Selasa, 30 Agustus 2016

Cara Mengurus Kartu Keluarga Jika Pindah Agama Setelah Menikah

Cara Mengurus Kartu Keluarga Jika Pindah Agama Setelah Menikah

Pertanyaan

Saya dan suami memiliki KTP dengan agama Islam, tapi kami belum memiliki kartu keluarga karena baru 1 bulan menikah. Sekarang saya ingin berpindah ke agama kristen. Apakah bisa saya mengurus KK dengan berbeda agama dengan suami? Kalau bisa, bagaimana caranya? Dan kalau terpaksa saya harus membuat KK secepatnya dengan agama Islam, apakah suatu saat agama di dalam KK bisa diganti menjadi Kristen? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

 

 

 

NAYARA Advocacy merupakan lawfirm yang mengkhususkan keahliannya dalam bidang hukum perorangan dan hukum keluarga.

Untuk berdiskusi lebih lanjut, silakan hubungi +6221 - 22837970 atau email ke: [email protected]

Website : http://www.nayaraadvocacycom


  

 

 

Intisari:

 

 

Tidak ada ketentuan dalam UU Administrasi Kependudukan yang melarang adanya perbedaan agama suami dan istri dalam satu KK. Oleh karena itu, Anda dapat mengurus pembuatan KK dengan agama yang berbeda dengan suami, dengan terlebih dahulu mengurus perpindahan agama Anda untuk dicantumkan perubahannya pada KTP.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan Anda sebagai berikut:

 

Pengertian Kartu Keluarga (“KK”)

 

KK merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.[1]

 

Lebih lengkapnya, KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, nomor induk kependudukan, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.[2]


Terkait dengan agama yang akan dicantumkan di dalam KK, berdasarkan penelusuran kami, UU Adminduk tidak menyebutkan satupun ketentuan yang melarang adanya perbedaan agama suami dan istri dalam satu KK.

 

Oleh karena itu, Anda dapat mengurus pembuatan KK dengan agama yang berbeda dengan suami, dengan terlebih dahulu mengurus perpindahan agama Anda untuk dicantumkan perubahannya pada Kartu Tanda Penduduk (“KTP”).

 

 

Perubahan Agama pada KTP

Perubahan agama merupakan Peristiwa Kependudukan, yakni kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.[3]

 

Tahapan Mengurus Perubahan Agama Pada KTP

Caranya, pertama Anda wajib melaporkan perpindahan agama itu kepada Instansi Pelaksana (Kantor Kelurahan) dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan mengisi formulir isian di Kantor Kelurahan sesuai dengan domisili Anda dengan melampirkan surat pembaptisan dari Gereja.[4]

 

Nantinya, pihak Kelurahan itulah yang mendaftar perubahan agama Anda, memberikan pelayanan atas pelaporan perubahan agama, mencetak dan menerbitkan KTP baru.[5]

 

Setelah Anda melakukan perubahan status agama di KTP Anda, maka tahap selanjutnya Anda dapat melakukan permohonan pembuatan KK. Pada saat Anda memberikan biodata penduduk untuk pembuatan KK, maka pihak Kelurahan akan meminta fotokopi KTP Anda untuk dijadikan acuan isian untuk KK Anda.

 

Syarat-Syarat Pembuatan KK

Sebagai informasi, kami sampaikan syarat-syarat pembuatan KK berdasarkan informasi yang kami akses dari laman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

a.    Surat Pengantar RT/RW

b.    Biodata penduduk

c.    KK lama

d.    Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan/Akta Nikah

e.    Asli dan Fotokopi Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing

f.     Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang (SKP/SKPD) dan

g.    Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) bagi WNI yang datang dari luar negeri.

 

Demikian jawaban yang kami berikan dan semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.  

 

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.


Referensi:

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diakses pada 25 Agustus 2016 pukul 16.25 WIB.



[2] Pasal 61 ayat (1) UU Adminduk

[3] Pasal 1 angka 11 UU 24/2013

[4] Lihat Pasal 3 UU Adminduk

[5] Lihat Pasal 8 ayat (1) UU 24/2013

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : NAYARA Advocacy
MITRA : NAYARA Advocacy
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua