Jumat, 05 February 2016

Sanksi bagi Rumah Makan yang Tidak Mencantumkan Daftar Harga

Sanksi bagi Rumah Makan yang Tidak Mencantumkan Daftar Harga

Pertanyaan

Akhir-akhir ini banyak sekali para pengusaha restoran atau rumah makan terutama di daerah wisata yang tidak mencantumkan daftar harga makanan, sehingga banyak sekali konsumen yang merasa tertipu. Adakah undang-undang yang mengatur semua itu? Atau jika kami tidak terima dengan tagihan yang disodorkan karena tidak masuk akal, bolehkah kami mengadukan rumah makan tersebut ke pihak yang berwajib?  

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Konsumen restoran berhak memperoleh informasi sejelas-jelasnya mengenai harga makanan yang dihidangkan oleh restoran tersebut. Hal ini menyangkut soal kewajiban pengusaha/pelaku usaha restoran memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Kewajiban Pelaku Usaha Memberikan Informasi yang Jelas

Pada dasarnya, konsumen restoran berhak untuk memperoleh informasi sejelas-jelasnya mengenai apa yang dihidangkan oleh restoran tersebut, termasuk harga hidangan. Hal ini menyangkut soal kewajiban pengusaha/pelaku usaha restoran memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya.[1]

 

Khusus soal harga barang (dalam hal ini makanan) yang disajikan suatu restoran, Pasal 10 UU Perlindungan Konsumen telah menentukan sebagai berikut:

 

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

a.    harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;

b.    kegunaan suatu barang dan/atau jasa;

c.    kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;

d.    tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;

e.    bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

 

Ini artinya, secara a contrario, informasi seputar makanan (termasuk harganya) pada restoran tersebut harus dinyatakan dengan benar dan tidak menyesatkan konsumen.

 

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.[2]

 

Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Harga dalam Rupiah

Tidak hanya UU Perlindungan Konsumen, dasar hukum lain yang mengatur soal kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan harga adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (“PBI 17/2015”) dan pelaksananya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (“SE BI”).

 

Pada intinya kedua aturan tersebut mengatur bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah, pelaku usaha wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah.

 

Khusus soal daftar harga pada restoran, Romawi II huruf A SE BI tersebut mengatur:

 

Setiap pelaku usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah dan dilarang mencantumkan harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah dan mata uang asing secara bersamaan (dual quotation).

 

Kewajiban dan larangan di atas antara lain berlaku untuk daftar harga, seperti daftar harga menu restoran.[3]

 

Penipuan Jual Beli

Sementara, dalam hal konsumen “tertipu” atas harga makanan pada restoran tersebut, kita juga dapat mengacu pada Pasal 383 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”):

 

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

1.    Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;

2.    Mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.

 

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka untuk dapat dikatakan bahwa pelaku usaha melakukan penipuan, harus memenuhi beberapa unsur penting dalam delik penipuan, yaitu:

a.    perbuatan curang yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli;

b.    perbuatan curang tersebut mengenai jenis, keadaan, atau jumlah barang yang diserahkan;

c.    perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan tipu muslihat.

 

R. Soesilo, dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.265) menjelaskan tentang keadaan, sifat atau banyaknya barang yang diserahkan dengan tipu muslihat misalnya seorang pedagang menyerahkan pada pembeli barang “tua” (bekas, lama –ed) sebagai barang “baru”, atau pedagang beras memalsu timbangan atau takarannya dan lain-lain.

 

Namun menurut kami, agak sulit untuk menerapkan pasal di atas karena perbuatan tipu muslihat tersebut bukan dilakukan dalam bentuk penipuan harga makanan restoran, melainkan lebih kepada harga makanan tidak dicantumkan. Penjelasan lebih lanjut mengenai penipuan dalam jual beli dapat Anda simak dalam artikel Gagal Menyerahkan Seluruh Pesanan Pada Waktunya, Termasuk Penipuan?

 

Contoh Kasus

Dunia jagat maya heboh setelah seorang pengguna Facebook mengunggah foto sebuah bon atau kuitansi pembayaran makanan. Harga makanan di rumah makan sekitar Anyer, Banten yang tercantum dalam kuitansi tak masuk akal.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI), Serang, Hardomo mengungkapkan pihaknya beberapa tahun lalu juga menerima laporan dari wisatawan yang merasa terjebak saat makan di rumah makan di wilayah Anyer dan sekitarnya. Pihaknya pun telah melakukan sosialisasi kepada pedagang dan memberi masukkan kepada dinas terkait untuk membuat peraturan agar rumah makan mencantumkan daftar menu serta harga. Demikian informasi yang kami dapatkan dari artikel Ini tips agar tidak terjebak bayar mahal makan di warung Anyer yang kami akses dari media merdeka.com.

 

Tips Menghindari Jebakan Pengusaha Restoran yang Tidak Mencantumkan Harga

Masih bersumber dari laman yang sama, berikut tips agar Anda tidak terjebak bayar mahal saat makan di restoran:

1.    Makan di warung yang mencantumkan harga makanan dan minuman yang tersedia.

2.    Tanya harga sebelum makan

3.    Riset terlebih dahulu tempat makanan mana yang enak dan harganya murah

4.    Hindari warung yang tidak jelas


Perlu diketahui bahwa pemerintah daerah tempat wisata berniat membuat peraturan walikota untuk mengatur pencantuman harga makanan dan minuman di restoran. Seperti misalnya dalam artikel Rumah Makan di Batu Wajib Cantumkan Harga Makanan, dalam situs http://www.batutimes.com, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Wisata Batu, Abdillah Alkaf mengatakan pemerintah daerah akan membuat aturan dengan mengharuskan harga makanan tertera. Aturan tersebut nantinya dalam bentuk Peraturan Walikota (Perwali).


Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

2.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.


Referensi:

Ini tips agar tidak terjebak bayar mahal makan di warung Anyer, diakses pada 2 Februari 2016 pukul 14.41 WIB.



[1] Pasal 4 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”)

[2] Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen

[3] Romawi II huruf B Angka 5 SE BI

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua