Senin, 27 March 2017

Hukumnya Memberikan Uang untuk Dosen agar Lulus Ujian Skripsi

Hukumnya Memberikan Uang untuk Dosen agar Lulus Ujian Skripsi

Pertanyaan

Memberikan amplop yang berisi uang sebelum ujian skripsi kepada dosen-dosen yang akan menguji mahasiswa seakan menjadi suatu hal yang biasa di fakultas saya. Para dosen mengatakan itu dengan istilah "uang partisipasi". Menurut beberapa cerita dari teman-teman saya, yang tidak memberikan "uang partisipasi" tersebut akan dipersulit oleh para dosen dalam kelulusan. Hal tersebut sudah terulang-ulang terjadi sehingga sudah menjadi tradisi buruk di fakultas saya. Saya merasakan hal tersebut tidak benar dan suatu pemerasan kepada mahasiswa. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah kasus tersebut melanggar hukum? Sebagai mahasiswa, apa yang saya harus lakukan? Terima kasih.

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

 

Sebelumnya, guna menyederhanakan jawaban, kami asumsikan dosen yang Anda maksud dalam pertanyaan adalah dosen pada Perguruan Tinggi Negeri, dalam arti dosen tetap. Dosen menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (“UU 14/2005”) adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.[1]

 

Kewajiban Dosen

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:[2]

a.    melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

b.    merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

c.   meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

d.   bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

e.   menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan

f.     memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

 

Penilaian dan Penentuan Kelulusan Mahasiswa oleh Dosen

Ujian skripsi atau ujian lain seperti Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) bisa menjadi momok menakutkan bagi mahasiswa, apalagi jika mahasiswa tidak belajar, jarang masuk kelas, dan tidak membaca bahan-bahan kuliah. Ujian skripsi menjadi lebih penting dibanding ujian lain lantaran ujian skripsi adalah bagian akhir dari perjuangan menuntut ilmu di kampus.

 

Dalam menghadapi ujian skripsi, kunci utamanya adalah belajar. Sebab, penilaian dosen sejatinya didasarkan pada jawaban yang diberikan mahasiswa atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dosen berhak memiliki kebebasan dalam memberikan ‘penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik’.[3] Tetapi kebebasan itu bukan tanpa ukuran. Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (“PP 37/2009”) menegaskan:

(1)  Dosen memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan peraturan perundang-undangan.

(2)  Penilaian dan penentuan kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dosen secara objektif, transparan, dan akuntabel.

 

Dari rumusan itu jelas bahwa penilaian dosen harus menggunakan ukuran objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Objektif mengandung arti penilaian tidak diskriminatif; transparansi berarti penilaian dosen bisa diakses; dan akuntabel berarti dosen bisa mempertanggungjawabkan penilaiannya.

 

Dalam konteks kasus yang Anda sampaikan, berarti penilaian ujian skripsi tidak bisa didasarkan pada pemberian ‘uang partisipasi’. Pemberian uang partisipasi kepada dosen tetap di Perguruan Tinggi Negeri bisa berpotensi melanggar hukum, yakni larangan pemberian gratifikasi kepada penyelenggara negara dan Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) atau Aparatur Sipil Negara (“ASN”).

 

Bahkan pemberian seorang mahasiswa kepada dosen dianggap sebagai salah satu pola korupsi di dunia pendidikan, seperti yang mengemuka dalam Anti Corruption Summit 2016 di UGM Yogyakarta:[4]

Selama ini pemberian  sesuatu seorang mahasiswa kepada dosen dianggap sebagai suatu yang biasa dan kadang menjadi kebiasaan. Sebagai bentuk rasa terima kasih atau ingin mendapatkan perhatian atau nilai yang baik, tidak jarang mahasiswa memberikan sesuatu baik dalam bentuk barang maupun uang kepada dosennya.

 

Secara etika dan moralitas akademik, pemberian ‘uang partisipasi’ tidak dapat dibenarkan, dan menjadi kewajiban dosen untuk menjaga moralitas akademik itu. Pemberian mahasiswa kepada dosen dikategorikan sebagai korupsi skala kecil. Meskipun skalanya kecil, jumlahnya akan besar jika dilakukan secara berulang. Perbuatan itu menyimpang dari moralitas akademik.[5]

 

Pemberian “Uang Partisipasi”

Lalu, sesuai pertanyaan Anda, apakah perbuatan itu melanggar hukum? Jika pemberian yang Anda maksudkan dikategorikan sebagai gratifikasi, maka gratifikasi semacam itu bisa menyeret pelakunya hingga ke pengadilan. Persoalannya, tak semua gratifikasi otomatis bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) dan perubahannya, atau dipersalahkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

 

Dari sisi subjek hukumnya saja, gratifikasi dilarang oleh hukum jika melibatkan penyelenggara negara, PNS, atau ASN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ("UU ASN”) juga sudah mewanti-wanti agar ASN tidak melakukan praktik tidak terpuji.

 

Pasal 12 UU ASN menyebutkan:

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum  pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang  profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

 

Jika tidak punya dasar hukum yang jelas, pemberian ‘uang partisipasi’ itu bisa dikategorikan gratifikasi. Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001 menyebutkan:

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.    yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b.    yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum

 

Namun patut dicatat bahwa yang disasar dalam pasal di atas adalah PNS atau penyelenggara negara. Sedangkan dosen-dosen di Perguruan Tinggi Swasta yang bukan PNS sulit untuk dijerat dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atau UU ASN. Selain itu, patut juga dicatat pelaku yang melaporkan gratifikasi pada tenggang waktu yang ditentukan dikecualikan dari ancaman pidana. Pada praktiknya, ada pula batas-batas minimal nilai gratifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan karakteristik dan bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.[6]

 

Langkah yang Dapat Dilakukan

Kami tidak tahu persis apakah praktik ‘uang partisipasi’ dalam ujian skripsi itu punya dasar hukum atau tidak. Sebaiknya, Anda benar-benar memastikan lebih dahulu, jangan-jangan memang ada biaya legal penyelenggaraan ujian skripsi, yang kemudian dinamakan ‘uang partisipasi’. Di beberapa kampus yang kami ketahui, ada Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Ujian Skripsi. Dalam peraturan semacam ini biasanya diatur mengenai persyaratan ujian skripsi. Jika ternyata benar ada SK Rektor atau SK Dekan, maka keberatan terhadap ‘uang partisipasi’ itu bisa diajukan melalui mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah menanyakan baik-baik latar belakang terbitnya SK. Mekanisme eksternal adalah menggugat SK itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

 

Ada baiknya Anda mengklarifikasi dulu pemberian ‘uang partisipasi’ itu agar tuduhan tidak bersifat fitnah, misalnya hanya berdasarkan gosip dari mulut ke mulut. Jika sudah bisa memastikan praktik tak terpuji itu ada, Anda bisa melaporkan ke atasan dosen bersangkutan seperti pimpinan fakultas atau rektorat. Dengan cara itu, mahasiswa ikut berperan menciptakan lingkungan kampus yang bersih dari praktik-praktik korupsi.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2.    Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5.    Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

 

Referensi:

1.    Laras Susanti (penyunting). Konsolidasi Perguruan Tinggi dalam Pemberantasan Korupsi. Yogyakarta: Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM, 2016.

2.    Komisi Pemberantasan Korupsi. Pedoman Pengendalian Gratifikasi. 2015.

 

[1] Pasal 1 angka 2 UU 14/2005

[2] Pasal 60 UU 14/2005

[3] Pasal 51 ayat (1) huruf f UU 14/2005

[4]Laras Susanti (penyunting). Konsolidasi Perguruan Tinggi dalam Pemberantasan Korupsi: (Yogyakarta: Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM, 2016), hal. 185.

[5] Laras Susanti, hal. 9.

[6]Komisi Pemberantasan Korupsi. Pedoman Pengendalian Gratifikasi. 2015.

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Muhammad Yasin atau yang akrab disapa Yasin ini menyelesaikan studi S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada 1997. Program kekhususan yang dipilih Yasin di bangku kuliah adalah Hukum Perdata. Yasin bergabung dengan hukumonline.com sebagai Jurnalis Hukum pada 2003. Yasin menjabat Pemimpin Redaksi hukumonline.com hingga Januari 2011. Pada 2007, ia menamatkan Program Pasca-Sarjana Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.   Sebelum bergabung dengan hukumonline, Yasin bekerja untuk Tabloid Perspektif dan Majalah Forum Keadilan. Pria yang menguasai hukum konstitusi dan sengketa informasi ini mengisi waktu senggangnya dengan membaca buku. “Armageddon” dan “A Beautiful Mind” adalah sebagian dari film yang disukainya. Saat ini Yasin menjabat sebagai Redaktur Senior Hukumonline.   Yasin menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kategori-kategori Hukum Keluarga & Waris dan Hukum Perdata.  
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua