tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan barang dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia serta tidak mencantumkan label importir pada bagian luar kemasan (dus) Handphone. Padahal menurut Permendag, setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan dipasar dalam Negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia.

 

Akhirnya Hakim menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku”. Hakim menjatuhkan hukuman lima bulan penjara dan denda Rp2 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

 

Contoh 2

Sebagai contoh lain dapat kita lihat dalam putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 310/Pid.Sus/2015/PN Mpw. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli gula produksi negara Thailand dan Malaysia dalam jumlah banyak dan akan terdakwa jual secara eceran di toko-toko. Terdakwa tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” sebagaimana ketentuan yang dilanggar dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf j UU Perlindungan Konsumen. Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama tiga bulan 15 hari.

 

Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

2.    Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang;

3.    Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia.

 

Putusan:

1.    Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1210/Pid.B/2014/PN.Bjm;

2.    Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 310/Pid.Sus/2015/PN Mpw.


Referensi:

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, diakses pada 26 Januari 2016 pukul 14.29 WIB.



[1] Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia (“Peraturan BPOM 12/2015”)

[2] Pasal 1 angka 2 Peraturan BPOM 12/2015

[3] Pasal 3 Peraturan BPOM 12/2015

[4] Pasal 31 ayat (1) Peraturan BPOM 12/2015

[5] Pasal 2 ayat (3)Permendag 2015

[6] Pasal 2 ayat (1) Permendag 2015

[7] Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua