Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Label Bahasa Indonesia

Bacaan 9 Menit
Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Label Bahasa Indonesia
Pertanyaan

Apakah kosmetik yang masuk ke Indonesia harus disertai dengan keterangan bahasa Indonesia pada produknya? Apabila iya, apakah mencantumkan keterangan bahasa Indonesia sebelum masuk ke Indonesia atau setelah di Indonesia? Dan siapa yang mengharuskan untuk mencantumkan keterangan bahasa Indonesia tersebut? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dipublikasikan pertama kali pada 1 Februari 2016.

 

Aturan Impor Kosmetika

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.[1]

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia (“Peraturan BPOM 15/2020”), kosmetika tergolong obat dan makanan, sehingga ketentuan impor kosmetika merujuk pada Peraturan BPOM tersebut.

Disarikan dari Mau Beli Kosmetika dari Luar Negeri? Begini Aturannya, kosmetika yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memenuhi ketentuan:

  1. Kosmetika telah memiliki izin edar dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.
  2. Importir mendapat persetujuan dari Kepala BPOM, berupa Surat Keterangan Impor Post Border (SKI Post Border).
  3. Kosmetika memiliki masa simpan minimal 1/3 dari masa simpan.
  4. Impor kosmetika hanya dapat dilakukan oleh pemegang izin edar atau kuasanya.

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam huruf b di atas dikenai sanksi administratif berupa:[2]

  1. peringatan tertulis;
  2. penghentian sementara kegiatan pemasukan dan/atau peredaran;
  3. penutupan akses daring pengajuan permohonan SKI Border atau SKI Post Border untuk produk yang bersangkutan maksimal 1 tahun;
  4. penarikan produk obat dan makanan dari peredaran;
  5. pemusnahan atau pengiriman kembai ke negara asal re-ekspor;
  6. pembekuan izin edar; dan/atau
  7. pencabutan izin edar.

 

Barang yang Wajib Label Berbahasa Indonesia

Pada dasarnya, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (“PP 29/2021”) mewajibkan setiap pelaku usaha menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri.

Yang dimaksud barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.[3]

Namun, jika merujuk Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia (“Permendag 25/2021”) yang merupakan peraturan pelaksana PP 29/2021, yang termasuk barang yang wajib menggunakan/melengkapi label berbahasa Indonesia yaitu:

  1. Barang elektronika keperluan rumah tangga, telekomunikasi, dan informatika;
  2. Barang bahan bangunan;
  3. Barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya);
  4. Barang tekstil dan produk tekstil;
  5. Barang lainnya, di antaranya meliputi mainan anak, cat, tinta cetak, pupuk, dan produk plastik untuk keperluan rumah tangga.

Akan tetapi menurut hemat kami, meskipun kosmetika tidak disebut secara spesifik ke dalam barang yang wajib dilabel berbahasa Indonesia menurut Permendag 25/2021, namun karena kosmetika termasuk ke dalam definisi barang menurut PP 29/2021 dan diperdagangkan di Indonesia, maka kosmetika juga wajib dilengkapi label berbahasa Indonesia.

 

Ketentuan Label Berbahasa Indonesia

Pelabelan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Label menggunakan bahasa Indonesia yang jelas, mudah dibaca, dan mudah dimengerti.[4]
  2. Bahasa, angka, dan huruf selain bahasa Indonesia, angka arab, dan huruf latin dapat digunakan jika tidak ada atau tidak dapat diciptakan padanannya.[5]
  3. Pencantuman label berbahasa Indonesia dapat berupa embos/tercetak, ditempel/melekat secara utuh, atau dimasukkan atau disertakan ke dalam barang dan/atau kemasan.[6]
  4. Label memuat keterangan mengenai:[7]
  1. Nama barang;
  2. Asal barang;
  3. Identitas pelaku usaha, minimal memuat nama dan alamat produsen (untuk barang produksi dalam negeri), importir (untuk barang asal impor), pengemas (untuk barang yang diproduksi dalam negeri atau asal impor yang dikemas di Indonesia), atau pedagang pengumpul jika memperoleh dan memperdagangkan barang hasil produksi usaha mikro dan kecil;
  4. Informasi lain sesuai dengan karakteristik barang;
  5. Keterangan atau penjelasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  1. Barang yang terkait dengan keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen dan lingkungan hidup harus memuat cara penggunaan dan simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas dan mudah dimengerti.[8]
  2. Untuk barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib, pencantuman label berbahasa Indonesia mengikuti penandaan yang ditetapkan dalam SNI.[9]

Kewajiban tersebut berlaku bagi produsen untuk barang produksi dalam negeri, importir untuk barang asal impor, pengemas untuk barang yang diproduksi dalam negeri atau asal impor yang dikemas di Indonesia, serta pedagang pengumpul.[10] Jika dilanggar, maka konsekuensi hukumnya:

  1. Dikenai sanksi administratif.[11]
  2. Wajib menarik barang dari peredaran atas perintah Menteri dan dilarang memperdagangkan barang yang dimaksud.[12]
  3. Biaya penarikan barang dari peredaran dibebankan kepada pelaku usaha yang melanggar.[13]

Selain itu, pelaku usaha yang mencantumkan label berbahasa Indonesia yang memuat informasi secara tidak lengkap, tidak benar, dan/atau menyesatkan konsumen dikenai sanksi administratif.[14]

Di samping itu, kewajiban pelaku usaha mencantumkan informasi barang dalam bahasa Indonesia pada dasarnya juga telah diatur Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”):

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perbuatannya, yang bersangkutan diancam pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda maksimal Rp 2 miliar.[15]

Sehingga dalam kasus Anda, yang wajib mencantumkan label dalam bahasa Indonesia terhadap produk impor kosmetika tersebut ialah:

  1. Importir, jika kosmetika itu diimpor ke Indonesia; atau
  2. Pengemas kosmetika impor, jika kosmetika impor dikemas di Indonesia

Lalu, kapan pelabelan itu dilakukan? Sepanjang penelusuran kami, PP 29/2021 beserta peraturan pelaksananya tidak mengatur secara spesifik kapan pelabelan itu dilakukan. Namun, menurut hemat kami, pelabelan dilakukan pada saat barang diperdagangkan di Indonesia.

 

Contoh Kasus

Dalam praktiknya, untuk menjerat pelaku usaha yang tidak mencantumkan keterangan/informasi/petunjuk dalam bahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkannya ini, digunakan UU Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukumnya.

 

Contoh 1:

Sebagai contoh, dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1210/Pid.B/2014/PN.Bjm. Terdakwa adalah penjual handphone replika dan tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan barang dan kartu garansi dalam bahasa Indonesia serta tidak mencantumkan label importir pada bagian luar kemasan (dus) handphone. Padahal menurut Permendag, setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan dipasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam bahasa Indonesia.

Atas perbuatan tersebut, majelis hakim menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku” dengan hukuman 5 bulan penjara dan denda Rp2 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

 

Contoh 2:

Sebagai contoh lain dapat kita lihat dalam putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 310/Pid.Sus/2015/PN Mpw. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli gula produksi negara Thailand dan Malaysia dalam jumlah banyak dan akan terdakwa jual secara eceran di toko-toko. Terdakwa tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perbuatannya, majelis hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf j UU Perlindungan Konsumen dengan pidana penjara 3 bulan 15 hari.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

 

Putusan:

 

[2] Pasal 31 ayat (1) Peraturan BPOM 15/2020

[4] Pasal 21 ayat (1) PP 29/2021

[5] Pasal 21 ayat (2) PP 29/2021

[6] Pasal 22 ayat (1) dan (2) PP 29/2021

[7] Pasal 23 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 24 ayat (1) PP 29/2021

[8] Pasal 23 ayat (3) PP 29/2021

[9] Pasal 24 ayat (2) PP 29/2021

[10] Pasal 20 ayat (3) jo. Pasal 29 ayat (1) PP 29/2021

[11] Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 166 ayat (1) PP 29/2021

[12] Pasal 26 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 29 ayat (2) PP 29/2021

[13] Pasal 26 ayat (4) jo. Pasal 29 ayat (3) PP 29/2021

[14] Pasal 25 ayat (1) dan (2) PP 29/2021

[15] Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”)